JAKARTA, KOMPAS.com- Pemerintah terus berupaya untuk menyelesaikan persoalan hak asasi manusia berat di masa lalu. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah dengan membentuk Komite Kebenaran Penyelesaian Masalah HAM Masa Lalu.

Ketua Komnas HAM Nurkholis mengatakan, komite tersebut nantinya akan terdiri atas 15 orang yang bekerja dibawah koordinasi Presiden Joko Widodo.

Meski demikian, hingga kini belum disusun rencana kerja yang akan dilakukan guna mengusut persoalan HAM tersebut. "15 orang itu terdiri atas unsur korban atau masyarakat, Komnas HAM, Kejaksaan Agung, purnawirawan TNI, purnawirawan kepolisian dan beberapa tokoh yang kredibel," kata Nurkholis, usai menggelar pertemuan tertutup dengan Jaksa Agung HM Prasetyo di Kejaksaan Agung, Kamis (2/7/2015).

Dalam pertemuan itu turut hadir Menkopolhukkam Tedjo Edhy Purdijatno, Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, dan Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko.

Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, proses penyelesaian kasus HAM nantinya akan dititik beratkan penyelesaiannya di Kejaksaan Agung dan Komnas HAM. Meski demikian, kedua lembaga itu nantinya akan memberikan laporan secara periodik kepada Presiden Joko Widodo.

"Kami sepakat agar persoalan HAM berat masa lalu dapat diselesaikan secepat mungkin untuk diselesaikan pada periode sekarang," kata Prasetyo.

Pola kesalahan negara

Nurkholis menuturkan, dalam menjalankan tugasnya, komite ini nantinya tidak akan melakukan pendekatan kasus per kasus. Komite akan meneliti apakah ada pola kesalahan negara dalam suatu kasus HAM.

"Jadi bagaimana kesalahannya, dan mengapa itu salah. Dan kita atas temuan itu, dorong bagaimana penyelesaiannya," kata dia.

Nurkholis mengaku bersyukur dalam pertemuan hari ini Panglima TNI Jenderal Moeldoko bersedia hadir untuk ikut serta dalam proses penyelesaian kasus HAM. Menurut dia, dalam dua pertemuan sebelumnya Moeldoko sempat tidak hadir.

Sementara itu, terkait adanya dugaan keterlibatan oknum aparat dalam sejumlah kasus HAM di masa lalu, Moeldoko meminta agar semua pihak memaafkan kesalahan pelaku jika terbukti bersalah. Menurut dia, saat ini yang terpenting yakni mengelola Bangsa Indonesia agar semakin baik di masa yang akan datang. "Kita tidak boleh melupakan history, tapi kita perlu memaafkan," ujarnya.

Enam Kasus Pelanggaran HAM Berat Akan Diselesaikan Komite Gabungan

JAKARTA, KOMPAS.com- Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nurkholis mengatakan, ada enam kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang rencananya akan ditangani komite gabungan. Komite tersebut akan dibentuk oleh seluruh jajaran kementerian dan lembaga yang berada dibawah Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.

"Dari tujuh kasus pelanggaran HAM beratmasa lalu yang telah diselidiki Komnas HAM, enam di antaranya akan ditangani komite gabungan," kata Nurkholis usai menjalani pertemuan tertutup dengan Jaksa Agung HM Prasetyo di Kejaksaan Agung, Kamis (2/7/2015).

Keenam kasus itu adalah Peristiwa 1965-1966, penembakan misterius (Petrus) sepanjang 1982-1985, Peristiwa Talangsari di Lampung tahun 1989, dan kasus penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998.

Kemudian, ada juga kasus kerusuhan Mei 1998 dan Peristiwa Trisakti yang terdiri dari Semanggi I dan Semanggi II.

Meski kasus yang ditangani cukup banyak, namun, penyelesaian kasus-kasus tersebut tidak akan dilakukan kasus per kasus. Komite ingin mengungkap adanya pola kesalahan negara yang menimbulkan jatuhnya korban jiwa di dalam peristiwa pelanggaran HAM.

"Jadi bagaimana kesalahannya, dan mengapa itu salah. Dan kita atas temuan itu kita dorong bagaimana penyelesaiannya," ujar Nurkholis.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2015....HAM.Masa.Lalu
http://nasional.kompas.com/read/2015...omite.Gabungan

Banyak pelanggaran HAM berat yg akan selesai dg adanya komite ini, semoga semangat rekonsiliasi tidak menafikkan keadilan buat korban HAM