alexa-tracking
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Dasar Hukum 6 Agama Resmi 'Digugat' ? Menag: Negara 'tak pernah' Resmikan
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/558823d0529a4540698b4571/dasar-hukum-6-agama-resmi-digugat--menag-negara-tak-pernah-resmikan

Dasar Hukum 6 Agama Resmi 'Digugat' ? Menag: Negara 'tak pernah' Resmikan

Dasar Hukum 6 Agama Resmi 'Digugat' ? Menag: Negara 'tak pernah' Resmikan
source: http://www.kemenag.go.id/file/dokume.../UU1PNPS65.pdf


Agama Resmi dalam RUU PUB: Solusi “Konflik Agama”?
28 Apr 2015

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama (RUU PUB) di awal masa konsepsinya digadang sebagai peraturan payung akan mengakomodasi berbagai peraturan yang menyangkut agama. RUU ini sebelumnya diawali dengan nama yang berbeda-beda, misalnya Rancangan Undang-Undang Kerukunan Beragama, yang mengatakan bahwa RUU ini akan mencakup dan menggantikan peraturan seperti PNPS 1965 (Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama), PBM 2006 (Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri), dan SKB Ahmadiyah (Surat Keputusan Bersama).

Di luar dari intensi normatif untuk membuat peraturan yang lebih komprehensif masalah keagamaan, pemerintah belum kelihatan mendalami perdebatan filosofis politik mengenai peran negara dalam masalah keagamaan. Walaupun konsep pembedaan ranah negara dan agama umumnya dianggap sebagai konsep sekuler dari dunia Barat, namun perdebatan seharusnya bukan darimana asal konsep tersebut, tetapi apakah pemikiran tersebut efektif ketika dijadikan kebijakan dalam menjaga stabilitas sosial politik.

Seperti disebutkan di atas, ketiga peraturan mengenai hubungan keagamaan tidak cukup efektif dalam mengatasi friksi dan konflik, bahkan dalam kasus-kasus tertentu justru menjadi kerangka pemicu konflik.i Sebagai contoh konkrit, isu yang perlu dipikirkan mendalam mengenai seberapa jauh peran ideal negara (state) dalam masalah keagamaan adalah soal penentuan agama resmi.

Di Indonesia telah terbentuk mitos bersama tentang lima agama resmi di Indonesia. Pada tahun 2001, agama resmi bertambah dengan diakuinya Kong Hu Cu. Namun, hal ini merupakan mitos karena sebenarnya tidak ada landasan hukum yang mendasari konsep agama resmi tersebut. Satu-satunya referensi yang peraturan yang ada sebagai landasan hukum hanyalah penjelasan dari ayat 1 UU PNPS 1965. Selain penjelasan tersebut, tidak ada ayat maupun pasal dalam Undang-Undang maupun pasal dalam Konstitusi yang mencanangkan hal tersebut.

Di luar dari fakta bahwa agama resmi sebenarnya tidak mempunyai landasan hukum dan tidak menggambarkan realita sosiologis masyarakat Indonesia, pertanyaan terpenting adalah apakah agama resmi perlu dicanangkan oleh negara atau tidak? Khususnya untuk negara majemuk dan heterogen seperti Indonesia?

Contoh kasus konkrit yang dapat diambil misalnya kelompok Ahmadiyah. Keberadaan kelompok Ahmadiyah baru menjadi isu konflik kritis dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Secara historis, kelompok Ahmadiyah sesungguhnya sudah ada sejak tahun 1920-an. Menariknya, Muhammadiyah dan NU dalam kongresnya tahun 1929 dan 1930 dari sisi internal umat Islam sudah menyatakan dari pandangan Islam bahwa ajaran Ahmadiyah sesat/tidak sesuai dengan Islam, namun tidak mengusahakan upaya legal/hukum melarang Ahmadiyah. Poin penting disini adalah dari sisi ranah agama walaupun dinyatakan “sesat”, keberadaan kelompok Ahmadiyah tidak menjadi persoalan konflik sosial politik yang lebih luas, sebelum permasalahan teologis tersebut dibawa ke ranah Negara.

Dalam kasus Ahmadiyah, konsep agama resmi tersebutlah yang menjadi problematika utama dari kasus ini. Semenjak mencuatnya konflik dan kekerasan terhadap kelompok Ahmadiyah di berbagai daerah dari Lombok, Jawa Barat, sampai daerah lain, pemerintah terkesan gamang dalam mencari solusinya. Di satu sisi, pemerintah seperti terjepit bahwa terdapat hak konstitusional bagi penganut Ahmadiyah untuk hidup serta beribadah. Di sisi lain, “perasaan” dan pandangan Teologis umat Islam utamanya yang terganggu dengan keberadaan kelompok Ahmadiyah.

Banyak pemuka agama mengatakan solusinya adalah kelompok Ahmadiyah tidak menyebut dirinya sebagai agama Islam-Ahmadiyah, tetapi membentuk agama sendiri. Kompleksnya karena konsep agama resmi tersebut, kelompok Ahmadiyah tidak dapat secara realistik menjadi kelompok agama sendiri. Pertama, karena adanya mitos agama resmi, sistem kependudukan saat ini mengharuskan kolom agama dimana warga harus memilih satu dari 6 agama resmi yang ada. Seorang pemeluk Ahmadiyah karena ketiadaan pilihan akan harus memilih jika tidak akan kehilangan hak dasar warga negara menyangkut menikah, catatan sipil, fasilitas umum lainnya.

Kedua, akses kelompok dalam fasilitas dari negara secara khusus dari Kementerian Agama berupa berbagai fasilitas dan fasilitasi pemerintah bagi kelompok beragama didasarkan kepada konsep agama resmi. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) bagi masing-masing agama resmi, termasuk berbagai undang-undang bagi fasilitasi agama seperti zakat, halal, dan berbagai fasilitasi pemerintah dalam bentuk pendanaan bagi kegiatan beragama di dasari konsep agama resmi tersebut.

