Metrotvnews.com, Jakarta: Ribuan buruh bakal mengepung Istana Negara hari ini. Politikus PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning menilai demo buruh ini sebagai peringatan kepada pemerintah: ada kebijakan yang salah.

"Demo itu biasa saja, itu hak buruh. Ini warning (peringatan) untuk pemerintah. Meski aku di partai penguasa, tapi kritik pemerintah boleh-boleh saja," kata Ribka di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2015).

Saat ini perekonomian Indonesia memang sedang tidak stabil. Pelemahan ekonomi menyebabkan banyak tenaga kerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ribka pun mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada buruh lokal. Pemerintah yang memberi kemudahan pada buruh asing dikala buruh lokal kesusahan, tentu membuat buruh semakin marah.

"Ini problem yang luar biasa, ketika tenaga kerja di-PHK massal, malah tenaga asing diberi kemudahan dan kelulusan. Jadi membuat marah buruh besar-besaran," kata dia.

Anggota Komisi IX DPR ini ingin Kementerian Tenaga Kerja berani ambil risiko dalam membuat terobosan kebijakan. Kemenaker harus melindungi tenaga kerja Indonesia dengan meninjau kembali aturan memudahkan tenaga kerja asing.

"Ini kan buruh, sama-sama S1 tapi dibedakan. Gaji dan fasilitasnya beda. Kemudian tidak perlu tahu bahasa Indonesia. Ini kan diskriminasi. Nanti kita dikuasai asing. Di Pasal 27 UUD 45 kan jelas negara harus memberikan tenaga kerja kemudahan," tegas dia.

Jika tidak segera bertindak, Ribka mendorong Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri segera diganti. Sebab menteri teknis juga harus mendapat penyegaran dalam kondisi ekonomi Indonesia yang sedang buruk.

"Menurut saya perlu reshufffle jilid 2, kalau kemarin ekonomi sekarang menteri teknis," kata Ribka.
MBM

sumur