SOURCE
Reporter : Muhammad Sholeh | Senin, 13 Juli 2015 13:51

Ilustrasi LRT

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui pembentukan Otoritas Transportasi Jabodetabek. Otoritas ini bertugas untuk mengurusi semua urusan transportasi di Jabodetabek, termasuk rencana pembangunan Light Rail Train (LRT).

"Secepatnya (Dibentuk), sudah tiga bulan, presiden bilang enggak mau dengar lagi rapat, mesti kebentuk," kata Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/7).

Menurut Ahok, presiden menghendaki setiap kota terdapat transportasi massal semacam LRT, di mana nantinya pembangunan transportasi massal berbasis rel ini mengacu kepada keputusan presiden.

"Ini sudah nasional dan presiden akan keluarkan Keppres untuk lima kota besar lainnya. Semua kota harus ada transportasi massal berbasis rel, itu yang presiden mau," jelas Ahok.

Untuk DKI Jakarta sendiri, kata Ahok, diharapkan bisa dimulai pada tahun ini. Sebab, kata Ahok, untuk deponya sendiri sudah siap.

"Kita pingin tahun ini langsung mulai, depo kita sudah siap, bisa akhir. Kita pingin minta badan otoritas transportasi Jabodetabek. Terus ini juga konsepnya adalah semua jalannya milik pemerintah nanti, rolling stocknya yang dilelang, tender," jelas Ahok.

"Nanti yang bangun punya Adhi Karya luar kota pun itu nanti yang beli adalah kementerian perhubungan. Sama kayak DKI yang punya rel ini BLUD rel. Jadi udah bukan bicara kayak monorel kemarin, beda ini, pasti akan jalan, karena ini program nasional berbasis kereta, akan dikeluarkan keppres dua itu," tandasnya.


Proyek LRT Ahok Diambil Alih Pusat
SENIN, 13 JULI 2015 | 14:09 WIB



TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah pusat akan mengambil alih pembangunan infrastruktur Light Rail Transport (LRT) di Jabodetabek untuk mempercepat proses realisasinya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil setelah rapat terbatas dengan topik LRT dan High Speed Train di Kantor Presiden Jakarta, Senin, 13 Juli 2015 mengatakan dalam waktu dekat akan terbit Keputusan Presiden (Keppres) untuk pembangunan LRT oleh pemerintah.

"Gubernur DKI akan membangun tahap pertama. Adhi Karya yang tadinya mau ambil inisiatif sendiri membangun tanpa biaya pemerintah. Namun setelah dibahas tadi, kata Menhub, tidak mungkin," kata Sofyan. "Jadi akan dibangun oleh pemerintah," ujarnya.

Sofyan mengatakan agar prosesnya cepat, maka pemerintah DKI dan PT Adhi Karya akan dibuatkan keppres agar LRT bisa dibangun terlebih dahulu dengan didanai APBN. Setelah pembangunan infrastruktur rampung, kata Sofyan, pemerintah DKI bisa mengambil alih dan membelinya sesuai hasil penilaian yang wajar.

"Kedua, yang ada dalam keppres yang sama juga akan menugaskan Adhi Karya untuk membangun dulu nanti dananya dari Kemenhub," kata Sofyan.

Menteri Perhubungan Ignatius Jonan mengatakan LRT di Jabodetabek tetap akan dibangun dari usulan tujuh ruas di dalam DKI dengan akan mulai dibangun dua ruas dahulu. "Yang pertama dibangun barat-timur dan utara-selatan. Ini memenuhi aspek intermoda integrity, sehingga nyambung dengan KRL dan halte busway dan stasiun MRT," kata Jonan.

Sementara ruas di luar DKI yang diusulkan Adhi Karya juga akan dibangun. "Ini akan dibeli dengan APBN pada harga yang pantas dan operatornya, bukan pembangunan prasarana ya, operatornya akan ditenderkan, lelang terbuka apakah Adhi Karya atau yang lain yang dianggap kompeten. Ini akan sama dengan yang dibangun DKI," kata Jonan.

Presiden Jokowi sendiri berharap sebagian pembangunan LRT di Jabodetabek ini sudah selesai tahun 2018.

Untuk mempercepat prosesnya, pembangunan infrastruktur akan dilakukan pemerintah dan pembangunan LRT akan dilakukan di beberapa kota di seluruh Indonesia.

-------------
Mana tuh Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Veri Yonnevil yang kemaren bilang Ahok memaksakan kehendak dan ngotot mau bikin LRT sesuka hati tanpa dasar hukum?