Liputan6.com, Jakarta - Di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemerintah terus berupaya fokus pada pembangunan infrastruktur di Tanah Air. Meski begitu, para investor meminta Jokowi untuk bertindak lebih cepat dalam berbagai proses pembangunan infrastruktur yang dicanangkannya.

Melansir laman CNBC, Minggu (19/7/2015), mengingat pemerintah menitikberatkan pada pendanaan projek rel kereta api, pemerintah Indonesia berharap para investor dari pihak swasta dapat meraup untuk dari volume lalu lintas dan tarif yang nantinya dikenakan.

"Ada potensi besar ketertarikan para investor untuk proyek kereta api bandara, tapi pertanyaan utama para investor dan kreditor adalah berapa banyak keuntungan yang bisa diperoleh dari proyek itu?" terang Group Head of Asia Project Finance for Sumitomo Mitsui Banking Corp, Mark Giblett.

Banyak perusahaan lebih suka dibayar untuk membangun dan mengoperasikan rel kereta api dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Menurut Giblett, semua itu tentu akan dibarengi dengan risiko pendapatan yang lebih rendah.

Pertanyaan lain juga menggantung mengenai ketersediaan dana dua jalur kereta api ke satu bandara dengan kisaran biaya Rp 1,2 triliun. Pertanyaan itu harus dijawab mengingat perusahaan kereta api nasional dijadwalkan menyelesaikan jalur terpisah itu tahun depan.

Pemerintah mengatakan, jalur kereta itu dapat menargetkan dua pasar yang berbeda, penumpang pesawat dan kereta api. Tapi investor tetap khawatir.

"Banyak kereta api yang terhubung langsung dengan bandara kesulitan menghasilkan uang, berbeda halnya jika ada jalur yang terhubung ke lebih dari satu bandara," tutur Raj Kannan, Managing Director of Tusk Advisory. Dia merupakan penasehat investor potensial di proyek infrastruktur Indonesia.

Jokowi harus bertindak cepat mengingat Indonesia berisiko tertinggal dari negara tetangga yang secara agresif membangun infrastruktur. Investor berharap Jokowi segera mempercepat banyak hal di sektor infrastruktur.

"Hal terbesar yang Jokowi rasa dapat dilakukannya, dan kemudian dia menyadari tak bisa melakukannya adalah mengkoordinasikan seluruh menteri," ungkap Ekonom OCBC Bank, Wellian Wiranto.

Menurutnya, Jokowi harus bertindak cepat mengingat dia adalah kordinator utama di negara ini.

Sumur