Melihat komplikasi yang terjadi karena konsep agama resmi tersebut dan keberadaan kelompok Ahmadiyah bisa terlihat jelas mengapa umat Ahmadiyah secara langsung maupun tidak langsung "terpaksa" menentukan label dirinya sebagai penganut Islam, karena beberapa kedekatan dasar ajaran dan juga secara praktis memerlukan payung hukum keberadaannya.

Diduga dalam RUU PUB pemerintah mencoba mengakomodir hal tersebut dengan mencanangkan agama resmi dan juga memberi kesempatan untuk agama baru melakukan semacam "registrasi". Dalam jangka pendek mungkin hal tersebut kelihatan menjadi solusi "teknis". Namun, dalam realita sosial politik dan dalam jangka panjang hal ini justru tidak menjadi solusi dan berpotensi membawa permasalahan yang lebih pelik.

Pertama, dalam realita sosial-politik akan menjadi isu sangat kompleks bila kelompok Ahmadiyah maupun Syiah sebagai contoh, diregistrasikan sebagai agama resmi. Seperti halnya dalam kelompok agama Kristen, kelompok sempalan seperti Saksi Yehovah, Mormon, dan sebagainya juga berpotensi akan menjadi beberapa kelompok yang ikut dalam registrasi. Hal ini akan membawa kompleksitas dan muatan sejarah maupun perdebatan filosofis agama yang pelik. Bagi umat agama umumnya (mainstream), seperti umat Islam Sunni, maupun Kristen umumnya gamang dari sisi agama melihat agama yang "mirip" dengannya menjadi agama resmi juga.

Di sisi lain, bagi kelompok agama "minoritas" juga akan ada keberatan disebut sebagai agama yang terpisah dan berbeda total dari agama "utamanya". Misalnya, kelompok Syiah akan keberatan registrasi terpisah semata-mata karena umatnya dalam proporsi kecil di Indonesia. Lebih jauh, permasalahan tersebut tidak terbatas pada agama-agama besar. Agama "minoritas" lain, seperti kepercayaan tradisional seperti Sunda Wiwitan, Kaharingan, dan lain-lain akan mengalami kesulitan lebih besar. Umat kelompok kepercayaan tradisional nusantara mempunyai natur yang tidak formal, akan sangat sulit bagi kelompok-kelompok tersebut untuk melalui proses registrasi formal dengan segala dokumen dan institusi resmi. Kelompok ini tetap akan kehilangan akses dari fasilitas pemerintah.

Kembali mengenai kasus konflik Ahmadiyah. Menjadi pertanyaan apakah dengan adanya agama resmi dan registrasi agama "minoritas" lantas konflik berkurang dan negara dapat memfasilitasi kelompok agama secara adil?

Pertama, mengenai keadilan atau kesetaraan negara bagi kelompok beragama. Dengan memfasilitasi sesuai proporsi jumlah kelompok beragama saja sudah memasuki konsep mayoritas versus minoritas. Hal ini sendiri sudah bertentangan dengan kesetaraan tiap individu warga negara dalam konsitutsi kita UUD 1945.

Kedua, terlalu simplistik anggapan bahwa Ahmadiyah sebagai agama resmi baru akan menghilangkan konflik. Para ahli politik ekonomi sudah banyak melakukan penelitian yang menemukan alasan politik dan ekonomi yang menjadi sumber dari banyak konflik agama. Secara spesifik dalam hal kekerasan terhadap kelompok Ahmadiyah di Cikeusik dan Lombok ditemukan bahwa banyak sumber konflik bermuara dari kepentingan ekonomi maupun politik aktor di daerah tersebut. Melihat kasus ini saja, bisa dikatakan solusinya bukan dalam pencanangan agama resmi dan registrasi. Justru seharusnya hak warga negara dilindungi dalam konstitusi tanpa batas-batas agama resmi yang ditentukan pemerintah. Negara seharusnya “butawarna” dalam memandang agama, bahkan dalam hal teknis sekalipun.
http://suarakebebasan.org/id/kolom-p...-konflik-agama


Menag: negara tak pernah 'resmikan' enam agama
18 September 2014

Sri Lestari, Producer BBC Indonesia

Menteri agama Lukman Hakim Saifuddin dalam wawancara dengan BBC Indonesia menyebutkan negara tak pernah menyebutkan secara resmi bahwa ada enam agama di Indonesia.

Menteri Agama mengatakan semua pemeluk agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia dilindungi oleh konstitusi dan dijamin kebebasan dan kemerdekaannya, termasuk agama dan kepercayaan di luar enam agama yang dipeluk mayoritas penduduk.

“Negara sebenarnya tak pernah meresmikan, yang resmi ada enam agama itu tidak ada, dalam UU 1 PNPS 1965 itu disebutkan agama yang secara mayoritas dipeluk oleh mayoritas masyarakat Indonesia, " jelas Lukman dalam wawancara khusus dengan BBC Indonesia, Selasa (16/09)

Dasar Hukum 6 Agama Resmi 'Digugat' ? Menag: Negara 'tak pernah' Resmikan
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin

Lukman mengatakan dalam konstitusi disebutkan selain enam agama yang secara mayoritas dipeluk oleh masyarakat Indonesia tetap dibiarkan keberadaannya sepanjang mereka tidak melanggar ketentuan atau peraturan perundang-undangan.

Dia menegaskan semua pemeluk agama di Indonesia dijamin oleh konstitusi, dan tak boleh ada pemaksaan.

“Itu kan kebebasan setiap orang biarkan itu menjadi hak warga negara agama apa yang dia anut, tak harus dipaksa memeluk ini dan itu,” jelas Lukman.

Dia menjelaskan negara juga harus memberikan pelayanan kepada mereka.

“Konstitusi tegas mengatakan setiap warga negara dijamin, dua hal yang dijamin oleh WN yang dijamin oleh konstitusi pertama: kebebasan kemerdekaan dalam memeluk agama, yang kedua adalah kebebasan kemerdekaan setiap penduduk untuk menjalankan agama sesuai dengan agama yang dipeluknya,” tambah menteri agama.

