Jakarta - Sejumlah warga Kampung Pulo meminta uang kerohiman atas penggusuran rumah mereka. Pemprov DKI sendiri dengan tegas menolak ganti rugi karena tanah itu adalah tanah negara. Lalu bagaimana menurut pihak kepolisian?
"Kalau minta ganti rugi, apalagi jumlah cukup besar, itu malah kena korupsi. Karena menyalahgunakan uang negara secara melawan hukum untuk kepentingan orang lain, itu malah masuk dalam tindak pidana korupsi," tegas Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian kepada wartawan di Jakarta, Jumat (21/8/2015).
Kapolda mengimbau agar warga Kampung Pulo memahami hal itu. Ia meminta agar masyarakat tidak memaksakan Pemprov DKI untuk memberikan ganti rugi karena hal itu bertentangan dengan hukum.
"Warga harus paham itu," cetusnya.
Kapolda kembali menegaskan semua diserahkan ke pemerintah masalah uang kerohiman itu, apakah sesuai hukum atau tidak. Kalau sesuai hukum mungkin bisa, tapi kalau tidak sulit dipenuhi.
Sementara Kapolda menyesalkan upaya paksa yang dilakukan aparat dalam penggusuran tersebut. Pihak kepolisian tidak menginginkan hal itu terjadi, tetapi di satu sisi polisi harus mengambil langkah hukum karena warga melakukan perlawanan.
"Saya sebagai kapolda berkewajiban untuk menjaga ketertiban. Langkah-langkah Pemda sudah sesuai aturan hukum," imbuhnya.
Ia kembali mengimbau warga untuk tidak melakukan tindakan anarkis yang akan berbuntut pada penegakan hukum.

Http://m.detik.com/news/berita/2997609/warga-kp-pulo-minta-uang-kerohiman-kapolda-kalau-tak-sesuai-aturan-korupsi