TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menduga adanya pemerkosaan dalam angkutan kota disebabkan oleh terbatasnya jumlah bus. Menurut dia, jika jumlah bus sudah mencukupi, tak mungkin masyarakat memilih naik angkutan kota.

Ahok, sapaan akrab Basuki, mengajak pemilik angkutan umum untuk bergabung dengan PT Transjakarta dengan skema kerja sama pembayaran rupiah per kilometer. "Kalau sistem tersebut sudah berjalan, tak ada lagi sopir tembakan," ujarnya di Silang Barat Monumen Nasional, Jakarta, Senin, 22 Juni 2015.

Sebelumnya, seorang karyawati berinisial NA, 35 tahun, mengalami pemerkosaan saat menaiki angkutan umum D-01 rute Kebayoran Lama-Ciputat, Minggu, 20 Juni 2015. Pelaku pemerkosaan adalah sopir angkutan kota berinisial DA.

Dengan skema pembayaran rupiah per kilometer, kata Ahok, tarif bus akan menjadi lebih murah lantaran masyarakat mendapatkan subsidi dari pemerintah. "Nah kalau tarif bus lebih murah, masyarakat tak mau lagi naik angkot yang mahal dan seram. Itulah, tarif murah, yang kami tawarkan," ujarnya.

Selain itu, untuk meningkatkan rasa aman, pemerintah DKI, Ahok menambahkan, sedang melakukan pemasangan 6 ribu closed-circuit television (CCTV) di wilayah Ibu Kota. "Kami akan bangun terus kamera CCTV dengan resolusi tinggi," ucapnya.

Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian mengatakan akan menindak tegas pelaku pemerkosaan sesuai dengan aturan yang berlaku. "Saat ini proses hukumnya sudah jalan," katanya.

Untuk mencegah hal serupa, pemerkosaan di angkutan umum, terjadi lagi, kata Tito, lembaganya akan bekerja sama dengan organisasi angkutan darat (Organda) untuk menciptakan sarana transportasi publik yang lebih nyaman. "Kami bisa bekerja sama ihwal pendataan angkutan umum hingga kualifikasi sopir," ujarnya.

Tito menambahkan, kepolisian juga akan meningkatkan patroli rutin untuk mencegah maraknya pemerkosaan di angkutan umum dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. "Selain itu, kami berharap program pemerintah DKI membangun 6 ribu kamera CCTV dan sistem pengaduan satu atap di nomor 119 bisa segera terealisasikan," tuturnya.

sumber

yang penting berijin dan bayar pajak