Prabowo: Kalau Tak Curang, Politik Dinasti Wajar Saja

http://nasional.kompas.com/read/2013...sti.Wajar.Saja

JAKARTA, KOMPAS.com — Fenomena politik dinasti di kancah perpolitikan nasional tengah menuai sorotan. Politik dinasti ditengarai memperlebar peluang terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Akan tetapi, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto berpandangan politik dinasti tidak selalu salah.

Seusai memberi sambutan dalam sebuah diskusi tentang perdagangan manusia, di Gedung Nusantara V, Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Prabowo mengatakan, politik dinasti tidak otomatis menjadi negatif saat terjadi secara kebetulan. Terlebih, jika pemimpin yang terpilih memang benar-benar memiliki kapasitas dan jauh dari niat untuk melanggengkan kekuasaan keluarga besarnya.

"Politik dinasti kalau tidak dengan cara curang atau rekayasa, kalau memang kebetulan ada hubungan keluarga tetapi dia patriot dan potensial memimpin, saya kira tidak negatif," kata Prabowo, Kamis (17/10/2013).

Sebaliknya, lanjut Prabowo, ketika dinasti politik itu dibangun dengan rekayasa dan kecurangan, ia dengan tegas menolaknya. Bagi Prabowo, dinasti politik yang dibangun pihak tertentu dengan cara-cara curang atau niat untuk memperkaya keluarga sangat layak untuk ditolak.

"Kita butuh pemimpin terbaik dari mana saja. Tetapi kalau itu dilakukan curang, rekayasa, dan untuk memperkaya keluarga, itu yang negatif," ujarnya.

Politik dinasti kembali mencuat ketika adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, yakni Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, ditangkap KPK. Tubagus menjadi tersangka kasus dugaan suap pengurusan sengketa pemilihan kepala daerah di Lebak, Banten.

Untuk mencegah politik dinasti, dalam Pasal 12 Huruf (p) RUU Pilkada yang disusun pemerintah disebutkan, calon gubernur tidak boleh memiliki ikatan perkimpoian, garis keturunan lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping dengan gubernur, kecuali ada selang waktu minimal satu tahun. Sementara itu, dalam Pasal 70 Huruf (p) disebutkan, calon bupati tidak mempunyai ikatan perkimpoian, garis keturunan lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping dengan gubernur dan bupati/wali kota, kecuali ada selang waktu minimal satu masa jabatan.

Menyikapi fenomena dinasti politik yang kembali menjadi sorotan, Komisi II DPR RI tengah merumuskan aturan main yang jelas terkait politik dinasti tersebut. Aturan main akan diperketat agar calon petahana tak seenaknya mengusungkan calon. Namun, di sisi lain, juga perlu ada landasan kuat agar tak terjadi pelanggaran pada hak konstitusi dan tak mudah kalah saat digugat ke MK.

Atut Bangun Dinasti Politik, Golkar Nilai Wajar

http://nasional.kompas.com/read/2013...ar.Nilai.Wajar

JAKARTA, KOMPAS.com —Partai Golkar menilai wajar dinasti politik yang dibangun oleh kadernya, Ratu Atut Chosiyah. Pasalnya, calon-calon pemimpin daerah atau legislator yang maju dari keluarga Gubernur Banten itu dinilai mumpuni dan tak melanggar aturan.

Politisi Partai Golkar, Ade Komarudin, menjelaskan, pihaknya tidak melarang bila ada kader yang mencoba membangun dinasti politik, termasuk Atut, yang menjabat Ketua DPP Partai Golkar Bidang Perempuan. Pasalnya, hal itu merupakan hak sebagai warga negara, dan selama hasil survei menunjukkan adanya dukungan masyarakat dan tingginya peluang memenangkan pemilihan umum.
Kompas.com/SABRINA ASRIL Ketua Bapilu Partai Golkar Ade Komarudin.

"Tergantung survei, tapi mereka memang bagus, itu fakta. Caleg-caleg dari keluarga Atut itu yang kuat-kuat," kata Ade, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (9/10/2013).

Sekretaris Fraksi Partai Golkar ini menuturkan, yang menjadi perhatian bukanlah niat untuk membangun dinasti politik yang dilakukan oleh kader partainya. Yang pasti, kata Ade, bila hasil survei menunjukkan hal positif, Golkar akan memberi dukungan penuh.

"Patokannya cuma survei, tidak ada yang lain. Kalau surveinya bagus, pasti didukung Golkar karena kita pertimbangannya ilmiah," ujarnya.

Sebagai informasi, politik dinasti kembali menuai sorotan. Pandangan publik tertuju pada dinasti politik yang dibangun oleh Gubernur Banten Atut Chosiyah pasca-penangkapan dan penetapan adik kandung Atut, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan dugaan melakukan suap terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi (kini nonaktif) Akil Mochtar. Wawan diduga melakukan suap terkait sengketa Pilkada Lebak yang ditangani MK.

Selain Atut dan Wawan, anggota keluarga lainnya juga menduduki posisi penting di Banten dan di tingkat pusat. Mereka adalah Hikmat Tomet (suami Atut) yang menjadi anggota Komisi V DPR RI; Andhika Hazrumy (anak pertama Atut), anggota DPD dari Provinsi Banten; dan Ade Rosi Khairunnisa (Istri Andhika), saat ini Wakil Ketua DPRD Kota Serang. Lalu, ada Andiara Aprilia Hikmat (anak kedua Atut), calon anggota DPR RI; Tanto Warsono Arban (suami Andiara), calon anggota DPR RI; Heryani (ibu tiri Atut) Wakil Bupati Pandeglang; Ratu Tatu Chassanah (adik kandung Atut), Wakil Bupati Serang; Tubagus Chaerul Jaman (adik tiri Atut), Wali Kota Serang; dan Airin Rachmi Diany (istri Wawan), Wali Kota Tangerang Selatan.

Sementara itu, menyikapi fenomena dinasti politik yang kembali menjadi sorotan, Komisi II DPR RI tengah merumuskan aturan main yang jelas terkait politik dinasti tersebut. Aturan main akan diperketat agar calon petahana tak seenaknya mengusungkan calon. Namun, di sisi lain, juga perlu ada landasan kuat agar tak terjadi pelanggaran pada hak konstitusi dan tak mudah kalah saat digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).