Kementerian Agama tengah menyusun rekomendasi kepada pemerintah baru dalam melindungi umat beragama di Indonesia, yaitu masalah pendirian rumah ibadah, dan juga hak-hak agama minoritas di Indonesia termasuk agama –agama di luar enam agama.

Rekomendasi disusun berdasarkan masukan dalam forum diskusi yang digelar kementerian agama mulai Kamis (18/09) ini.
Diskriminasi

Tetapi selama ini diskriminasi seringkali dialami oleh penganut agama diluar agama mayoritas di Indonesia, terutama dalam pengakuan dan pemenuhan hak-hak sipil mereka.

Seperti yang dialami oleh Dewi Kanti yang merupakan penghayat Sunda Wiwitan, agama asli penduduk Cigugur Kuningan Jawa Barat, yang pernah dipaksa mencantumkan agama Islam dalam kolom di KTP.

"Alasannya karena di (sistem) komputer tidak ada pilihan karena hanya ada lima agama dulu belum ada Konghucu, jadi saya seolah berbohong di KTP dicantumkan Islam tapi saya tidak menjalankannya, disebut Islam KTP, ini bukan kemauan saya, dan negara yang mengkondisikan ini,” kata dia.

Cetakan kedua KTP Dewi ditulis aliran dalam kolom agama, dan sekarang dikosongkan setelah setelah mengirim surat kepada lurah dengan tembusan kepada Dirjen Administrasi Kependudukan dan juga DPR.

Dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan setiap warga Indonesia harus mencantumkan agama mereka dalam kolom agama di KTP, dan selain penganut salah satu dari enam agama, maka berhak mengosongkan kolom agama di KTP.

Ketika menikahpun, Dewi tak mendapatkan legalitas dari pemerintah meski sudah melaksanakan upacara pernikahan sesuai dengan ajaran Sunda Wiwitan.

Diskriminasi lain yang dialami anak-anak penganut agama Sunda Wiwitan adalah mereka harus mengikuti salah satu pelajaran agama mayoritas.
http://www.bbc.com/indonesia/berita_...gama_minoritas


Menag Minta Saran MUI Soal Penambahan Agama Resmi Indonesia
Saat ini banyak pemeluk agama-agama lokal yang meminta keadilan agar agama mereka diakui sebagai agama resmi di Indonesia
Rabu, 13 Agustus 2014 - 20:48 WIB

Hidayatullah.com–Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa di Indonesia banyak terdapat agama-agama lokal, seperti Sunda Wiwitan, Kaharingan, dan lain-lain.

“Banyak agama lokal yang hanya dianut oleh sebagian masyarakat Indonesia saja, bukan agama internasional,” kata Lukman saat memberi sambutan dalam Halal bi Halal Idul Fitri 1435 H yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Ballroom Hotel Sultan Jakarta, Selasa (12/8/2014) malam.

Menurut Lukman, Negara perlu berlaku adil terhadap keberadaan agama lokal. Menag mengajak pengurus MUI untuk berdiskusi dan menyepakati apakah untuk berlaku adil Pemerintah perlu mengeluarkan keputusan agama-agama lokal itu menjadi agama resmi Indonesia.

“Apakah agama-agama lokal itu perlu diresmikan oleh pemerintah? Nah ini yang perlu disepakati,” jelas Menag.

Lebih lanjut Menag mengatakan bahwa saat ini banyak pemeluk agama-agama lokal yang meminta keadilan agar agama mereka diakui sebagai agama resmi di Indonesia.
http://www.hidayatullah.com/berita/n...indonesia.html


Menag: Resmi atau Tidak Agama Bukan Otoritas Saya
MINGGU, 27 JULI 2014 | 05:39 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyesali kekeliruan media online dalam memahami pernyataannya di Twitter tentang agama Baha'i di Indonesia. "Distorsinya jauh sekali," kata Lukman kepada Tempo, Sabtu, 26 Juli 2014.

Menurut Lukman, dia tidak memiliki otoritas untuk menyatakan resmi atau tidaknya suatu agama. Ia mencuit di Twitter untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang tanggapannya terhadap pertanyaan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengenai umat Baha'i.

Beberapa waktu lalu, Lukman menjelaskan, Menteri Gamawan berkirim surat kepadanya sebagai Menteri Agama. Gamawan bertanya, apakah Baha'i benar-benar agama? Gamawan membutuhkan jawaban dari Menteri Agama karena akan memberikan pelayanan administrasi kependudukan.

"Lalu saya katakan, Baha'i benar dari satu agama. Baha'i bukan sekte. Ia agama yang berdiri sendiri," ujar Lukman, menjelaskan jawabannya kepada Gamawan.

Untuk melengkapi jawabannya itu, Lukman memberikan tambahan keterangan, yakni Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang penodaan agama. Dalam penjelasan UU PNPS itu, dia melanjutkan, mayoritas warga negara Indonesia dinyatakan menganut enam agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu). Namun, di luar enam agama itu, ada agama dan kepercayaan lain yang dianut warga Indonesia. Dan keberadaan agama ataupun kepercayaan itu tetap dibiarkan hidup selama tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

"Sejumlah media online misleading menanggapi Twitter saya dengan mengatakan saya meresmikan agama baru," ujarnya.

Jawaban itu kemudian disampaikan kepada Menteri Gamawan meski belum ada respons balik. "Mudah-mudahan sejalan dengan saya. Baha'i oleh konstitusi harus dijamin keberadaannya dan dilindungi oleh negara dan pemerintah," ujar Lukman.

