Jakarta - Tim penyidik KPK memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto diperiksa terkait kasus suap terhadap mantan koleganya di PDIP, Adriansyah.

"Pada pagi hari ini saya datang untuk memberikan keterangan kepada KPK dalam kapasitas saya sebagai sekjen DPP PDIP terkait degan persoalan yang dialami Saudara Adriansyah. Beliau sebelumnya adalah anggota dewan dan sebelumnya sebagai ketua DPD PDI Perjuangan yang tertangkap tangan pada saat di Bali," kata Hasto di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (15/7/2015).

Ini merupakan kali pertama Hasto diperiksa untuk kasus Adriansyah. Penyidik ingin mengkonfirmasi beberapa hal ke Hasto, salah satunya terkait pengakuan Andrew Hidayat yang mengakui uang suap diberikan untuk keperluan kongres PDIP di Bali.

"Ya saat itu kan ada informasi yang terkait dengan OTT itu terjadi pada saat kami mengadakan kongres partai. Nah tentu saja kami akan mendengarkan terlebih dahulu terhadap apa yang ditanyakan KPK kepada saya," jelas Hasto.

Namun, Hasto membantah bahwa uang suap Adriansyah terkait dengan kongres PDIP. Menurutnya, uang kongres saat itu sudah tertutup dari sumbangan berbagai pihak.

"Satu bulan sebelum kongres dan satu minggu sebelum kongres dalam rapat fraksi DPP partai sudah menegaskan bahwa kami tidak memerlukan bantuan karena dana gotong royong yang dikumpulkan oleh partai baik dari sumber internal maupun mereka-mereka yang peduli pada upaya mendukung PDIP sebagai partai ideologis yang pro kerakyatan dana untuk kongres sudah cukup," tegas Hasto.

Sumur

Hasto Tegaskan PDI-P Tak Minta Biaya Tambahan dari Adriansyah untuk Kongres



JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, partainya tidak pernah meminta dana tambahan untuk biaya Kongres PDI-P di Bali pada 9-12 April 2015. Hal tersebut diutarakannya sebelum diperiksa sebagai saksi bagi tersangka mantan anggota DPR Fraksi PDI-P Adriansyah.

"Sejak awal kami tegaskan bahwa untuk penyelenggaraan dana kongres kami nyatakan sudah selesai. Jauh sebelum kongres itu dijalankan," ujar Hasto, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/7/2015).

Hasto mengatakan, dana kongres berasal dari iuran kader PDI-P dan pihak eksternal yang mendukung partai berlambang banteng itu. Seminggu sebelum Kongres digelar, Hasto memastikan bahwa partainya tidak membutuhkan dana tambahan dari mana pun.

"Pada tanggal 2 April ketika DPP mengumumkan bahwa kami tidak memerlukan dana-dana dari anggota fraksi. Sebenarnya tidak ada keterkaitan terhadap Saudara Adriansyah," kata Hasto.

Ia menyebutkan, Adriansyah berperan sebagai peninjau dalam kongres tersebut dan tidak berhak untuk mengambil keputusan apa pun. PDI-P sama sekali tidak menerima dana dari Adriansyah.

"Terkait dengan dana, sama sekali tidak ada dana yang berasal dari Saudara Adriansyah. Itu firm karena kami sudah menegaskan jauh hari sebelumnya bahwa untuk dana kongres kami tidak memerlukan bantuan dari anggota fraksi," kata Hasto.

Dalam sidang Manajer Marketing PT Mitra Maju Sukses Andrew Hidayat, pengacara Andrew, Bambang Hartono menyatakan, transaksi terakhir antara Andrew dan Adriansyah untuk membantu biaya kongres PDI Perjuangan di Bali.

"Sesuai dengan BAP Adriansyah bahwa dia minta bantuan untuk kongres," ujar Bambang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (29/6/2015).

Adriansyah merupakan anggota DPR RI Fraksi PDI-P 2014-2019. Berdasarkan surat dakwaan, Andrew terakhir kali menyerahkan uang kepada Adriansyah pada 9 April 2015 sebesar 44 ribu dollar Singapura dan Rp 57,36 juta di Sanur Hotel Swiss Belhotel, Bali. Saat itu juga, penyidik KPK menciduk mereka.

"Itu belum disampaikan ke panitia kongres lalu sudah tertangkap petugas KPK," kata Bambang.

Bambang mengatakan, uang terkait kongres itu merupakan permintaan pribadi Adriansyah, bukan atas nama PDI-P. Selama ini, lanjut dia, Andrew kerap memberi Adriansyah uang sebagai bantuan kepada teman.

"Dia teman sudah lama dan kebetulan juga dia (Andrew) punya usaha di Tanah Laut. Sesuai dengan pengakuan kedua belah pihak, pak AH dan pak Adriansyah bahwa dia hanya sebagai teman," ujar Bambang.

Sumur