Jakarta- Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) melakukan survei terbatas di kalangan pekerja profesional untuk menilai kinerja Pemerintahan Jokowi-JK dan kaitannya dengan isu reshuffle. Hasilnya, reshuffle kabinet dianggap sebagai agenda yang cukup mendesak.

"67,5 persen responden menilai reshuffle kabinet oleh Presiden cukup mendesak," ucap juru bicara kedaiKOPI Hendri Satrio dalam jumpa pers yang disampaikan di Kedai Tjikini, Jl Cikini Raya, Jakpus, Minggu (21/6/2015).

Survei itu dilakukan dengan metode purposive sampling kepada responden sebanyak 250 orang yang kesemuanya pekerja profesional di kawasan Sudirman, Thamrin, Kuningan-Rasuna Said, Jakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara pada 26 Mei-3 Juni 2015.

Karakteristik responden yaitu berpenghasilan Rp 5 juta ke atas, mempunyai mobil, berlatar belakang pekerjaan di bidang kredit, pembiayaan konsumen dan perusahaan sekuritas, dengan jabatan sekurang-kurangnya asisten manager atau sederajat.

"Sebanyak 15,6% responden menilai rehusffle kabinet 'sangat mendesak', 14,9% kurang mendesak dan sisanya 1,9 % menilai tidak mendesak sama sekali," lanjut Hendri yang juga pengamat politik Universitas Paramadina itu.

Dalam survei itu juga diketahui, tingkat kepuasan pekerja profesional terhadap pemerintahan Jokowi-JK dengan nilai 58,8 % kurang puas, lalu 30,8 % cukup puas, 1,6 % sangat puas, 8,0 % tidak puas sama sekali, dan sisanya 0,8 % tidak tahu.

Terkait evaluasi kinerja, dalam bidang politik, hukum dan keamanan, menteri hukum dan HAM Yasonna Laoly paling banyak disorot yaitu perlu dievakuasi (52,4%), kemudian bidang ekonomi, menteri bidang perekonomian Sofyan Djalil perlu dievakuasi (50,8%).

Dalam bidang pembangunan manusia, menko Puan Maharani paling banyak dinilai perlu dievaluasi (59,6%) dan dalam bidang kemaritiman, relatif di bawah 50 %desakan untuk reshuffle. Paling rendah yaitu Menteri ESDM Sudirman Said 38,4% yang menginginkan dreshuffle.

Sementara indikator ekonomi yang paling dikhawatirkan adalah inflasi yang tinggi (36,4%), pelemahan rupiah (31,6%), kenaikan harga bahan pokok (18,0%), suku bunga tinggi (8,4%), kenaikan target pajak 3,6% dan sisanya tidak tahu (2,0%)

"Waktu yang tepat bagi presiden untuk melakukan reshuffle menurut responden dalam satu tahun pemerintahan (40,0%)," ucap Hendri.

Beberapa hal yang menjadi rekomendasi adalah kebijakan Presiden dalam bidang ekonomi dianggap sangat mempengaruhi dunia usaha dan kelompok profesional terhadap kondisi ekonomi. Salah satu kebijakan tersebut adalah mengevaluasi kinerja para menteri.

"Pemerintah perlu membuat kebijakan untuk mengantisipasi tingginya inflasi dan pelemahan nilai tukar rupiah. Dua indikator ini sangat dikhawatirkan kalangan profesional," pungkasnya.

Source : http://m.detik.com/news/read/2015/06...cukup-mendesak

Hasilnya cukup mewakili