Jakarta - Pengamat LIPI Siti Zuhroh menyatakan telah melakukan penelitian terkait hubungan antara seorang kepala daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ia menyoroti konflik yang terjadi antara Gubernur Basuki T Purnama (Ahok) dan anggota DPRD DKI Jakarta.

"Dalam konteks DPRD, kalau kita mau ke daerah, melihat rakyatnya bagaimana, lihat saja DPRD-nya. Bagaimanapun saya juga benci korupsi tapi tidak boleh jumawa seolah-olah di atas angin," ujar Siti.

Hal tersebut disampaikan Siti dalam diskusi 'Pasca Konflik Eksekutif dan Legislatif hendak Dibawa ke Mana Jakarta di Masa Mendatang' yang digelar Harian Non Stop di Umaniara de Brawijaya, Jl Brawijaya, Jakarta Selatan, Selasa (16/6/2015). Ia tak setuju dengan cara Ahok yang kerap menggunakan nada tinggi.

"Datang-datang gebrak meja. Tidak boleh juga negara dipimpin seperti itu," kata Siti.

Terkait dengan hak menyatakan pendapat oleh DPRD terhadap Ahok, Siti menilai Ahok tak boleh melihat DPRD sebelah mata.

"Pak Ahok harus mengikuti UU Pemda. Tidak boleh melihat sebelah mata DPRD. DPRD dipayungi secara konstitusional. Ketika eksekutif tidak ditopang oleh DPRD, ya akan pincang," ungkapnya.

Siti lantas memuji aksi Risma yang tak mudah dirayu untuk meninggalkan Surabaya dan masuk ke Ibu Kota. Risma juga dianggap sebagai kepala daerah yang tidak mencari-cari ketenaran.

"Saya sangat memuji Ibu Risma, beliau tidak kemudian meninggalkan Surabaya dan pindah ke nasional. Matanya tidak melanglang ke mana mana hanya untuk di-cover media," kata Siti.

"Saya belum terkesima dengan kebijakan Pak Ahok sebetulnya. Saya lebih memikirkan Pak Jokowi di Jakarta tadinya," imbuhnya.
narsum