Sudahlah Pak Jokowi, Copot Saja Prasetyo dari Jaksa Agung

JAKARTA - Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritisi kinerja Kejaksaan Agung di bawah komanso M Prasetyo. Menurutnya, masih banyak kasus korupsi yang mangkrak di kejaksaan namun justru muncul surat perintah penghentian penyidikan (SP3) sehingga kinerja Korps Adhyaksa itu berjalan mundur.

Emerson mengatakan, kinerja kejaksaan yang tak moncer itu tak terlepas dari kepemimpinan Prasetyo. Eson -sapaan Emerson- bahkan menyebut Prasetyo sebagai Jaksa Agung memiliki beban politik yang terlalu besar.

"Saya rasa beban politik yang dimiliki Jaksa Agung terlalu besar untuk menjadi pimpinan institusi penegak hukum sekelas kejaksaan. Hal yang wajar jika kejaksaan semakin mundur dan belum berprestasi," katanya, Kamis (9/7).

Karenanya Emerson mendesak Presiden Joko Widodo alias Jokowi agar memasukkan nama Prasetyo dalam daftar reshuffle. Tujuannya agar kinerja kejaksaan dalam penegakan hukum semakin jelas.


"Konflik kepentingan penanganan kasus jelas pasti ada. Untuk itu presiden harus me-reshuffle Jaksa Agung," tandasnya.

Sedangkan praktisi hukum Akbar Hidayatullah mengatakan, lesunya perekonomian Indonesia di era pemerintahan saat ini juga tak terlepas dari ketidakpastian hukum. Ia menegaskan, kepastian hukum merupakan faktor dominan yang mempengaruhi iklim investasi.

"Jika proses penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu, niscaya berdampak positif terhadap perbaikan kondisi perekonomian,” katanya.

Akbar menegaskan, lemahnya penegakan hukum membuat investor ataupun kalangan pengusaha mempunyai persepsi negatif untuk berinvestasi di Indonesia. Padahal untuk berinvestasi dibutuhkan rasa aman dan nyaman. “‎Karena jika penegakan hukumnya lemah, maka resiko usahanya sangat tinggi sekali," katanya.

Akbar lantas mengkritisi penegakan hukum di era pemerintahan Jokowi yang lemah, khususnya penanganan kasus-kasus yang ada di kejaksaan. Menurutnya, ada kasus-kasus korupsi yang ditangani kejaksaan namun sangat subjektif dari sisi keadilan.

Akbar lantas mencontohkan kasus PT Indosat Mega Media (IM2). Anak perusahaan Indosat Tbk itu dianggap merugikan negara hingga triliunan rupiah karena pengalihan fungsi layanan frekuensi 3G. “Kasus IM2 diduga ada kriminalisasi, padahal saham Indosat paling dominan dimiliki asing,” katanya.

Akbar juga menyinggung kasus bioremediasi di Chevron yang akhirnya dibawa ke persidangan karena dianggap korupsi. “Kasus Chevron menurut saya banyak kejanggalan dalam penanganan hukumnya. Seperti dijadikan komoditas aparat penegak hukum untuk kepentingan tertentu,” sambung dia.

Karenanya Akbar berharap agar Prasetyo dicopot dari posisi Jaksa Agung. "Reshuffle di institusi penegak hukum juga diperlukan, khususnya Jaksa Agung yang saat ini,” tandasnya.(boy/jpnn)

http://m.jpnn.com/news.php?id=314273&page=2