Jakarta - Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR menyatakan kisaran anggaran untuk proyek pembangunan DPR. Bila benar anggaran itu sebesar Rp 1,5 triliun seperti diperkirakan Wakil Ketua DPR Fadli Zon, maka itu tak akan dimasukkan dalam APBN dalam satu tahun sekaligus.

"Kalau anggaran mencapai Rp 1,5 Triliun, maka itu bertahap (tidak dalam satu tahun APBN)," kata Ketua BURT DPR Roem Kono di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2015).

Bila APBN dalam satu tahun hanya mampu menyediakan Rp 100 miliar, misalnya, maka DPR akan menggunakan uang sebesar Rp 100 miliar itu, alias tidak memaksakan sampai Rp 1,5 triliun. Namun masalah cair dan tidaknya anggaran itu, tergantung keputusan pemerintah.

"Tapi itu sangat tergantung pemerintah," kata Roem.

Anggaran proyek itu direncanakan bersifat tahun jamak, merentang dari tahun ini hingga 2018, dan bisa selesai pada 2019.

Roem membenarkan bahwa Presiden Jokowi telah berkirim surat tanda persetujuan proyek itu ke Pimpinan DPR. Sebelumnya, Fadli Zon menyatakan hal serupa, bahwa surat tersebut telah diterima sekitar enam bulan lalu.

"Memang DPR telah mengirim surat ke pemerintah, dan sudah ada jawaban dari Presiden. Saya kira pemerintah tahu kebutuhan kita, tapi pemerintah menyatakan bahwa kebutuhan kita harus dihitung betul," tutur Roem.

Menurutnya, DPR memang sudah butuh gedung baru. Soalnya gedung saat ini sudah tidak mencukupi lagi untuk kerja para anggota.

"Kita memang butuh, bukan menghambur-hamburkan uang," tutur Roem.

Dihubungi terpisah, Fadli Zon memperkirakan proyek itu senilai sekitar Rp 1 triliun, sama seperti harga satu pesawat Presiden. Soal surat persetujuan dari Jokowi, Fadli Zon sudah tak ingat lagi nomor suratnya lantaran banyaknya surat yang diterima Pimpinan DPR.

"Sudah sekitar enam bulan lalu. Sudah lama," kata Fadli.

Sumur