Lewat pernyataan di Twitter, Lukman mengaku ingin agahun baru serta hari Raya Galungan atau pun Waisak. ar masyarakat secara bertahap memahami adanya agama Baha'i yang hidup di masyarakat. Umat Baha'i pun berhak hidup setara dengan umat agama lain.
http://nasional.tempo.co/read/news/2...-Otoritas-Saya

Dasar Hukum 6 Agama Resmi 'Digugat' ? Menag: Negara 'tak pernah' Resmikan

Dasar Hukum 6 Agama Resmi 'Digugat' ? Menag: Negara 'tak pernah' Resmikan
source pic: https://www.cia.gov/library/publicat...k/geos/id.html

----------------------

Kalau seperti kata Menteri Agama (yang menurut penafsirannya) bahwa Negara tidak pernah menyatakan 6 agama itu resmi di NKRI, maka berarti mulai saat ini kita hapuskan saja semua libur hari keagamaan dari agenda kalender Nasional. tak perlu libur selama hari raya Iedul Fithri, Iedul Adha, hari Natal dan tahun Baru, hari raya Nyepi dan Waisak. Setuju?

emoticon-Turut Berduka
Diubah oleh zitizen4r
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
Halaman 1 dari 2
Pengakuan Terhadap 6 Agama Resmi adalah Inkonstitusional
Maret 17, 2012

Oleh: Yasser Arafat, SH

Indonesia sebagai negara hukum dan berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa maka Indonesia harus menjunjung tinggi supremasi hukum serta meyakini bahwa nilai-nilai religius merupakan salah satu sumber inspirasi bagi negara dalam menjalankan kewajibannya. Salah satu ciri negara hukum ialah mengakui dan menjamin adanya Hak Asasi Manusia. Salah satu Hak Asasi Manusia yang penting untuk dijamin keberadaannya ialah hak untuk beragama.

Sebagai negara hukum, Indonesia wajib menjaminnya dalam konstitusi. Namun yang patut digarisbawahi bahwa kewenangan dan kewajiban yang dimiliki oleh negara kaitannya dengan agama hanyalah menjamin kebebasan warga negaranya untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang diyakininya. Negara sama sekali tidak diberikan kewenangan dan kewajiban untuk mengakui, melindungi, dan menjamin keberadaan agama tertentu. Jika negara ini kemudian melakukan perlakuan seperti itu, maka sebetulnya negara telah melakukan perbuatan yang inkonstitusional karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI.

Itulah realitas yang akan kita jumpai jika kita menelaah Pasal 1 UU Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaaan Agama. Pada Pasal 1 UU a quo disebutkan: ”Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia .”

Pada Pasal tersebut terdapat klausula ”agama yang dianut di Indonesia”. Pada penjelasan ayat tersebut dijelaskan bahwa penjelasan klausala ”agama yang dianut di Indonesia” ialah ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu (Confusius).

Jadi dari aturan tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Indonesia ternyata mengakui, melindungi, dan menjamin keberadaan agama tertentu dalam hal ini keenam agama di atas. Adapun alasan pengakuan tersebut didasarkan pada sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia. Keenam macam agama itu merupakan agama-agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia.

Landasan yang dijadikan pijakan bagi perumus aturan tersebut bukanlah landasan yuridis melainkan lebih kepada landasan historis agama yang berkembang di Indonesia. Setidaknya itulah yang penulis tangkap dari penjelasan klausala “agama yang dianut di Indonesia”.

Menurut penulis, aturan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Apalagi jika kita kritisi landasan historis yang dijadikan landasan dirumuskannya aturan itu.

Hal yang patut kita kritisi dari persoalan ini ialah apakah yang dijadikan pertimbangan bagi perumus atas diakuinya agama tertentu itu berdasarkan besar atau banyaknya jumlah penganut suatu agama? Lalu apa ukuran besar atau banyaknya jumlah pemeluk suatu agama untuk kemudian dianggap sebagai agama yang diakui keberadaannya secara yuridis oleh negara?

Maka jawaban dari kedua pertanyaan tersebut bahwa tidak ada pertimbangan dan ukuran yang jelas lagi logis, yang dijadikan pijakan bagi negara untuk merumuskan aturan tersebut. Alasan-alasan yang diajukan lebih bersifat asumtif dan tidak memiliki ukuran jelas. Apalagi jika kita hadapkan alasan tersebut pada kajian historis perkembangan agama yang lebih komprehensif, maka akan kita dapati kesimpulan bahwa sebetulnya agama-agama yang diakui keberadaannya oleh pemerintah melalui aturan ini merupakan agama-agama yang diimpor dari luar Indonesia. Contoh misalnya agama Islam, yang berasal dari para pedagang timur tengah dan india yang berdagang di Indonesia. Tentu kita masih ingat penjajahan Belanda dengan 3 misinya yaitu Gold, Glory, Gospel. Gospel ialah misi menyebarkan agama kristen.

Perlakuan khusus terhadap keenam agama yang diakui secara yuridis oleh negara memberikan konsekuensi mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh Pasal 29 ayat 2 UUD 1945, keenam agama tersebut mendapat bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh Pasal 1 UU No. 1/PNPS/Tahun 1965. Sebaliknya, agama-agama selain keenam agama dimaksud mendapat pengecualian (exclusion), pembedaan (distinction), serta pembatasan (restriction) dengan berlakunya ketentuan Pasal 1 UU a quo, hal mana dapat dilihat dari penjelasan “agama-agama tersebut dibiarkan adanya, asal tidak mengganggu ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain”.

Menurut penulis, adanya pengecualian, pembedaan, serta pembatasan tersebut merupakan bentuk diskriminasi dan itu akan menghasilkan ketidakadilan yang pada perkembangannya nanti hanya akan menghasilkan ketidakpuasan yang berujung pada kehancuran.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia diharuskan memperlakukan semuanya memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Menurut A.V Dicey tiga ciri penting negara hukum ialah Hak Asasi Manusia dijamin melalui Undang-Undang, Persamaan kedudukan di hadapan hukum, Supremasi aturan-aturan hukum dan tidak adanya kesewenang-wenangan tanpa aturan yang jelas

Pasal 1 UU No. 1/PNPS/Tahun 1965 bertentangan prinsip persamaan yang ada pada Pasal 27 ayat (1) UUD RI yaitu “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, Pasal 28D ayat (1) yaitu “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakukan yang sama di depan hukum”, dan Pasal 28I ayat (2) yang menyatakan “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakukan yang diskriminatif itu”. Dengan adanya pengakuan terhadap keenam agama dan melakukan pembedaan terhadap agama lain, maka sebetulnya negara telah melanggar pasal-pasal yang ada di UUD 1945 tersebut.

