China Utangi BUMN Rp 650 T, Menteri Andrinof: Nggak Masalah
Feby Dwi Sutianto - detikFinance

Jakarta - China melalui China Development Bank dan ICBC siap memberikan fasilitas pinjaman US$ 50 miliar atau setara Rp 650 triliun kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk pembangunan infrastruktur, moda transportasi hingga pembangkit listrik. Pinjaman ini dinilai perlu mendukung proyek-proyek yang diprogramkan oleh Presiden Joko Widodo.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago menjelaskan, pembiayaan oleh China kepada BUMN bersifat perjanjian bisnis. Negara, kata Andrinof, tidak terlibat di dalam proses negosiasi hingga penjaminan.

"Kalau itu mekanisme komersial dan di luar APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)," kata Andrinof di Kantor Pusat BAPPENAS, Jalan Taman Suropati, Jakarta, Selasa (30/6/2015).

Andrinof menyebut pembiayaan oleh swasta tanpa dukungan APBN justru membantu percepatan pembangunan nasional, seperti komitmen China membiayai proyek kereta cepat rute Jakarta-Bandung. Alasannya Pemerintah tidak mampu membiayai 100% proyek dari dana APBN.

"Kalau proyek disediakan oleh swasta. Pemerintah nggak keluar uang. Kalau itu nggak ada masalah, syarat lain cuma faktor lingkungan. Kalau umpamanya swasta mengembangkan rute transportasi. Pemerintah tinggal konsetrasi di luar Jawa," ujarnya.

Selain komitmen fasilitas kredit korporasi untuk pembiayaan infrastruktur, Andrinof menyebut ada beberapa negara donor bersedia membantu pembiayaan dengan melibatkan skema kerjasama antar negara. Pemerintah masih mengkaji tawaran dari negara mana yang memberikan bunga terendah dan jangka waktu panjang.

"Sudah ada tawaran yang masuk cuma kita tinggal menentukan mana tawaran bunga yang termurah. Ada dari negara Eropa, Asia ada Korea Selatan, Jepang, China. Terus kita jajaki negara Timur Tengah seperti Qatar, Quwait, dan Saudi Arabia," ujarnya.
http://m.detik.com/finance/read/2015/06/30/195159/2956690/4/







TRUS DUID PENGALIHAN SUBSIDI INI DIKEMANAIN????
Maen pinjem pinjem aja HUAHAHAHAHA !

Pemerintah Alihkan Rp30 T Dana Subsidi ke BUMN
Irene Harty - 02 Januari 2015 15:27 wib

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil berencana untuk mengalihkan sekitar Rp30 triliun dana subsidi untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Itu yang sudah direncanakan sekarang, tapi tentu realisasinya akan kita hitung lagi ruang fiskal karena kombinasi," ujar Sofyan seusai pembukaan perdagangan perdagangan Bursa Efek Indonesia di BEI Tower, Jakarta, Jumat (2/01/2015).

Kombinasi yang dimaksud, lanjut Sofyan, mengingat adanya rencana perubahan deviden BUMN dan penambahan BUMN. Hal ini menyebabkan masih perlu diolahnya anggaran untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN P) 2015.

"Jadi harus kita lihat nanti berapa yang ada ruang fiskal yang bisa kita gunakan untuk itu," lanjut Sofyan. Pengalihan subsidi ini sesuai dengan tujuan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan infrastruktur.

Pemerintah telah mencabut subsidi untuk bahan bakar (BBM) jenis RON 88 atau biasa dikenal dengan premium. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah berencana untuk mengalihkan subsidi BBM tersebut untuk pembangunan infrastruktur.

"Pengalihan subsidi BBM belum ada sebulan saya menjadi Presiden, meski kanan-kiri saya membisikkan terlalu cepat dalam menaikkan harga BBM bersubsidi, tetapi setelah saya kalkulasikan, dengan kenaikan itu ada ruang fiskal yang cukup longgar Rp240 triliun, yang bisa digunakan untuk membangun infrastruktur, seperti, waduk, irigasi, jalan tol di luar Pulau Jawa, pelabuhan, bandara. Uang longgar fiskal itu akan dikonsentrasikan ke sana," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai pembukaan perdagangan indeks saham 2015 di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (2/01/2015).

Jokowi menjelaskan, harga BBM yang sudah mengalami penurunan lagi belum lama ini, karena memang harga minyak dunia yang mengalami penurunan. Sehingga harga premium yang ada saat ini mengikuti harga minyak dunia.

Dia melanjutkan, dengan adanya subsidi BBM kearah yang produktif, diharapkan juga bisa memperkuat APBN 2015 dan memberikan dampak yang besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Jika infrastruktur berkembang dengan baik, maka koneksi antar pulau, provinsi dan setiap daerah juga membaik. Pastinya, hal ini akan berdampak bagi penghematan biaya transportasi.
(WID )
http://m.metrotvnews.com/read/2015/01/02/339891/pemerintah-alihkan-rp30-t-dana-subsidi-ke-bumn







TERNYATA OH TERNYATA ASING MINJEMIN DUID KE ASETNYA SENDIRI

Wajar, Tingginya Kepemilikan Saham BUMN oleh Asing
Oleh: Wiyanto


Pakar Hukum Pasar Modal Indra Safitri - istimewa


INILAHCOM, Jakarta - Pakar Hukum Pasar Modal Indra Safitri mengungkapkan tingginya kepemilikan asing pada saham emiten BUMN adalah hal wajar. Indra mengungkapkan itu
tak perlu dikhawatirkan, meskipun mayoritas saham publiknya dikuasai asing.

"Apalagi saham emiten BUMN tersebut masih dikendalikan pemerintah dengan porsi diatas 50%. Jadi tidak perlu dikhawatirkan," jelas Indra di Jakarta, Kamis (05/03/2015).

Ia menjelaskan berdasarkan UU no 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, perusahaan yang dikatakan milik Asing atau perusahaan Asing yakni perusahaan yang masuk lewat direct investment, seperti PMA atau penanaman modal asing secara langsung. Ia bilang meski kepemilikan saham publik emiten BUMN dikuasai asing, tidak bisa serta merta emiten BUMN tersebut dikatakan sebagai perusahaan Asing ataupun sudah bukan BUMN lagi.

Ia memisalkan, PT PGN Persero Tbk saham publiknya dikuasai asing, namun prosentase mayoritas saham masih dipegang pemerintah diatas 50%, bukan berarti PGN bisa dikatakan bukan lagi BUMN atau perusahaan asing. "PGN tetaplah BUMN dengan saham pengendali yakni pemerintah. Jadi wajar dan tak ada masalah, ada asing di saham emiten BUMN. Karena sifatnya indirect investment (penanaman modal tidak langsung atau portofolio)," ujar dia.

Itu sekaligus membantah pernyataan Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika yang menilai PT PGN Persero Tbk bukan sebagai BUMN, karena PGN telah menjadi perusahaan terbuka dan sahamnya sudah dimiliki investor swasta, bahkan swasta asing.

Sementara itu Ketua Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Franky Welirang mengungkapkan BUMN yang sudah masuk bursa tidak bisa menolak sahamnya untuk dibeli investor, yakni dalam kondisi di bursa Indonesia, investornya berasal dari swasta dan ada pula pemodal asing. Menurut dia, seharusnya perusahaan-perusaahan BUMN harus didorong mencatatkan sahamnya di BEI demi keterbukaan informasi.

"Sangat tidak masuk akal kalau melarang pemodal asing membeli saham BUMN, sementara pemerintah justru mendorong pemain asing masuk ke Indonesia," terang dia. [aji]