Rencana perombakan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo digadang-gadang akan dilaksanakan tidak lama setelah lebaran 2015. Meski memiliki hak penuh untuk mengganti para pembantunya, bukan hal mudah dilakukan oleh Jokowi.

Selain kinerja menteri-menterinya, Jokowi akan dibebani oleh faktor politik terkait perombakan tersebut, terutama dengan partai politik pendukung pemerintahan, terlebih dari partai Jokowi Berasal, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

"Sulit bagi Jokowi mengganti menteri yang berasal dari partai, apalagi dari PDIP," kata pengamat politik Indo Barometer M Qodari saat berbincang dengan CNN Indonesia, kemarin.

Saat ini PDIP menyimpan empat kadernya di Istana Negara, yaitu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Menteri Koperasi dan UMKM: Anak Agung Gde Ngurah Puspayoga dan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani. (Baca juga: Jokowi: Saya Senang Tidak Ada yang Singgung Reshuffle)

Qudori berpendapat, kesulitan Jokowi untuk mengurangi menteri PDI Perjuangan mengingat partai banteng ini memiliki saham terbesar menghantarkan Jokowi menjadi presiden. Namun, bukan tidak mungkin Jokowi melakukan pergeseran menteri-menteri dari PDI Perjuangan untuk digantikan oleh kader banteng lainnya.

"Diganti sulit, tapi jika ditukar mungkin atau bahkan ditambah. Pengurangan sepertinya dari pos-pos kementerian non partai, khusunya di bidang ekonomi, karena bidang itu yang paling terlihat tidak memuaskan performanya," kata Qodari.

Jika kemudian empat menteri PDI Perjuangan ini ditukar, Qudori menilai ada beberapa tokoh satu partai yang layak menggantikannya. Jika meliat performa, Qodari melihat ada dua pos kementerian dari PDI Perjuangan yaitu Menteri Koperasi dan UMKM dan Menkumham.

"Menkumham kan kemarin banyak menuai kontroversi, tapi sebenarnya perlu diberi waktu lagi, dan mungkun pos Menteri Koperasi dan UMKM karena sampai saat ini tidak melihat program yang jalan." (Baca juga: Jokowi Belum Bahas secara Khusus Perombakan Menteri)

Namun, berbeda dengan pendapat pada umumnya mengenai kinerja Puan, Qodari melihat Menko Kesra cenderung lebih berhasil menjalankan program-program pemerintahan, seperti Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar.

Khusus mengenai Puan, Qodori menilai posisi Puan memiliki banyak musuk politik, ketimbang persoalan kinerja. Namun hal itu menjadi hak prerogatif presiden mengingat dua faktor, yaitu faktor kinerja dan politis, harus berada pada takaran yang sama terkait perombakan kabinet.

"Untuk di UMKM jika perlu diganti mungkin ada Hendrawan Supratikno atau Sri Adiningsih yang sekarang jadi Ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Di bidang politik PDIP punya Pramono, mungkin juga bisa TB Hasanuddin."

Qodari mengingatkan, perombakan kabinet dianggap suatu yang perlu dilakukan menjelang ulang tahun pemerintahan Jokowi-JK yang pertama, atau setelah momentum lebaran. Hal itu untuk menjawab pesan ketidakpuasan masyarakat yang terus meningkat kepada pemerintah.

"Dari semua indikator, tingkat kepuasan di titik paling rendah. Perombakan bisa setelah lebaran atau sebelum ulang tahun (pemerintahan) Oktober nanti," ujarnya.

Pengamat politik Charta Politik Yunarto Wijaya menyampaikan jika sampai saat ini ia belum pernah mendengar perombakan kabinet akan dilakukan setelah lebaran. Yunarto mendengar pernyataan tersebut dari Wakil Presiden Jusuf Kalla di media massa.

"Setahu saya tidak pernah Jokowi bilang. Tapi lebaran bisa jadi waktu yang tepat untuk melakukan perombakan, ini memanfaatkan momentum yang lebih dingin," kata Yunarto.

Melihat dua pernyataan yang kadang bersebrangan antara JK dan Jokowi, Yunarto berharap adanya pola komunikasi baru yang dibangun di antara orang nomer satu dan dua negeri ini. Berdasarkan sistem pemerintahan yang dianut Indonesia, posisi wakil presiden menjadi posisi yang melakukan adaptasi kepada presiden. (Baca juga: Sekjen Demokrat Bantah Kadernya Masuk Kabinet Jokowi)

"Suka tidak suka harus diakui beberapa peristiwa (Jokowi-JK) berbeda sudut pandang. Adaptasi itu dilakukan wakil presiden, bukan presiden. Termasuk dalam hal ini (perombakan kabinet)."

Kecenderungan JK dengan gaya kepemimpinan progresif, membuat seakan adanya overlaping kebijakan. Meski gaya progresif terkadang positif, terlalu agresif akhirnya membuat JK tidak lagi menjadi pilihan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjadi wakilnya kembali di periode pemerintahan 2009-2014.

"Ini fakta, pada akhirnya SBY kan memilih wakil lain di periode berikutnya, mungkin karena terlalu progresif." (Baca juga: JK Tegaskan Reshuffle soal Kinerja, Bukan Personal)

http://www.cnnindonesia.com/politik/...-menteri-pdip/

YANG MENEMPATI PION2 SUDAH JELAS MEGATRON
JOKO CUMA ENJEH-ENJEH WAE