kompascom

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo berpikir lebih keras untuk mengatasi penyerapan anggaran yang rendah. Menurut Fahri, rencana Jokowi menerbitkan surat edaran agar kebijakan yang diambil kepala daerah tak bisa dipidanakan, bukan lah sebuah solusi.

"Tidak ada obat ringkas, misalnya Presiden ingin menjamin orang tidak dipidana, itu tidak ada cerita itu," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2015).

Fahri menegaskan, dalam Undang-Undang Dasar, semua warga negara sama di mata hukum. Dia khawatir, jika kepala daerah tak bisa dipidana karena melakukan kebijakan yang salah, maka hal tersebut akan menimbulkan diskriminasi dalam pelaksanaan hukum. (baca: Presiden Minta Pejabat Tak Mudah Dipidana karena Ambil Keputusan)

"Sebaiknya Presiden melakukan kajian yang komprehensif terhadap kanapa ada ketakutan yang luar biasa dari para pejabat, sehingga tidak berani mengambil keputusan," ucap Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.

Daripada menerbitkan surat edaran, lanjut Fahri, akan lebih baik jika Jokowi mencoba membenahi sistem hukum Indonesia, yang sudah tumpang tindih. Kewenangan lembaga-lembaga penegak hukum juga harus dibenahi lagi agar tak bertabrakan satu sama lain. (baca: Mendagri: Anggaran Masih Tersimpan Rp 277 Triliun di Bank)

"Jadi Presiden harus diajak berpikir sistemik, jangan dia pikir ini ada obat sakit gigi untuk persoalan seperti ini, tidak bisa," ucap politisi PKS itu.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung sebelumnya mengungkapkan, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan untuk membuat surat edaran bagi kepala daerah.

"Nanti kami kirim sampai ke daerah yang intinya itu tadi bahwa hal yang bersifat kebijakan tidak bisa dipidanakan. Kedua, kesalahan administratif penyelesaiannya secara administratif juga," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/8/2015), seperti dikutip tribunnews.com.

Pramono menjelaskan, adanya kesalahan dalam mengambil kebijakan merupakan kesalahan yang bersifat administratif. Hal itu telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Kementerian Dalam Negeri mencatat ada lima pemerintah provinsi yang penyerapan anggarannya sangat rendah hingga Juli 2015. Meski sudah pertengahan tahun, penyerapan anggaran di lima daerah itu masih di bawah 30 persen.

Lima daerah dengan anggaran terendah, yakni Kalimantan Utara dengan 18,6 persen, DKI Jakarta 19,2 persen, Papua 21,7 persen, Jawa Barat 25,5 persen, Riau 25,5 persen.