JAKARTA - Pernyataan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Hamonangan Laoly tentang pentingnya revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dianggap sebagai manuver yang lucu.

Pasalnya, tindakan Yasonna tidak segaris dengan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak punya niat untuk merombak aturan tersebut.

"Di bidang hukum ini yang lucu, Undang-Undang KPK di-cut oleh Jokowi, tapi kok tiba-tiba bersama DPR masukkan lagi. Ini bahaya, Presiden ngomong apa masuknya apa. Inikan enggak sinkron," kata psikolog politik Universitas Indonesia (UI), Dewi Haroen saat berbincang dengan Okezone, di Jakarta, Kamis (25/6/2015).

Bagi Dewi, berbagai kebijakan kontroversial tersebut dianggap cukup jadi alasan bagi Jokowi untuk mendepak Yasonna dari kursi menteri di Kabinet Kerja. Jokowi harus punya 'pembantu' yang mampu menjalankan programnya ke depan.

"Harusnya sudah kuat alasan untuk mendepak, harusnya menteri membantu Presiden. Menteri itu harus tahu fungsinya sebagai kepanjangan tangan Presiden, melaksanakan garis yang dilakukan," ungkapnya.

Jika tetap dipertahankan, lanjut Dewi, menteri yang tidak sejalan dengan Presiden berpotensi membahayakan negara.

"Jadi pesuruh yang enggak melaksanakan menurut saya didepak saja, enggak benar itu karena membahayakan negara," sebut Dewi.