Anjloknya harga minyak dunia ke level terendah USD 42 per barel tak lantas membuat pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dan Solar.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said kembali menjelaskan alasan pemerintah tak menurunkan harga BBM. Jika ada selisih keuntungan dari harga jual saat ini, akan digunakan untuk membayar kerugian yang diderita PT Pertamina ketika harga minyak dunia tinggi.

Menteri Sudirman mengaku belum mengetahui total kerugian Pertamina ketika menjual harga BBM di bawah harga keekonomian.

"Kalau ada kelebihan selisih harga keekonomian dengan harga jual sekarang, maka pertama-pertama kita punya utang kepada Pertamina untuk dibayar, mereka pernah menjual harga BBM lebih rendah daripada harga keekonomian," kata Menteri ESDM Sudirman Said dalam diskusi 'Energi kita' yang digelar merdeka.com, RRI, IKN, IJTI dan Sewatama di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (30/8).

Selain membayar utang, kelebihan selisih ini akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur energi. Antara lain untuk membangun listrik di daerah terpencil, membangun storage atau penyimpanan BBM di daerah pelosok.

Menteri Sudirman Said mengakui saat ini ada selisih keuntungan dari harga jual BBM jenis Premium. Namun diakuinya belum dapat menutup kerugian yang ditanggung Pertamina sebelumnya.

"Harga jualnya iya sedikit, tidak sampai Rp 500 per liter," jelas dia.

Dengan dalih menjaga kestabilan perekonomian nasional dan untuk menjamin penyediaan BBM nasional, pemerintah memutuskan harga BBM jenis Premium RON 88 di wilayah penguasaan luar Jawa-Madura-Bali tetap Rp 7.300 per liter dan jenis Solar tetap Rp 6.9000 per liter.

"Harga BBM itu mesti dijaga stabilitasnya kemudian kita punya program bagaimana caranya mempercepat program energi kita, bahkan anggota DPR mempertanyakan, apakah kita masih perlu subsidi, memang sebaiknya kita menjaga itu," ungkapnya.

http://www.merdeka.com/uang/harga-bb...-500liter.html

Menteri ESDM: Harga BBM Belum Turun karena Pertamina Masih Rugi

Pemerintah memutuskan untuk tidak menurunkan harga jual bahan bakar minyak (BBM) sebab PT Pertamina (Persero) sebagai penyalur utama masih menanggung kerugian. Hal tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, ditemui usai diskusi di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (30/8/2015).

"Sekarang sedikit ada selisih (antara harga jual dan harga keekonomian). Selisih positif tapi masih belum menutupi kerugian yang kemarin," ucap Sudirman.

Sepanjang Januari-Juli 2015, BUMN energi itu mengalami kerugian sekitar Rp 12 triliun dari penyaluran premium dan solar. Sudirman menuturkan, harga jual yang ditetapkan saat ini sebetulnya sudah lebih tinggi dibandingkan harga keekonomiannya.

"Harga jual sekarang sudah lebih tinggi sedikit beberapa ratus rupiah, tidak banyak, enggak sampai Rp 500 per liter," kata dia.

Namun mantan bos PT Pindad (Persero) itu mengatakan belum mendapatkan informasi dari Pertamina berapa kerugian yang sudah terbayar.

Dana ketahanan energi
Selain untuk mengurangi rugi jual Pertamina, selisih positif dari harga jual BBM akan disimpan oleh pemerintah sebagai dana ketahanan energi. "Kalau ada sisa lagi kita pupuk jadi dana ketahanan energi, antara lain, digunakan untuk membangun listrik-listrik di daerah terpencil, membangun storage atau tempat penimbunan BBM di tempat yang sulit yang mana itu menjadi tugas dari negara," kata Sudirman.

Sebelumnya pemerintah menetapkan harga jual BBM per 1 September 2015 tetap. "Pemerintah memutuskan per tanggal 1 September 2015 pukul 00.00 waktu setempat harga BBM jenis Premium dan Solar tetap," kata IGN Wiratmaja Puja, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM dikutip dari laman resmi [url=http://www.esdm.go.id,]www.esdm.go.id,[/url] Jumat (28/8/2015).

Premium di wilayah penugasan atau luar Jawa-Madura-Bali tetap dibanderol Rp 7.300 per liter. Adapun jenis minyak solar subsidi tak mengalami perubahan, tetap sebesar Rp 6.900 per liter. Begitu pula harga minyak tanah yang tetap Rp 2.500 per liter.

Sementara itu, ketentuan harga Premium untuk wilayah distribusi Jawa-Madura-Bali ditetapkan oleh Pertamina melalui koordinasi dengan pemerintah dan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

http://bisniskeuangan.kompas.com/rea...ina.Masih.Rugi

KATIPU: KABINET TIPU-TIPU