JAKARTA - Lesunya perekonomian nasional dinilai sudah mengancam kelangsungan hidup pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sektor usaha yang kerap menjadi penyelamat perekonomian nasional di masa krisis itu pun kini mulai lunglai.

Hal ini tak terlepas dari terus melemahnya daya beli masyarakat yang ujungnya membuat produksi UMKM tak terserap. Daya beli masyarakat pun makin tertekan seiring terus melemahnya nilai tukar rupiah ke titik terendah sejak krisis 1998.

“Produksi stuck, UMKM tidak bisa berproduksi. Karena kalau barang yang sudah diproduksi tidak dibeli, bagaimana mungkin menambah produksinya. Hal ini sudah mulai dari akhir 2014. Sampai saat ini tidak ada kebijakan konkret yang diterbitkan pemerintah," kata Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, di Jakarta, Minggu (23/8).

Sekretaris Menteri Koperasi dan UKM, Agus Muharam mengakui, dalam pengamatan pihaknya di sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta, ia sudah menemukan penurunan jumlah pendapatan dari para pedagang. "Menurun sampai 40 persen. Biasanya menjual 100 item misalnya jadi 60 item saja," ucapnya.

Hal lain yang mengindikasikan pelemahan telah terjadi di sektor UMKM adalah menurunnya jumlah pinjaman UMKM di beberapaa Bank Perkreditan Rakyat (BPR). “Biasanya jumlah pinjaman 20 persen sama seperti simpan, tapi sekarang menurun," tuturnya.

Menurutnya, jumlah pinjaman yang berkurang mengindikasikan menurunnya tingkat konsumsi di pasar. Para pelaku UMKM, Agus mengemukakan, biasanya menarik pinjaman dari BPR untuk memproduksi kembali barang dagangannya.
Namun, tak lakunya barang yang telah diproduksi menjadikan roda putaran modal tersendat. “Karena konsumsi berkurang, produksi berkurang," katanya.


Salah Kebijakan
Enny melanjutkan, pemerintah tak melulu harus menyalahkan kondisi perekonomian global. Pasalnya penyebab utama menurunnya daya beli masyarakat sekarang lantaran kebijakan pemerintah, bukan faktor perlambatan ekonomi global.

"Jangan hanya menyalahkan faktor eksternal melulu. Itu memang ada, tapi yang memulai daya beli masyarakat turun karena kebijakan kita sendiri soal harga. Tepatnya saat harga BBM naik secara sporadis tanpa kalkulasi yang matang dan berdampak terhadap daya beli masyarakat," ujarnya.

Ia mengakui, meski kebijakan pengurangan subsidi BBM yang dilakukan pemerintah untuk membenahi defisit anggaran di APBN, bukan berarti pemerintah bisa menaikkan harga BBM tanpa perhitungan matang. "Kami selalu minta subsidi dikurangi. Namun, subsidi dikurangi bukan selalu diartikan harganya menjadi membabi buta. Bahayanya, daya beli masyarakat terus melemah,” tuturnya.

Ia menegaskan, UMKM merupakan fondasi untuk membangun perekonomian di Indonesia. Hal itu mengingat UMKM memegang peranan hingga 98 persen dalam perekonomian di Indonesia. Berpegang pada kenyataan tersebut, hanya dengan membantu dan memberikan dorongan kepada UMKM, perekonomian di Indonesia bisa stabil.

"Pemerintah harusnya buka peluang untuk memberi dorongan kepada UMKM. Produk UMKM harus diberi labeling dan peningkatan nilai jual yang baik sehingga pelaku UMKM tidak layu sebelum berkembang," serunya.

Subsidi (kredit usaha rakyat) KUR, Enny menyatakan, diharapkan juga bisa terealisasi sampai ke UMKM akhir tahun ini. Menurutnya, masalah UMKM sejauh ini masih berkutat pada pembiayaan. Perbankan masih tidak percaya kepada UMKM. “Sebetulnya feasible hanya tidak bankable. Kalau tidak feasible, mana mungkin dia bisa ambil dari rentenir,” ujarnya.

Untuk mengatasi hal ini, Agus mengungkapkan, pemerintah sejatinya telah menerapkan kebijakan dengan menurunkan suku bunga KUR dari 22 persen menjadi 12 persen pada tahun ini. Tiga bank yang telah diajak bekerja sama dengan pemerintah adalah PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), PT Bank Mandiri Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI).

Target penyaluran dana KUR untuk ketiga bank hingga akhir tahun ini adalah Rp 30 triliun di seluruh Indonesia. Selain itu, pemerintah mengklaim telah membentuk Pusat Layanan Usaha Terpadu. Solusi lain yang ditawarkan pemerintah adalah mendorong para pelaku UMKM untuk bergabung dengan koperasi.

http://sinarharapan.co/news/read/150...ulai-lunglai-4