TEMPO.CO,Jakarta- Ketua Tim Ahli Wakil Presiden, Sofjan Wanandi, mengakui saat ini ada kesan aparat penegak hukum hanya mengejar target kinerja. Akibatnya banyak pejabat takut bergerak karena khawatir jadi korban kriminalisasi. "Aparat hukum kita seolah diberi target,"‎ kata Sofjan, Selasa 14 Juli 2015 di kantor Wakil Presiden. Dia menunjuk banyaknya kasus-kasus kecil yang diusut penegak hukum yang terkesan hanya mencari-cari kesalahan para tersangka.

"Ada sekitar sembilan menteri yang ditangkap 10 tahun terakhir, belum gubernur. Tapi korupsi terussaja berjalan, sebaliknya pembangunan mandek," kata dia.

Untuk mengatasi masalah ini, kata Sofjan, pemerintah akan menerbitkan beleid tentang percepatan infrastruktur. Selain untuk mempercepat serapan anggaran, peraturan ini juga diharapkan bisa mengurangi beban psikologis para pengambil kebijakan.

"‎Mereka dilindungi saat bekerja, kalau asal ditetapkan tersangka, bisa hancur keluarga mereka," kata Sofjan. Saat ini, kata dia, minimnya perlindungan terhadap para pemangku kebijakan, membuat mereka takut dipidana dalam membuat inovasi.

Dalam beleid itu nantinya akan ditegaskan bahwa semua kebijakan yang sudah diputuskan oleh kabinet, baik oleh Presiden, Wakil Presiden, maupun Menteri memiliki perlindungan. "Artinya bahwa semua tanggung jawab ada pada atasan.

"‎Sofjan mencontohkan peran bekas Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam kasus talangan dana Bank Century. ‎"Dia itu dikriminalisasi, padahal dia membuat kebijakan pada saat krisis.

"Dalam dua bulan terakhir, mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan, mantan Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana dan mantan Direktur Utama PLN Nur Pamudji, semua dijerat polisi dalam kasus korupsi. Ketika menjabat, ketiganya dikenal rajin membuat terobosan inovatif untuk memangkas birokrasi.

Sumber : http://m.tempo.co/read/news/2015/07/...h-kejar-target

Dilema ya, ketika korupsi dimana-mana masyarakat mengharap penegak hukum tegas dan agresif tangkap koruptor dan yg mudah dijadikan tersangka ternyata pengambil kebijakan yg inovatif yg sering nabrak norma birokrasi padahal yg bersangkutan belum tentu menikmati uang korupsi