Terakhir, yang perlu ditegaskan sekali lagi bahwa negara tidak menjamin keberadaan agama tertentu. Tetapi berdasarkan UUD RI, negara hanya menjamin hak warga negaranya untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing.
https://ressay.wordpress.com/2012/03...onstitusional/
jgn sampe konflik dehemoticon-Takut
Agama Tak Perlu Pengakuan Negara
oleh Redaksi JIL

Beberapa agama lokal tidak bisa dicatatkan karena dinilai tidak memeluk agama resmi. Negara seperti mengkondisikan orang untuk berlaku hipokrit dengan mencantumkan agama di KTP mereka, meski tidak sesuai keyakinannya. Yang saya juga tidak habis pikir, mengapa birokrat seolah lebih senang melihat orang kumpul kebo sementara yang kimpoi tidak boleh. Padahal, perkimpoian itu merupakan hak paling mendasar untuk menjalin tali kekerabatan dan memperoleh keturunan.

Diskriminasi agama-agama minoritas atau aliran kepercayaan selalu menjadi problem laten yang tak kunjung usai. Adanya status agama resmi dan tak resmi seiring dengan pengakuan negara yang hanya mengakui lima agama, sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mendagri No. 477/74054 tanggal 18 November 1978, menyiratkan kesan bahwa di luar Islam, Katolik, Protestan, Budha dan Hindhu adalah agama yang tak absah di bumi Pancasila. Sebenarnya, surat edaran tersebut telah dicabut dengan adanya Keppres No. 6 Tahun 2000 yang memberi peluang bagi agama-agama “minoritas” untuk tampil sejajar dengan lainnya.

Dalam wawancara Ulil Abshar-Abdalla dari Kajian Utan Kayu (KUK) dengan Dr. Chandra Setiawan, Ketua Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin), kita akan lebih mengetahui posisi dan kondisi agama minoritas ini. Wawancara dengan pak Chandra yang juga anggota Komnas HAM dilakukan di kantor berita Radio 68H Jakarta tanggal 22 Agustus 2002. Berikut petikannya:



Pak Chandra, sebagai Ketua Umum Matakin, Anda tentu menguasai peta “nasib” orang Tionghoa di Indonesia, terutama penganut Konfusianisme. Apakah selama ini mereka sudah diperlakukan sama dengan warganegara Indonesia lainnya?

Perlakuan yang sama tanpa melihat etnis dan agama itu memang hingga kini masih memerlukan perjalanan panjang. Proses diskriminasi yang ada sekarang sudah berakar dan berjalan lama sekali, yaitu sejak 200 tahun yang lalu. Persisnya, sejak pemerintahan Hindia-Belanda, yang diikuti oleh Orde-orde berikutnya yang memerintah, terutama Orde Baru. Dari pengalaman itu, banyak sekali intervensi negara terhadap kehidupan beragama, termasuk dalam hal kebebasan yang berkaitan dengan hak-hak sipil.

Khusus tentang agama, kita mengenal bahwa agama yang diakui hanya lima. Padahal konstitusi kita sebenarnya tidak pernah mengatur hal seperti itu. Kita tahu, pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945 yang dalam Sidang Tahunan 2002 tidak diamandemen, jelas memberi kebebasan. Tapi dalam kenyataannya, hal itu diabaikan bukan oleh undang-undang, tapi peraturan dan keputusan menteri. Jadi, menteri di zaman Orde Baru punya kekuasaan di atas undang-undang. Bahkan, mereka bisa mewakili Tuhan, dalam artian berhak menentukan kalau ini agama dan ini bukan agama. Nah, itu sampai sekarang masih berlanjut terus.

Dalam hak-hak sipil misalnya, umat Konghucu yang mengalami perkimpoian intraumat (sesama penganut Konghucu, Red), tidak dengan penganut agama lain sering mengalami banyak kendala. Kendala itu misalnya dapat dilihat dari banyaknya kantor catatan sipil yang tidak mau mengurus perkimpoian intraumat (Konghucu) dengan dalih belum ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (Juklak dan Juknis).

Jadi sampai sekarang perkimpoian kimpoi intraumat Konghucu tidak bisa dicatat di kantor catatan sipil?

Ya, sampai sekarang ada kendala di banyak daerah, meski tidak semua. Di daerah Batam misalnya, sudah beres semua. Mungkin karena etnis Tionghoa yang beragama Konghucu di sana berjumlah lumayan. Tapi di Surabaya, kota sebesar itu, sampai sekarang masih ada umat kita yang mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi PTUN. Sebab, kantor catatan sipil menolak mencatatkan perkimpoian mereka, dengan alasan Konghucu belum diatur.

Belum diakui sebagai agama atau bagaimana?

Ya, mungkin bahasanya kurang lebih seperti itu. Prinsipnya, mereka tidak mau mencatatkan karena tidak adanya aturan oleh Menteri Dalam Negeri. Jadi, menteri tidak mengeluarkan aturan bahwa perkimpoian di luar lima agama resmi bisa dicatatkan. Nah ini masih menimpa umat Konghucu dan umat lain seperti penganut aliran kepercayaaan misalnya.

Beberapa agama lokal pun tidak bisa dicatatkan karena dinilai tidak memeluk agama resmi. Negara seperti mengkondisikan orang untuk berlaku hipokrit dengan mencantumkan agama di KTP mereka, meski tidak sesuai keyakinannya. Yang saya juga tidak habis pikir, mengapa birokrat seolah lebih senang melihat orang kumpul kebo sementara yang kimpoi tidak boleh. Padahal, perkimpoian itu merupakan hak paling mendasar untuk menjalin tali kekerabatan dan memperoleh keturunan.

Kembali ke soal perundang-undangan, khususnya tentang pencatatan sipil. Adakah peraturan-peraturan lainnya yang bersifat diskriminatif atas kaum minoritas?

