Jakarta - Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri memberikan pidato sambutan peringatan hari konstitusi di kompleks parlemen Senayan, Jakarta. Dalam pidatonya, Mega melontarkan sejumlah intermezo.

Intermezo pertama, Mega mengaku pusing dengan adanya Peraturan KPU (PKPU) Nomor 12 Tahun 2015 yang mengatur bila hanya satu pasangan calon hingga pendaftaran ditutup oleh KPU.

"Ini saya sedang pusing. Tiba-tiba KPU buat peraturan Pilkada serentak di 269 daerah. Tidak teratur dengan baik. Tiba-tiba ada pemimpin yang dicintai rakyat, tapi dia tidak punya lawan, dia (Risma) jadi bingung sendiri," kata Mega di Nusantara IV, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2015).

Mega melihat jika ditunda ke penyelenggaraan pilkada berikutnya lalu ada jabatan pelaksana tugas (Plt), maka tidak akan bisa optimal. Pasalnya, jabatan Plt tak punya kemampuan untuk melahirkan kebijakan strategis.

"Kalau tunggu 2017, ada Plt, alangkah senangnya Plt, tapi dia tidak punya kebijakan strategis. Ini otak saya buat apa ya, kalau seperti itu (ditunda). Dia, pemimpin dicintai rakyatnya," tuturnya.

"(Kalau) Bikin Perppu, kalau nanti ditolak DPR. Bisa pertama kali, masih bingung," sambung Mega.

Intermezo ketiga, Mega bicara soal Presiden Jokowi yang tiga kali berpidato dalam sehari pada Jumat (14/8) kemarin. Masing-masing di sidang tahunan MPR, sidang bersama DPR dan DPD, dan paripurna DPR.

"Kemarin itu saya bingung kenapa pidato Presiden harus tiga kali? Pak Zul (Zulkifli Hasan -red) juga bilang saya sendiri bingung, terus isinya maunya apa ya? Mengapa seorang presiden harus berbicara sampai tiga kali? Saya protes ke Pak Jokowi, terus Pak Jokowi bilang ya begitu, Bu, mestinya,"kata Mega dalam pidato di acara Seminar Nasional Kebangsaan Peringatan Hari Konstitusi di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2015).

Menurut Mega Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat harus memberikan pidato kepada rakyat. Cukup satu kali saja sebuah pidato presiden di sidang MPR.

"Akhirnya saya protes, protes saya. Sebagai warga bangsa, aneh, Presiden berbicara sampai tiga kali," tuturnya.

Berikutnya, Megawati melempar intermezo tentang keberadaan lembaga ad hoc pemberantas korupsi, KPK. Mega ingin Indonesia segera bebas korupsi sehingga tidak perlu lagi ada lembaga ad hoc pemberantas korupsi.

"Dan seharusnya kita harus memberhentikan yang namanya korupsi sehingga komisi yang sebetulnya sifatnya Ad Hoc ini harus sementara saja dapat diselesaikan, dapat dibubarkan," jelas Mega di Gedung MPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (18/8/2015).

"Kalau sekarang terus putar-putar korupsi terus, saya sampai juga, sampai kapan ya? Ini kan dari puter-puter. Sampai kapan yang namanya KPK. Padahal Komisi Pemberantasan Korupsi, ya jadi punya alasan tolong korupsi terus berlanjut," sambung Mega.

Mega kemudian menegaskan dirinya tak pernah menolak keberadaan KPK. "Kalau dengan seperti ini saya di Sosmed, saya di-bullly sebagai sebuah atraksi. Jadi, itu sangat pendek berpikirnya bahwa Bu Mega tidak setuju dengan adanya KPK. Kalau kita berhenti, tidak korupsi ya tentu saja KPK dong ya tidak ada lagi. Itu pemikiran yang sangat logis," pungkasnya. (van/try)