JAKARTA - Kapolri Jenderal Badrodin Haiti meminta pemerintah untuk menunda pelaksanaan Pilkada 2015, jika memang terdapat kekurangan dana. Pasalnya, angka kekurangan dana pengamanan mencapai Rp500 miliar.

"Kalau tidak salah kekuranggannya sekira Rp500 miliar. Kita rekomendasikan supaya ditunda saja. Tapi daerah yang sudah ada anggaran, maka siap jalan," ujar Badrodin di komplek DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (2/7/2015).

Meski demikian, Jenderal polisi bintang empat itu menambahkan, akan ada rapat lanjutan dengan Mendagri guna membahas hal tersebut. Terlebih diperlukan koordinasi dengan pemerintah daerah yang tidak memiliki dana untuk menggelar Pilkada tahun ini.

"Itu kan nanti ada rapat lagi dengan Mendagri, bahwa akan diusahakan untuk bisa dikoordinasikan dengan pemerintah-pemerintah di daerah ini," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi III DPR, Aziz Syamsudin mengimbau pemerintah untuk membuat tenggat waktu selama kekurangan anggaran pengamanan.

Hal tersebut, sebagai upaya mencari solusi lantaran ketertiban merupakan faktor utama jalannya Pilkada. "Perlu dibuat tenggang waktu, karena ketertiban, faktor utama jalannya Pilkada," ujar Aziz.

Namun penundaan Pilkada, lanjut Aziz, tidak bisa diputuskan dengan mudah, pengunduran harus persetujuan pemerintah dan melalui Perppu.

"Itu masih wacana, Senin depan konsultasi dengan Mendagri dan nanti kita akan lanjutkan rapat dengan para Kapolda," pungkasnya.