Investasi di sektor maritim mulai mengalir, tetapi masih kecil. Hal ini terkait sejumlah kebijakan ramah investor yang dikeluarkan pemerintah. Sementara itu, pada saat yang sama, beberapa persoalan masih ada dan perlu segera diselesaikan.

"Masih banyak hal di sektor maritim yang harus dibenahi meskipun pemerintah sudah punya peta jalannya. Kalau pemerintah konsisten dengan peta jalan itu saja, sudah cukup baik," kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani, di Jakarta, Rabu (24/6).

Sektor maritim adalah salah satu sektor prioritas yang ditetapkan pemerintah. Sektor ini sekaligus menjadi tulang punggung visi Indonesia sebagai poros maritim, sebagaimana dicita-citakan Presiden Joko Widodo. Salah satu langkah konkret pembangunannya melalui investasi. Namun, sejauh ini, masih ada sejumlah pekerjaan rumah di sektor maritim yang harus segera dituntaskan.

Target investasi BKPM pada 2015-2019 sebesar Rp 3.500 triliun. Kendati tidak dirinci per sektor, investasi sektor maritim termasuk di dalamnya.

"Pemerintah konsisten menempatkan maritim sebagai sektor yang sangat strategis. Oleh karena itu, BKPM akan menarik investasi di sektor maritim, baik di industri galangan kapal maupun perikanan," kata Franky.

Berdasarkan data BKPM, realisasi investasi di bidang perkapalan pada Oktober 2014-Maret 2015 mencapai Rp 3,1 triliun dalam 29 proyek. Jumlah ini terdiri dari penanaman modal asing (PMA) sebesar 68,20 juta dollar AS dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp 2,28 triliun.

Realisasi investasi perikanan pada periode yang sama meliputi 53 proyek senilai Rp 868,6 miliar. Jumlah itu terdiri dari PMA senilai 46,5 juta dollar AS dan PMDN sebesar Rp 293,4 miliar.

Di samping itu, ada juga lima investor di sektor perkapalan yang menyatakan minat berinvestasi di Indonesia. Mereka merencanakan investasi senilai 9,34 miliar dollar AS.

Insentif

Sejauh ini, pemerintah sudah memberikan insentif berupa Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan. Industri kapal dan perahu termasuk yang mendapatkan fasilitas tersebut.

Fasilitas pajak tersebut antara lain dalam pembuatan dan perakitan kapal dan perahu komersial, baik yang bermotor maupun tanpa motor. Bahan bakunya bisa berupa baja, fiberglass, kayu, dan ferosemen.

Adapun ragam kapal, misalnya kapal penumpang, feri, kapal kargo, tanker, kapal penyeret, kapal layar untuk komersial, kapal perang, kapal untuk penelitian, kapal penangkap ikan, dan kapal untuk pabrik pengolahan ikan. Insentif ini berlaku untuk industri baru dan perluasan industri.

Namun, sejumlah persoalan masih terjadi pada sektor maritim, antara lain kesulitan mengakses kredit. "Keluhan yang sampai kepada kami di antaranya pemilik kapal belum bisa mengakses kredit. Jadi, yang membutuhkan kapal harus punya modal dulu. Setelah kapal masuk, baru bisa diagunkan untuk mengajukan kredit," ujar Franky.

Secara terpisah, Ketua Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia Thomas Darmawan menyatakan, realisasi investasi sebagaimana laporan BKPM itu masih terlalu kecil. Sebab, peluang investasi sektor maritim di Indonesia masih sangat besar.

Kebijakan moratorium terhadap kapal buatan luar negeri, menurut Thomas, secara langsung membuka peluang investasi industri galangan kapal dan industri pendukungnya. Demikian pula dengan kebijakan larangan penggunaan cantrang yang secara langsung membuka peluang industri pembuatan jaring.

Harga kapal penangkap ikan baru berukuran sedang Rp 10 miliar-Rp 15 miliar per unit. Jaring berukuran besar berharga sekitar Rp 2 miliar. Dari kapal dan jaring saja, peluang investasinya sangat besar. Apalagi, ada peluang di bidang lainnya.

Untuk itu, Thomas mengingatkan pemerintah untuk mencari solusi atas persoalan yang terjadi saat ini secepatnya. Jangan sampai pemerintah sibuk mencari investasi baru, tetapi membiarkan persoalan yang ada tidak terselesaikan.

Iklim investasi

Dalam diskusi peluncuran Laporan Investasi Dunia 2015 di Pusat Informasi PBB, Jakarta, kemarin, muncul desakan agar pemerintah memacu kualitas iklim investasi yang mendukung. Diskusi dihadiri ekonom Center for Strategic and International Studies (CSIS) Djisman S Simanjuntak; Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Hubungan Internasional dan investasi Shinta W Kamdani; serta Direktur Pemberdayaan Usaha BKPM Pratito Soeharyo.

Laporan Investasi Dunia 2015 yang diterbitkan Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD) antara lain memuat riset tentang arus investasi langsung berupa PMA per kelompok wilayah negara, sektor dan industri sasaran, serta faktor pengaruhnya selama 2014.

Salah satu substansi yang di - sorot adalah penurunan PMA global hingga 16 persen atau menjadi 1,23 triliun dollar AS pada 2014. Penyebabnya, kondisi perekonomian global yang turun, ketidakjelasan kebijakan suatu negara, dan kondisi geopolitik.

Negara-negara dengan ekonomi berkembang menerima PMA 681 miliar dollar AS dengan pertumbuhan 2 persen. Tiongkok menerima PMA terbesar, yakni 129 miliar dollar AS.

Arus PMA ke Asia Timur dan Asia Tenggara meningkat 10 persen, menjadi 381 miliar dollar AS. Laporan itu menyebutkan, Indonesia menerima PMA sekitar 23 miliar dollar AS atau meningkat 20 persen karena naiknya investasi ekuitas.

"Meskipun Indonesia mencatat pertumbuhan arus masuk investasi langsung, saya melihat prestasi Vietnam tidak boleh diabaikan. Pemerintah Vietnam gencar mempermudah pengurusan izin," ujar Shinta.

Di antara sesama negara Asia Tenggara, Indonesia dinilai tertinggal dalam membangun perusahaan multinasional.

Hasil Laporan Investasi Dunia 2015 dapat menjadi acuan Indonesia memperbaiki kualitas pemerintahan. Shinta mencontohkan, koordinasi antara pusat dan daerah perlu diperkuat untuk harmonisasi regulasi dan kebijakan. Di tingkat regional, Indonesia bisa beradaptasi dengan lanskap perubahan ekonomi.

Menurut Djisman, aturan pendukung iklim investasi sebenarnya sudah tersedia di Indonesia. Namun, regulasi yang dibuat sering tidak dipatuhi. "Saat ini Pemerintah Indonesia tengah menggenjot pembangunan infrastruktur. Arus masuk PMA bisa menjadi salah satu unsur pembiayaan," katanya.

Sumber : Kompas