Kendari – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Konsorsium Pemerhati Korupsi Buton Utara (KPK-BUTUR) mendatangi Polda Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (3/8). Mereka mendesak pihak Polda Sultra untuk menyelesaikan kasus dugaan penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas yang diduga kuat melibatkan mantan Bupati Buton Utara Ridwan Zakariah.

Aksi dimulai pukul 10.30 WITA yang diisi dengan orasi dari aktivis KPK-Butur. Mereka berkerumun di depan pintu masuk Polda Sultra yang berseberangan dengan pintu masuk Kantor Gubernur Sultra. Aksi tersebut mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian.

Aksi berjalan dengan tertib dan mendapat perhatian dari pengguna jalan yang melintas. Setelah melakukan orasi, pihak aktivis KPK-Butur Polda Sultra mempersilakan mahasiswa untuk melakukan audiensi. Aktivis KPK-Butur tersebut kemudian ditemui Kasubdit Tipikor Polda Sultra AKBP Honestor R Dasinglolo dan Kepala Bagian Investigasi BPK Wilayah Muna dan Butur Laode Saliki untuk membahas kelanjutan kasus yang menyeret Mantan Bupati Buton Utara tersebut.

“Tadi waktu audiensi, katanya Polda baru akan menetapkan tersangka dari hasil audit BPK yang akan diekspose minggu depan. Pihak BPKP juga berjanji menyelesaikan audit 29 SKPD yang belum diepriksa bulan ini”, ujar Ketua umum KPK-Butur Laode Harmawan.

Mantan Bupati Butur Ridwan Zakariah diduga melakukan penyalahgunaan Anggaran Surat Perintah Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2012 - 2014. Namun demikian pihak Polda Sultra belum menetapkan tersangka, namun dugaan kasus penyalahgunaan anggaran ini telah naik dari tahap penyelidikan menjadi tahap penyidikan. Untuk mengetahui total kerugian negara, 4 Satuan Kerja Eprangkat Daerah (SPKD) telah dilakukan perhitungan dari 33 SKPD.