BALIKPAPAN, KOMPAS.com- Pertamina berkomitmen mempercepat pembangunan kilang baru minyak di Bontang, Kalimantan Timur. Namun, BUMN energi itu mengaku tak mau "keseleo" hingga nantinya percepatan pembangunan kilang itu malah mengakibatkan proyek tersebut terjerat masalah hukum atau korupsi.

Direktur Pengolahan Pertamina Rachmad Hardadi mengungkapkan bahwa perusahaan kan berupaya sangat transparan dalam proses tender pengenaan kilang baru tersebut. Bahkan, keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pengawasan proyek tersebut bisa menjadi salah satu antisipasi yang baik.

"Tapi kalau pemerintah dukung penuh pasti bisa (pengerjaan 2,5 tahun), dalam hal pola seleksi dan pola tender. Misalnya ada unsur dari KPK. Jangan sampai ada keseleo," ujar Rachmad Hardadi kepada wartawan dalam konferensi pers di Kantor Pusat Refinery Unit (RU) V Balikpapan, Kamis (2/6/2015).

Awalnya kata dia, pembangunan kilang baru di Bontang akan menelan dana hingga 12 miliar dollar AS. Namun, karena ketersediaan infrastruktur di Bontang yang sudah baik maka dana pembangunan itu diperkirakan turun menjadi 10 miliar dollar AS.

Sebelumnya, Pertamina menyebut pembangunan kilang baru itu diperkirakan akan dilakukan pada pertengahan 2017 nanti. Awalnya pembangunan kilang itu diperkirakan membutuhkan waktu 4 tahun. Namun, karena segala infrastruktur di Bontang sudah baik, pembangunan kilang tersebut bisa hanya 2,5 tahun.

Hingga saat ini lanjut dia, sudah ada beberapa calon kandidat yang tertarik menjadi partner Pertamina membangun kilang baru tersebut. Meski akan dikerjasamakan dengan swasta asing, Pertamina menegaskan bahwa nantinya mayoritas kepemilikan kilang itu tetap akan dipegang Pertamina.

Sumur : http://bisniskeuangan.kompas.com/rea...k.Mau.Keseleo.

Baguslah klo segera dimulai, jangan ngeles hanya karena takut kena jerat hukum klo prosesnya benar