Ada. Mengenai catatan sipil itu, mungkin perlu kami sampaikan, bahwa kita masih memberlakukan staatsblad produk zaman Belanda. Staatsblad yang membagi-bagi manusia menjadi golongan Eropa, Tionghoa, Indonesia Kristen dan non-Kristen. Itu masih belaku. Anda bisa bayangkan, peraturan Belanda produk tahun 1800-an masih diberlakukan hingga kini. Adapun peraturan lain yang sifatnya diskriminatif juga, yaitu kewajiban menunjukkan surat bukti kewarganegaraan Indonesia. Itu hanya dikenakan warganegara Indonesia yang berasal dari etnis keturunan Tionghoa. Adapun warganegara Indonesia yang keturunan Arab, Belanda atau yang lainnya, tidak dikenai peraturan itu.

Di samping itu, peraturan Departemen Agama (Depag) menyangkut pembangunan untuk tempat ibadah, sampai sekarang masih terhadang di masalah perizinan. Peraturan seperti itu sampai sekarang masih belum dicabut. Bagi sementara kalangan, departemen dalam negeri dan depag dianggap paling besar “jasanya” dalam memperlakukan kaum minoritas secara diskriminatif.

Artinya, masih ada aturan-aturan mengenai tempat ibadah yang restriktif, atau terlalu membatasi dan dianggap tidak fair oleh agama selain Islam?

Ya, hal itu masih ada dan masih berlaku sampai sekarang. Secara khusus saya sebutkan, membangun rumah ibadah saja tidak boleh. Aturan seperti itu berlaku bagi pembangunan tempat ibadah umat Konghucu seperti kelenteng. Jadi nasibnya masih seperti itu. Untuk masalah rumah ibadah itu, kita harus melalui proses panjang, baru kemudian bisa diizinkan. Mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB) itu luar biasa sulitnya. Yang saya tahu, memang ada kesulitan membangun gereja misalnya.

Adakah kasus lebih kongkrit belakangan ini tentang kesulitan membangun rumah ibadah?

Yang terakhir ini belum secara kongkrit. Tapi biasanya, mendapatkan IMB itu sangat sulit. Sebab, izin itu memerlukan rekomendasi dari Depag. Dan biasanya Depag susah mengeluarkannya. Izin membuat tempat hiburan nampaknya jauh lebih mudah. Nah, terkadang juga ada sarat persetujuan masyarakat sekitar.

Meskipun negara hanya mengakui lima agama resmi, saya kira tidak ada alasan untuk tidak mencatat setiap perkimpoian warga negaranya meskipun di luar lima agama resmi itu. Sebab, negara yang baik, harus memperlakukan setiap warganegaranya secara adil. Di Indonesia itu, sebetulnya tidak ada undang-undang yang mengatur jumlah agama. Tidak ada misalnya satu peraturan yang mengatakan bahwa hanya lima agama saja yang diakui. Sebab agama sebetulnya tidak perlu pengakuan negara. Agama adalah urusan pemeluknya, apakah ia mau mengakuinya atau tidak.

Anda bisa bayangkan, Indonesia ini telah merdeka sejak tahun 1945. Nah’ kalau memerlukan pengakuan negara, berarti sebelum tahun 1945, tidak ada agama di Indonesia. Padahal agama sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan itu lebih awal dari adanya negara.

Bahkan, Konghucu muncul jauh sebelum Islam?

Ya, Konghucu muncul sejak lima ribu tahun yang lalu.

Kalau begitu, dari mana muncul aturan agama yang diakui negara dan tidak?

Ceritanya sebenarnya begini. Tahun 1978, Menteri Dalam Negeri pernah mengeluarkan surat edaran mengenai tata cara pengisian kolom agama di KTP. Di situ disebutkan, bahwa hanya lima agama yang diakui resmi oleh pemerintah. Bagaimana KTP mereka yang menganut selain lima agama itu? Di KTP mereka dicantumkan tanda buka kurung, lalu strip, lalu tutup kurung. Seperti ini: ( -- ). Nah, ketentuan seperti itu, sebetulnya sudah dicabut pada 31 Maret tahun 2000 yang lalu.

Tapi sampai sekarang memang masih berlaku di banyak tempat. Sebabnya beberapa kelurahan atau kecamatan tidak memiliki juklak (petunjuk pelaksana, Red) untuk melaksanakan itu. Inilah bentuk hipokrisi. Kita tahu, PBB saja mengakui semua agama dan kepercayaan lokal. Di Indonesia ini, kalau diteliti, sudah ada kira-kira 11 agama selain lima yang “diakui” negara: seperti Bahai, Konghucu, Yahudi, Sikh dan lain-lain. Di Surabaya sudah ada sinagoge yang berdiri.

Soal perkimpoian intraumat Konghucu dan juga perkimpoian antaragama selalu menimbulkan problem pelik. Baru-baru ini, artis Yuni Shara harus keluar negeri untuk menikah secara sah. Bagaimana menurut Anda?

Menurut saya, perlu pencatatan semua perkimpoian. Sebab, tugas catatan sipil itu ‘kan pencatatan. Perkimpoian yang sah itu perlu dicatat, sehingga kita tahu persis mana penduduk kita yang kimpoi dan lain-lain. Itu kita perlukan sebagai manifestasi negara yang beradab. Tadi saya sebutkan, bahwa negara ini lebih senang melihat warganya melakukan praktik kumpul kebo. Saya jadi heran, mengapa negara yang beradab ini menjadi begitu. Kesimpulan saya, memang pengamalan Pancasila bagi kalangan birokrat terkesan masih jauh panggang daripada api. Dalam kasus-kasus seperti ini, kita memfungsikan kantor catatan sipil sebagai apa? Kalau fungsinya pencatatan, semestinya ‘kan dicatatkan. Dia mau kimpoi secara apa, asal ada saksinya mesti dicatatkan.

