Jakarta - Buru-buru dan anti klimaks. Begitu kira-kira suasana rapat paripurna pengesahan Peraturan DPR tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan atau sejak awal disebut dana aspirasi. Padahal, paripurna yang dipimpin Fahri Hamzah itu sejatinya diprediksi akan berlangsung 'dramatis'.

Tanda-tanda itu dimulai saat Fraksi PPP kubu Romahurmuziy menginterupsi paripurna hanya berselang 5 menit setelah rapat dimulai. Mereka protes pimpinan DPR menerbitkan SK pimpinan fraksi PPP bagi kubu Djan, padahal harusnya tak salah satu kubu pun diakui.

Protes PPP sejak awal itu bisa jadi untuk mengantisipasi jika peraturan dana aspirasi sampai divoting. Tak berlebihan karena paripurna hari ini tak biasanya menghadirkan papan tulis yang memang biasa digunakan untuk DPR menuliskan hasil voting.

"Terhadap pengambilan keputusan yang nampaknya aneh, tidak biasanya pengambilan keputusan dilakukan seperti ini. Belum apa-apan bahan saja belum dibagikan. Saya baru terima dari kawan saya, belum apa-apa white board di depan ini untuk apa? Voting? Bahan belum diterima voting sudah disiapkan," protes anggota Fraksi Golkar Agun Gunanjar dalam paripurna di gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/6/2015).

"Saya melihat ada pemaksaan agar peraturan dana aspirasi diputuskan hari ini. Kenapa musyawarah mufakat tidak dikedepankan lebih dulu dibandingkan voting?" imbuh politisi asal Jabar itu dengan nada tinggi.

Agun dalam interupsi itu secara tegas menolak usulan dana aspirasi yang angkanya disebut Badan Anggaran senilai Rp 20 miliar per anggota. Agun menilai dana aspirasi itu tak mengedepankan aspek keadilan, politis, dan membebankan anggota DPR.

"Kalau tetap proses pengambilan keputusan tersebut (dipaksakan -red), maaf saya tak ingin terlibat dan kami akan keluar," tegas mantan ketua komisi II DPR itu.

Menanggapi hal itu, pimpinan paripurna Fahri Hamzah mengatakan paripurna bukan untuk berdebat karena pembahasan program dapil sudah dibahas lama oleh DPR. "Sekarang gini saja, kita lanjut mendengarkan (sambutan) ketua tim program pembangunan dapil," ujar Fahri saat akan mengesahkan laporan Baleg.

Nah, saat akan mengetok palu mengesahkan peraturan tentang dana aspirasi itu, Agun Gunanjar dan beberapa anggota DPR lain kembali mengacungkan tangan dan hendak menginterupsi agar jangan buru-buru disahkan.

Namun, Agun tampak kesulitan menyalakan mirkofon yang ada di mejanya, begitu juga dengan anggota lain yang ingin interupsi seperti Johnny G Plate (NasDem) maupun anggota lain dari PDIP dan Hanura. Ditekan-tekan tombol mikrfon tak bisa menyala.

"Dengan memperhatikan catatan, mari kita setujui peraturan DPR tentang tata cara pengusulan program pembangunan dana aspirasi. Setuju ya?," kata Fahri

"Setuju..!!" ucap mayoritas anggota DPR. Tok! Laporan Baleg soal peraturan dana aspirasi pun disahkan.

Anggota NasDem Johnny G Plate terlihat tetap bicara sambil berdiri karena microfon mati. Namun Fahri meminta nanti saja interupsinya setelah paparan laporan ketua tim yaitu Taufik Kurniawan. Akhirnya, setelah laporan itu dan menerima 3 interupsi, Fahri pun mengesahkan resmi peraturan dana aspirasi. Tok!

Usai paripurna, Agun membenarkan mikrofon di mejanya mati sehingga tak bisa melanjutkan interupsi kedua sebelum pengesahan laporan Baleg. "Ya mati ditekan tekan nggak hidup hidup (mikroponenya)," kata Agun.

Kemudian, setelah pengesahan Fahri sempat berkelakar bahwa penolakan dari beberapa fraksi terutama PDIP yang notebene partai pengusung pemerintah bisa dengan mudah disampaikan ke Presiden agar pemerintah menolak.

"Untuk partai pemerintah, gampang saja caranya kalau usulan-usulan masuk ke meja Pak Jokowi tolak saja," sebut politisi PKS itu menyindir PDIP, Hanura dan NasDem.

sumber

maling betul !