Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Charles Honoris, meminta parlemen Tiongkok menjamin dan memperhatikan investasi di Indonesia. Hal ini menjadi bahasan dalam pertemuan bilateral parlemen dua negara di sela sidang Komisi Tetap Masalah Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan Asian Parliamentary Assembly (APA) di Jakarta 19-20 Agustus 2015.
‎"Saya konsen sekali pada pemberitaan yang menyebut investasi Tiongkok di Indonesia harus dengan syarat memberi lapangan kerja bagi buruh murah atau pekerja kasar dari sana," ujar Charles di Jakarta, Kamis (20/8/2015).
Oleh karenanya, Charles menyampaikan persoalan itu kepada Parlemen Tiongkok agar memperhatikan syarat tersebut. Pasalnya, kalau aturan itu diterapkan sangat merugikan tenaga kerja Indonesia.
"Kami (BKSAP DPR) secara blak-blakan meminta kepada Parlemen Tiongkok agar serius memperhatikan hal ini, karena itu akan membahayakan lapangan kerja bagi warga negara Indonesia,” ungkap politikus PDI Perjuangan itu.
BKSAP DPR dalam pertemuan itu sangat mengapresiasi keinginan Tiongkok meningkatkan kerjasama ekonomi, terutama investasi proyek infrastruktur di Indonesia. Namun menurut Charles, kerja sama apapun harus mengedepankan prinsip saling menguntungkan disertai aturan jelas.
Anggota Komisi I DPR itu dalam persidangan komisi tetap APA mengapresiasi ajakan program silk road maritim yang sedang dikembangkan pemerintahan Tiongkok. Menurut Charles, ajakan itu sejalan dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang mengedepankan pembangunan kemaritiman.
“Saya juga meminta parlemen Tiongkok peduli pada isu penegakan hukum di wilayah laut. Indonesia saat ini sangat concern pada masalah illegal fishing dan siap bertindak tegas sesuai rambu-rambu hukum yang ada,” kata dia.
Ketua Delegasi Tiongkok, Zhao Baige, menerima sejumlah masukan delegasi DPR. Terkait isu buruh murah Tiongkok yang didatangkan ke Indonesia, Zhao berjanji akan membahasnya di dalam negeri termasuk membicarakan dengan pemerintahnya. ‎