Dalam contoh yang riil, saya prihatin menyaksikan kasus Yuni Shara. Selama lima tahun dia menunggu perkimpoiannya. Dan akhirnya, perkimpoian itu pun dilaksanakan di Australia. Kasus Yuni Shara dan sejenisnya memang ada keterkaitannya dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkimpoian. Undang-undang itu memang mengatakan bahwa perkimpoian itu sah bila dilakukan secara agama, dan agamanya pun harus sama. Sebetulnya, kendala perbedaan agama itu bisa diselesaikan dengan meminta penetapan peradilan seperti kasus Jamal Mirdad dan Lidya Kandow. Yang mengurusi itu adalah Pengadilan Negeri. Setelah mendapat pengesahan Pengadilan Negeri baru kantor catatan sipil mencatatkan.

Tapi karena orang yang terkait kasus itu merasa begitu rumit menjalani hal itu, akhirnya mereka mengambil jalan pintas dengan perkimpoian di luar negeri. Mereka lari ke Singapura atau negara lainnya, sehingga perkimpoian mereka bisa didaftarkan. Pelarian itu ‘kan hanya bisa dilakukan mereka yang mampu membeli tiket ke sana. Dan itu juga pemborosan devisa. Kita sebetulnya harus malu; kok hal sepele yang menyangkut hak asasi seperti perkimpoian ini harus sedemikian rumit. Mestinya, kita memberikan perlindungan dan pelayanan kepada warganegara, apapun agama, ras dan etnisnya.

Pak Chandra, apakah Matakin sudah melakukan usaha-usaha untuk melawan peraturan yang diskriminatif ini?

Kita tidak memakai kata melawan, karena konotasinya kekerasan. Kita menggunakan jalur nonkekerasan saja. Dalam artian, kita melayangkan surat ke presiden. Kita melaporkan kepada presiden sejak presiden dahulu sampai presiden sekarang; sejak Soeharto, lalu Habibie, Gus Dur dan Ibu Megawati. Surat itu sebetulnya berisi hal-hal menyangkut hak-hak sipil terutama umat Konghucu. Masalahnya termasuk menyangkut persoalan perkimpoian yang dipersulit. Misalnya mengapa kantor catatan sipil tidak mau melayani perkimpoian umat Konghucu sama-sama Konghucu. Dan sampai sekarang, surat itu belum mendapatkan tanggapan sama sekali.

Yang ingin saya tanyakan, apa yang telah dilakukan Matakin untuk mengubah perundang-undangan yang masih kurang ideal itu, selain menyurati Presiden?

Kita memang berharap, di Indonesia ini ada undang-undang antidiskriminasi. Artinya, undang-undang itu memberikan tempat yang sama, bukan hanya bagi umat Konghucu, tapi bagi siapa saja. Karena kita sudah sangat tertinggal kalau dibandingkan dengan negara-negara luar. Bahkan, kalau kita bandingkan dengan negara komunis pun, kita kalah dalam hal pelayanan hak sipil. Hal semacam ini ‘kan ironis. Sebagai sebuah negara Pancasila, kita masih mendiskriminasi kelompok minoritas; agama kita batasi. Padahal, PBB misalnya, mengakui adanya 14 agama besar dunia yang masih tetap hidup sampai sekarang dan ada pemeluknya. PBB juga memberikan tempat bagi penganut kepercayaan lokal (indegenous beliefer). Tapi di Indonesia yang seharusnya memberi tempat untuk itu masih diperlukan waktu untuk bisa menerapkan bagi kita semua. Ironisnya, sejumlah hak-hak sipil semacam perkimpoian pun harus dihalangi! Bahkan mengisi KTP-pun orang disuruh munafik.

Bagaimana bentuk kemunafikan itu?

Bentuknya, mereka disuruh memilih salah satu dari agama yang diakui negara. Padahal, agamanya bukan salah satu dari agama “resmi” yang berjumlah lima itu. Jadi, kita diajari menjadi orang munafik. Maka saya pikir terlalu banyak hal-hal substansi yang seharusnya kita benahi. Untuk melakukan itu, pemerintah harus betul-betul mereformasi perundang-undangan agar tidak diskriminatif. Semua perundang-undangan yang sifatnya diskriminatif harus dicabut. Itu penting agar rakyat lebih mempunyai kepercayaan diri, sehingga mereka lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan. Kalau pada praktek di lapangan saja masih ada perlakuan yang diskriminatif, tapi nasionalisme mereka tetap tinggi, apalagi bila diberi perlakuan yang sejajar. Saya yakin, sekiranya mereka di uwongkan (diorangkan), diperlakukan sama, maka partisipasi dalam pembangunan akan lebih meningkat.

Sebagai anggota baru Komnas HAM, apakah Anda akan memperjuangkan ini?

Saya pikir itu menjadi concern kita bersama. Misalnya bagaimana melahirkan undang-undang catatan sipil yang sekarang ini masih berupa rancangan yang mau diajukan. Undang-undang sipil juga harus betul-betul menempatkan fungsi kantor catatan sipil dan fungsi negara secara benar. Kemudian, rancangan undang-undang antidiskriminasi juga harus ada.
http://www.islamlib.com/?site=1&aid=...itle=wawancara
Diubah oleh zitizen4r
Agama disebut Agama karena :

1. Adanya Tuhan sesembahan
2. Adanya Rosul penyampai
3..Adanya Kitab suci

tanpa ke 3 diatas itu aliran kepercayaan hanyalah pantas di sebut aliran kepercayaan dan bukanya agama

Klo Menag mengesahkan aliran kepercayaan jadi agama maka itu tandanya menag bodoh dan ga tahu kenapa founding fathers kita dulu mengesahkan membedakan agama dan aliran kepercayaan emoticon-Cape d... (S)
Diubah oleh h.a.k
Dasar Hukum 6 Agama Resmi 'Digugat' ? Menag: Negara 'tak pernah' Resmikan
Foto: kutipan UU No 24 Tahun 2013 Pasal 64 ayat 5

Mendagri: Apakah Orang di Luar Penganut 6 Agama Tidak Boleh Punya KTP?
Senin, 10 November 2014 | 10:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana pengosongan kolom agama dalam kartu tanda penduduk bagi penganut kepercayaan menuai pro-kontra. Kementerian Dalam Negeri meminta agar pihak yang menolak rencana tersebut juga memberikan jalan keluar untuk mengatasi persoalan itu.

