JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat mematok biaya administrasi untuk setiap bakal calon kepala daerah sebesar Rp 10 juta apabila ingin maju melalui partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Biaya sebesar itu akan digunakan untuk kebutuhan survei bakal calon.

"Enggak ada mahar. Yang ada adalah uang pendaftaran sebesar Rp 10 juta setiap orang, tetapi ini dipakai untuk mereka juga, dipakai untuk melakukan survei elektabilitas, dan ini tidak mengikat," ujar Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Banten Media Warman di sela-sela acara rapat pimpinan nasional (rapimnas), di Jakarta, Minggu (5/7/2015).

Media mengatakan, partainya sangat berpatokan pada hasil survei kandidat. Biasanya, sebut dia, survei membutuhkan biaya Rp 100 juta-Rp 150 juta. "Kalau misalnya yang daftar hanya lima, yah kekurangan biaya survei ditanggung Partai Demokrat," ucap Media.

Dia menjelaskan, setelah menjalani uji kepatutan dan kelayakan serta tahapan survei, dewan pimpinan daerah (DPD) dan dewan pimpinan cabang (DPC) Partai Demokrat akan menyerahkan sejumlah nama yang direkomendasikan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat. DPP nantinya menentukan nama yang akan diusung.

"Ini termasuk melakukan komunikasi dengan partai-partai lainnya untuk berkoalisi," ujar Media.

Lebih lanjut, Media menyebutkan bahwa Partai Demokrat sangat terbuka mengajukan calon non-parpol ataupun calon dari partai lain. Namun, untuk calon non-parpol, Partai Demokrat akan menawarkan calon itu untuk bergabung menjadi kader.

"Kalau non-parpol, kami berupaya dia mau jadi kader kami. Tentu itu dengan komitmen, dan dengan kesadaran sendiri," ucap Media.

sumber

kasian, baru 8 bulan di luar pemerintahan padahal