detik
Jakarta - Mendagri Tjahjo Kumolo menyebut sabotase Pilkada dilakukan untuk mengganjal calon potensial seperti Tri Rismaharini (Risma) di Pilwalkot Surabaya. Jika Presiden Jokowi tak mengambil langkah maka akan semakin banyak calon kepala daerah potensial diganjal.

Presiden Jokowi memang menjadikan Perppu calon tunggal Pilkada sebagai alternatif terakhir untuk memastikan tak ada penundaan Pilkada. Perppu ini dianggap penting sebagai solusi konkret untuk menyelamatkan pilkada serentak.

"Perppu itu menjadi penting dalam konteks itu karena mengantisipasi kekosongan kekuasaan yang berpihak kepada rakyat," kata Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni Rabu (5/8/2015).

Ditundanya 7 pilkada karena hanya ada satu calon tunggal, seperti yang terjadi di Pilwalkot Surabaya, adalah preseden buruk. Bukan tak mungkin di Pilkada yang akan datang semakin banyak calon potensial yang diusung parpol tertentu kemudian tidak dilawan oleh calon parpol lain dengan tujuan agar Pilkada ditunda.

"Misalnya nanti Ridwan Kamil yang dianggap berhasil kemudian supaya secara otomatis dieliminir dalam proses demokrasi, kalau ditunda dua tahun dia tidak bisa apa-apa lagi kemudian yang rugi rakyat," kata Toni.

Karena itu Presiden Jokowi perlu segera mengambil langkah konkret. Yang paling ditunggu adalah mengeluarkan Perppu untuk menyelamatkan Pilkada serentak. Jika tidak maka akan banyak calon kepala daerah potensial yang terganjal.

"Ini bisa menimpa tokoh-tokoh yang populer. Kalau ini jadi preseden Ibu Risma dibiarkan menganggur dua tahun ya bisa jadi Ridwan Kamil atau Ahok bakal menyusul di 2017 karena dianggap terlalu kuat dan berani melawan begal APBD. Kalau begitu parpol lebih baik menarik semua jagoannya," pungkasnya.
(van/try)