Merdeka.com - Presiden Joko Widodo meminta menteri-menteri ekonomi mengeluarkan kebijakan besar menyikapi kondisi perekonomian terkini. beberapa diantaranya sudah dirilis. Salah satunya pemberian kebijakan fiskal berupa tax holiday alias keringanan pajak bagi investor.

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) berharap ada terobosan baru yang membangkitkan optimisme dunia usaha dan pasar akan perekonomian nasional.

"Kalau hanya repackaging bahan dari yang sudah-sudah atau yang lama, ya bisa anti klimaks lagi," ujar Ketua Umum BPP Hipmi Bahlil Lahadalia melalui siaran pers yang diterima merdeka.com di Jakarta, Minggu (30/8).

Menurutnya, kebijakan besar yang dimaksud pemerintah tidak bisa hanya biasa-biasa saja atau sekadar memoles-moles kebijakan sebelumnya. Kebijakan baru seharusnya bersifat fundamental, konkret, dan berdampak langsung dalam jangka pendek. Sehingga dunia usaha dan pasar merespon secara positif bahkan antusias memperkuat ekonomi dan investasi domestik.

Bahlil mengatakan, belajar dari pengalaman sebelumnya, paket-paket ekonomi hanya disambut dingin oleh investor, dunia usaha, dan pasar. Dia mencontohkan, dipaket-paket sebelumnya tidak ada terobosan disektor pembiayaan. Meskipun insentif fiskal sudah berjubel, namun pembiayaan dari lembaga keuangan tetap saja seperti seperti biasa.

Kalangan pengusaha berharap kebijakan pemerintah sejalan dengan lembaga-lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia agar kebijakan nantinya dapat lebih feasible secara makro prudensial sekaligus mendorong peran sektor keuangan lebih ekspansif.

Bahlil mengatakan, saat ini terjadi ketimpangan (gap) yang besar antara sektor keuangan dan sektor riil. Di satu sisi, sektor keuangan tumbuh atraktif, di sini lain sektor riil terpuruk.

"Contoh lagi di situasi semacam sekarang saja, NIM (net interest margin) bahkan naik menjadi di atas 5 persen. Sedangkan industri non migas lainnya terus menurun, lama-lama bisa di bawah 6 persen," papar Bahlil.

(mdk/noe)