JAKARTA - Usulan Program Pembangunan
Daerah Pemilihan (UP2DP)
atau yang biasa dikenal dengan dana aspirasi baru
saja disetujui di rapat paripurna DPR RI.
Setiap wakil rakyat yang berkantor di Senayan itu
akan mendapat 'jatah' sebesar Rp20 miliar
digunakan bagi kebutuhan warga di dapilnya
masing-masing.
Psikolog politik Universitas Indonesia (UI), Dewi
Haroen menduga, program tersebut tidak lain
adalah bagian dari pelanggengan politik oligarki.
Dengan dana fantastis tersebut, para anggota
dewan bisa kampanye tanpa mengeluarkan modal.
Artinya, dana tersebut dijadikan jalan untuk tetap
mendapatkan kepercayaan konstituen.
"Ini bentuk politik oligarki, mau jadi anggota dewan
seumur hidup," sindir Dewi yang menganggap dana
aspirasi telah mencederai perasaan masyarakat
tersebut kepada Okezone, di Jakarta, Kamis
(25/5/2015).
Lanjut Dewi, dengan dana tersebut, nama para
wakil rakyat itu akan mentereng di daerah
pemilihan masing-masing. Tentu saja, nyali warga
lain yang hendak mencalonkan diri maju ke
Senayan menciut dengan besarnya dana aspirasi
tersebut.
"Kalau gitu caranya, pembangunan atas nama
mereka dan menutup orang kontestan lain untuk
maju. Jadi, mereka tidak perlu capek-capek, modal
mereka miliaran pakai uang itu saja. Siapa yang
mau nyaingin? Enggak ada yang mau. Jadi,
akhirnya kepilih lagi," ungkapnya.
Penulis buku Personal Branding itu mengaku tak
habis pikir dengan penyimpangan tugas dan fungsi
yang dilakukan oleh DPR.
Diketahui, DPR tidak punya kuasa untuk
mengeksekusi anggaran, mereka hanya punya
wewenang pengawasan, budgeting dan legislasi.
"Fungsi DPR itu budgeting, pengawasan habis itu
bikin UU, legislasai, nah kok ada eksekusi
menyalurkan anggaran, itu sudah salah," tutup
Dewi.
Dana Aspirasi Modus untuk Jadi Legislator
Seumur Hidup


"Wakil Rakyat Yang Tidak Terlihat Seperti Wakil Rakyat"