Komisi X DPR: Kartu Sakti Jokowi Ternyata Tidak Sakti

MALANG, KOMPAS. com - Wakil Ketua Komisi X DPR, Ridwan Hisjam, menilai data untuk penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) masih amburadul. Pasalnya hingga saat ini, dari total data penerima KIP yakni 17,9 juta siswa, yang masuk ke bank penerima hanya 28 persen.

"Saya heran setelah turun langsung ke lapangan dan berdialog langsung dengan penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP). Ternyata, kartu sakti Jokowi tidak sakti. Mengapa? Karena dana itu belum bisa dicairkan. Karena hingga kini data yang masuk ke pihak bank penyalur belum valid," jelas Ridwan Hisjam ditemui seusai menemui para penerima KIP di Ponpes Bahrul Magfiroh, Kota Malang, Jawa Timur, Senin (22/6/2015).

Menurut Ridwan, sejak diluncurkan oleh Presiden Jokowi, hingga kini data penerima KIP belum valid. Terlebih pemerintah menargetkan Juli awal dan Agustus sudah harus bisa cair.

"Anggarannya sudah siap senilai Rp 17 triliun, tapi datanya tidak siap," katanya.

Sebanyak 15 anggota Komisi X DPR RI melakukan kunjungan ke dua wilayah di antaranya Malang dan Aceh.

"Di dua wilayah itu kendalanya sama. Yakni datanya tidak valid dan baru 28 persen yang valid. Itu hasil keterangan dari pihak bank selaku pihak yang akan mencairkan dana itu," katanya.

Pihak bank, katanya, tidak berani mencairkan KIP karena urusan data yang masih amburadul. "Melihat kondisi itu, pihak penerima yakni para siswa miskin mengaku sudah tidak semangat untuk menerima dana KIP itu. Awalnya sangat semangat. Sekarang penerima sudah pasrah cair ya siap terima, tidak cair ya tidak masalah. Itulah yang saya katakan kartu sakti Jokowi tidak sakti," katanya.

Ridwan menilai penyebab data yang amburadul tersebut karena adanya pergantian pegawai di pihak kementerian terkait setelah pergantian presiden.

"Total data yang harus masuk adalah 17,9 juta penerima. Dari data itu yang masuk ke bank penyalur baru 28 persen. Total anggaran yang disiapkan senilai Rp 17 triliun," katanya.

Solusinya, kata Ridwan, pemerintah tak harus menyelesaikan data sesuai yang ditargetkan. "Berapapun data yang masuk harus segera dicairkan. Supaya penerima tidak kecewa. Kita akan panggil kementerian terkait. Mengapa datanya belum valid. Kendalanya ada pada manajemen. Komisi X meminta pencairan harus dipercepat," tegas Ridwan.

Jika pemerintah akan meminta bantuan kepada anggota DPR untuk mencari data, dirinya siap. Hal itu akan lebih mudah. Karena anggota DPR sudah punya tim hingga ke tingkat desa.

"Kita akui nyari data itu tidak mudah. Tapi dewan siap membantu. Kita harus optimistis dan harus berhasil menjalankan program KIP ini. Semua anggota DPR harus turun membantu," harapnya.

Komisi X tambah Ridwan sudah membentuk Panitia kerja (panja) yang akan memantau program KIP tersebut.

"Menteri terkait dalam waktu dekat akan kita panggil. Kendala yang dihadapi lagi saat ini, kartu yang selama ini diberikan kepeda penerima, ternyata tak bisa digunakan mencairkan uangnya. Karena itu hanya kartu formalitas, bukan kartu seperti ATM. Ini lucu lagi. Seharusnya yang diberikan sudah bisa mencairkan uangnya. Supaya mikanismenya tidak ribet," tegasnya.

http://regional.kompas.com/read/2015/06/22/20152451/Komisi.X.DPR.Kartu.Sakti.Jokowi.Ternyata.Tidak.Sakti.