Merdeka.com - Republik Rakyat China membantah tudingan dunia internasional, termasuk laporan media massa, soal diskriminasi terhadap warga minoritas muslim Uighur di Provinsi Xinjiang. Kabar adanya serangan militer ke beberapa kampung yang dituding sarang teroris, termasuk larangan berpuasa bagi warga Uighur selama ramadan, dibantah keras oleh birokrat Partai Komunis.

Negeri Tirai Bambu menjamin setiap warga bebas menjalankan keyakinannya. "Warga Uighur hidup dan bekerja dalam keadaan damai. Mereka menikmati kebebasan beragama di bawah konstitusi China," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying, seperti dilansir the Independent, Selasa (7/7).

Kemarin (6/7), selepas pertemuan dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta, Duta Besar China untuk Indonesia Xie Feng turut membantah isu yang menyudutkan negaranya. Menurutnya, laporan bahwa muslim Uighur dilarang berpuasa hanyalah propaganda asing.

"Kenyataannya jauh berbeda dengan isi berita yang dibuat-buat media barat," kata Feng.

Ada 20 juta penduduk muslim di Negeri Panda itu. Namun, dibanding etnis lainnya, warga Uighur dilaporkan menerima tekanan lebih besar dari aparat pemerintah yang berpusat di Beijing.

Konflik antara militer China dan warga sipil Uighur terakhir kali terjadi 23 April lalu. Pos polisi di Kota Kasghar diserang sekelompok orang, menyebabkan tiga aparat tewas. Tak berapa lama, satu batalion tentara merangsek perkampungan Uighur, menewaskan 15 orang yang disebut teroris.

Sempat juga muncul cuplikan surat edaran dari Partai Komunis China melarang warga muslim Xinjiang menjalankan ibadah puasa. Pemerintah pusat pun menyuruh PNS di Xinjiang memastikan restoran di perkampungan muslim tetap buka selama Ramadan.