"Ya sudah, hanya dipikirkan jalan keluarnya. Ini kan usulan mereka, jadi kami tampung," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo seusai mengikuti upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional di TMP Kalibata, Jakarta, Senin (10/11/2014).

Menurut Tjahjo, pengosongan kolom agama untuk mengakomodasi penganut kepercayaan yang belum diakui secara resmi oleh pemerintah.

Selama ini, warga negara yang tidak memeluk kepercayaan resmi terpaksa mengisi kolom agama di KTP dengan agama yang diakui pemerintah sekadar memenuhi hal administratif. (Baca: Komnas HAM Dorong Kolom Agama di KTP Dihapuskan)

"Apakah orang yang di luar (penganut) enam agama itu tidak boleh punya KTP? Padahal, KTP itu macam-macam urusannya," kata politisi PDI Perjuangan itu.

Politisi PKS Fahri Hamzah menegaskan, partainya tidak setuju atas wacana pengosongan kolom agama bagi penganut kepercayaan yang belum diakui secara resmi oleh pemerintah. (Baca: PKS Tidak Setuju Kolom Agama Dikosongkan bagi Penganut Kepercayaan)

Fahri mengatakan, kebijakan pengosongan kolom agama bagi penganut kepercayaan tersebut lebih cocok diterapkan di negara Barat. Sementara itu, menurut Fahri, kolom agama di negara Timur sangat penting, yakni sebagai identitas warga negara.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku tak masalah dengan rencana Kementerian Dalam Negeri tersebut. Menurut JK, kebijakan ini adil untuk semua warga negara Indonesia.

"Bukan penghapusan, yang ada diisi di kolom, kalau tidak ada dari enam agama itu, mau diisi apa? Kosongkan saja tho," kata JK.
http://nasional.kompas.com/read/2014...leh.Punya.KTP.


Wacana Pengosongan Kolom Agama, MUI Tolak Jika Ada Penambahan Agama Baru
Kamis 13 Nov 2014, 12:41 WIB

Jakarta - Wacana pengosongan kolom agama di KTP bagi penganut keyakinan di luar 6 agama resmi hingga saat ini masih menjadi perbincangan hangat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) setuju dengan pengosongan kolom agama, namun menolak jika ada rencana pemerintah menambah agama baru dari enam yang sudah ada.

"MUI dan ormas Islam menolak menghilangkan kolom agama dalam KTP, menolak menambah agama baru selain enam agama, dan menolak menambah kolom aliran kepercayaan dalam KTP," kata Wakil Ketua MUI Pusat Ma'ruf Amin di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Kamis (13/11/2014).

"Masuknya selain enam agama tersebut di dalam KTP harus ada undang-undang dan kriterianya," imbuhnya.

MUI menjelaskan kolom agama di KTP hanya untuk enam agama yang telah diakui di Indonesia. Sehingga, agama yang tidak termasuk enam agama tersebut wajib mengosongkan kolom agama di KTP.

"Agama yang dicantumkan dalam KTP adalah 6 agama yang diakui negara yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu,"jelas Ma'aruf.

Warga pemeluk 6 agama tersebut juga diharuskan untuk mencantumkan agama dalam KTP. "Bagi pemeluk agama yang bukan merasa dari agama itu boleh dikosongkan dan data mereka dimuat dalam database administrasi kependudukan," kata Ma'ruf.
http://news.detik.com/berita/2747260...han-agama-baru
Diubah oleh zitizen4r
Tetep aja yang boleh diisi hanya 6 agama.

Kalo bukan 6 agama tersebut dikosongin alias dianggap kentut lewat.

gelar tiker bakalan rame ini emoticon-Big Grin
Quote:


banyak yang ketiduran, gan!

emoticon-Ngakak
Post ini telah dihapus oleh Kaskus Support 12
Quote:


yaiyalah yang diisi kan kolom agama dan bukanya kolom kepercayaan emoticon-Cape d... (S)
agama resmi?
yang meresmikan agama itu manusia. agamanya sendiri sih kaga butuh diresmiin.
lu kate masuk sorga kudu ngasih liat ktp dulu. hahaha
Itulah kalo negara kebanyakan ngurusin agama. Bingung sendiri jadinya.
Agama sama dengan aliran kepercayaan

Aliran kepercayaan bukan sama dengan agama

Lah besok bisa di tulis islam nu, islam muhamadiyah, islam ldii belom kristen yg aliranya lebih banyak, belom lagi yg bukan dari 6 agama itu, tambah pusing dah. Masi banyak urusan yg lebih penting di banding ini dalam masalah agama yg gag ganggu toleransi beragama
gelar tiker dulu ah bakal rame nih kayanya emoticon-Traveller

quote dari sebelah

Quote:
tapi anehnya ada undang undang anti atheis emoticon-Ngakak

kolom agama ktp kosong secara hukum lu atheis emoticon-Big Grin
Diubah oleh s4x
nie mentri agamanya memang kurang kerjaan ...

coba kalo semua agama minta diakui ... katakanlah ada 50 agama baru ... berapa lagi APBN yg harus dikeluarkan negara?

itu belum libur keagamaanya ... bisa total 3 bulan dalam setahun!

itu belum kemungkinan terjadi gesekan.
Coba aja akui agama Baha'i, Syiah, Ahmadiyah, Falunggong, dan Sekte-sekte sempalan dari Katholik dan Kristen serta Budha ... apa konflik SARA kagak tambah besar?

lihat statistiknya saja, yg dibawah 1% pemeluknya ... ya tak perli diakui resmilah!


emoticon-Angkat Beer
Diubah oleh sharita
Quote:


Kepercayaan itu agama. Cuman pemerintahnya saja yang membeda bedakan.

Diubah oleh the.fury
Quote:


Libur setiap agama cuma dikasi 1 Hari / agama emoticon-Smilie ini gw setuju banget emoticon-Smilie
Mentri profesional.. Nggak ngerti dasar hukum omongannya sendiri..

Bergetaaaaaaarrr!!
Halaman 1 dari 2


GDP Network
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di