RMOL. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) beralasan penghapusan Tim Gubernur Untuk Percepatan Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI karena akan ada perampingan jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahannya.

"Pembubaran TGUPP itu karena kita akan ada perampingan jumlah PNS," kata dia di Balaikota, Jakarta Pusat, Senin (3/8).

Menurut Ahok, tak hanya TGUPP DKI saja yang dibubarkan, namun Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) DKI pun akan mengalami nasib serupa.

"Sekarang buat apa ada Badan Pengawas BUMD? Kami mau bikin semacam holding perusahaan daerah. BUMD juga didorong jadi perusahaan terbuka. Biar publik yang mengawasinya," beber Ahok.

Ahok menjelaskan, BUMD tidak perlu dikendalikan oleh PNS. Kalangan profesional menurutnya lebih kompeten dan terampil untuk mengawasi perusahaan plat merah itu.

"Memang bisa PNS ngawasin BUMD? Orang dirut BUMD DKI lebih pintar dari PNS," katanya lagi.

Sementara itu seperti diberitakan RMOL Jakarta, TGUPP bentukan Joko Widodo akan dibubarkan bila seluruh sistem manajemen di Pemprov DKI sudah berjalan baik. Kajian tentang pembubaran lembaga ini pun tengah berlangsung.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov DKI  Saefullah menerangkan, apabila TGUPP telah dibubarkan, anggota TGUPP yang ada saat ini dipersilahkan memilih untuk duduk sebagai staf di sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Orang yang duduk di TGUPP bukan sebuah jabatan tetapi hanya staf biasa.

Saefullah juga menegaskan bila keberadaan TGUPP memang tidak efektif, hal tersebut yang menyebabkan Gubernur Ahok berniat membubarkannya. "Dulu TGUPP itu lahir karena untuk menampung (pejabat yang dipecat itu), akhirnya undang-undang tidak ada, dibuatlah Pergub, sekarang gubernur bilang, ditarik saja," ungkapnya. [rus]

http://m.rmol.co/news.php?id=212204

Lembaga gak berguna bentukan manusia gak punya otak...