Kamis 27 Aug 2015, 19:17 WIB
Ditunjuk Jadi Ketua Task Force Dwell Time, Pangarmabar: Saya Siap!
Elza Astari Retaduari - detikNews

Jakarta - Panglima Armada Barat (Pangarmabar) Laksamana Muda TNI Achmad Taufiqoerrochman ditunjuk Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli menjadi ketua task force dwell time. Lalu bagaimana reaksi dari Pangarmabar sendiri?

Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli menunjuk Panglima Armada Barat Laksamana Muda TNI Achmad Taufiqoerrochman untuk menjadi ketua satuan tugas untuk menertibkan mafia dalam masa tunggu bongkar muat (dwell time) di Pelabuhan Tanjung Priok. Taufiq pun mengaku siap jika mendapat perintah melalui Mabes TNI AL.

"Oh siap, tentara diperintahkan apapun siap. Nggak ada masalah," ungkap Taufiq saat dikonfirmasi di Dermaga Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (27/8/2015).

Meski begitu, Taufiq mengaku belum mendapat arahan hingga saat ini terkat perihal tersebut. Ia pun juga menyatakan masih perlu banyak mempelajari terkait masalah dwell time karena itu merupakan hal yang baru baginya.

"Saya tunggu perintah dari Mabesal. Hanya perlu saya pelajari dulu karena bukan bidang saya. Soal itu saya baru baca saja di koran," kata Taufiq.

Rizal Ramli meminta Pangarmabar untuk membantu memberantas mafia dwell time karena dinilai berani dan memiliki prestasi gemilang, termasuk saat ia menumpas perompak Somalia dan menangkap perampok di Pelabuhan Belawan, Medan. Apa Taufiq sudah melakukan persiapan untuk tugas baru yang akan diembannya tersebut?

"Saya aja belum tahu kok (tugasnya apa) tapi tentara kan tugas apa aja siap. Apapun ditugaskan saya berusaha sebaik-baiknya, itu aja. Saya siap, nggak ada masalah. Ke Somalia malam-malam berangkat, ya berangkat juga," tuturnya sambil tersenyum.

Penunjukkan Taufiq ini diperoleh setelah Menko Rizal berbicara langsung dengan KSAL Laksamana Ade Supandi, Selasa (25/8). Menurut Ade, penunjukkan Taufiq sebagai ketua task force dwell time tidak akan mengganggu tugasnya dalam tubuh institusi TNI.

"Kita kan ada operasi militer selain perang, salah satunya membantu pemerintah. Itukan banyak ada infrastruktur, bencana alam, pembukaan lahan, pembersihan lingkungan, penyelamatan terumbu karang, dsb. Mungkin di sini membantu arus kelancaran barang dan sebagainya," jelas Ade di lokasi yang sama.

Permintaan bantuan pemerintah kepada TNI AL bukan hanya dalam kasus ini semata. Meski begitu, segala bentuk permintaan disebut Ade harus memiliki dasar hukum. Hal serupa juga ditegaskan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sebelumnya.

"Kita juga kalau itu dibutuhkan, misanya tidak aman di laut bisa diminta untuk mengawal. Itu juga dilakukan Amerika untuk mengamankan konvoi dagang. Hanya kalau bagaimana kompetensi prajurit AL inikan hal yang bersifat teknis, yang dia bisa kembangkan nanti," ucap Ade.

"Yang jelas tugasnya apa, dasarnya hukumnya apa di tempatkan di sana, kemudian hasil akhirnya pengennya apa. Kitakan TNI selalu berfikir pada capaian akhir. Kalau kita ingin menguasai pantai ya harus menguasai betulan, sebenarnya harus punya target-target," sambung laksamana bintang 4 itu.

Ade menyebutkan, sebelumnya TNI AL juga menjadi bagian dalam proses pengamanan pelabuhan. Namun satuan tersebut kini sudah tidak ada.

"Kalau berkaitan dengan dwelling time kan berkaitan dengan masalah bongkar muat ya berartikan itu, teori-teori antrean lah. Masuknya kapan, keluarnya kapan, berapa lama dan network planning juga sama," ujar Ade.

"Dulu TNI AL itu juga menjadi bagian dalam sistem pengamanan pelabuhan, sebelum terbentuknya KPLP, dulu ada namanya Dipkat Tiga kalau tidak salah. Itu untuk di pelabuhan tapu sekarang sudah nggak. secara manajemen kepelabuhan yang baru sekarang sudah ada KPLP, KP3, Bea Cukai, dan Kemenhub sendiri," tutup mantan Kasum TNI tersebut.
(elz/dhn)