Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato kenegaraan di Gedung DPR. Dalam pidatonya, Jokowi menyinggung kinerja media yang lebih mengutamakan rating ketimbang isi berita.

Menanggapi hal itu, pengamat politik dari Populi, Nico Harjanto menilai hal yang wajar jika Jokowi mengkritisi media. Menurut dia, kepala negara memiliki kewajiban untuk mengingatkan semua komponen.


"Saya kira kepala negara memiliki kewajiban mengingatkan semua komponen bangsa, tidak terlepas juga media. Kita tahu demokrasi sekarang ini media memang mendapatkan kebebasan sepenuhnya," kata Nico dalam diskusi bertajuk 'Membaca 70 Tahun Indonesia', Jakarta, Sabtu (15/8).

Nico mengatakan saat ini, masih ada media yang menyalahgunakan kebebasan itu untuk menebar kebencian dan perpecahan.

"Itu kritik membangun agar lebih baik karena media menjadi alat komunikasi terpercaya. Jangan sampai media terus memberikan info yang berpotensi memecah belah persatuan seperti kampanye kemarin," terangnya.

Nico berharap dengan perkembangan industri, media diharapkan bisa menjembatani komunikasi publik tanpa ada unsur politik ataupun kepentingan.

"Media jangan semakin terkotak-kotak apalagi partisan dan dikontrol untuk kekuatan modal dan masuk ke politik. Ini bisa menjadi kemunduran luar biasa bagi proses demokrasi Indonesia," tegasnya.

http://www.merdeka.com/peristiwa/pen...membangun.html

Kecuali untuk media seperti ini
POKOKNYA JOKOWI HARUS NGANU