erusuhan yang terjadi di Kabupaten Tolikara, Papua, sampai saat ini masih menjadi hal yang hangat untuk diperbincangkan. Muncul pendapat baru mengenai insiden ini merupakan bagian dari operasi intelijen karena kehidupan beragama di bumi cendrawasih tersebut tidak pernah mengalami masalah apapun.

"Ini murni operasi intelijen tingkat tinggi. Masyarakat Papua ini sangat santun dan toleran soal beragama dan merasakan kebijakan dan hati Pak Jokowi yang fokus pada keberpihakan pada kesejahteraan masyarakat papua," ujar Direktur Eksekutif Pusaka Trisakti, Fahmi Habsyi, di Jakarta.

Fahmi menambahkan bahwa untuk masalah indikasi tentang adanya operasi intelijen dalam insiden Tolikara dapat terlihat dari berbagai rangkaian peristiwa dari beberapa aksi sepihak yang menuntut referendum Papua di Jakarta.

"Dua minggu lalu saya sudah dapat informasi akan ada eskalasi meningkat di Papua. Tanda-tandanya nampak. Tapi, informasi dan letupan kecil tersebut tidak segera diantisipasi pihak intelejen kita dan aparat keamanan," ujar Fahmi saat dikutip attasites.com.

"Ini melibatkan intelejen asing dan seorang tokoh intelejen berpengaruh di era SBY. Otaknya di Jakarta. Tapi apakah ada buktinya? Ya susah untuk ditunjuk aktor intelektualnya. Cukup Jokowi kasih "Pesan Politik" yang jelas dan tegas kepada yang coba bermain di Papua bahwa Presiden mengetahui dan akan gebuk balik. Saya sarankan aparat keamanan perlakukan rakyat Papua dengan lembut dan persuasif," kata Fahmi.

Terkait dengan adanya pembentukan Tim Mediasi atau "Tim Dialog", Fahmi berpendapat bahwa hal tersebut sebenarnya tidak perlu dibuat karena masalahnya bukanlah ada di masyarakat Papua, namun kekuatan lain yang lebih dari ini. Lingkaran Istana Presiden seharusnya memberikan informasi yang jelas dan segala kemungkinan harus diberitahukan kepada Presiden Jokowi, ujar Fahmi.

"Ada pihak yang mencoba buat 'penyakit' dan sekaligus menawarkan 'obatnya' dengan kepentingan yang lain untuk dikompromikan. Ini gaya lama. Mudah-mudahan saja Pak Jokowi sudah tahu kok siapa otaknya," imbuhnya.

"Atau memang tidak ada yang mengingatkan dan menginfokan ke Pak Jokowi untuk waspada situasi Papua setelah aksi minta refrendum. Jangan dianggap remeh, ingat kasus kerusuhan Ambon 1999 hanya perkelahian pemuda di terminal, yang di Papua lebih serius dari itu," Fahmi menegaskan pernyataannya tersebut sekaligus menutup dialog.
--
http://www.attasites.com/5654-fahmi-...dan-asing.html

SBY itu presiden paling santun dan berwibawa, ganteng pula.
Ngomongnya teratur, sudah punya album lagi. Jadi mustahil dia melakukan hal yang dituduhkan pengamat ini.