Ical: Polisi Tak Mau Tanggapi Laporan Kericuhan di DPP Golkar

Jakarta - Sebelum terjadi kerusuhan di Kantor DPP Partai Golkar pada Senin (8/6) lalu, terjadi juga kerusuhan di tempat yang sama pada 24 November 2014. Namun kubu Ketua Umum Aburizal Bakrie (Ical) menyatakan pihak kepolisian tak menanggapi laporan dari pihaknya.

"Kita telah melaporkan kerusuhan terkait visum dan penganiayaan terhadap beberapa anggota Golkar akibat penyerangan itu (24/11/2014), tetapi sampai saat ini, polisi tidak mau menanggapi pernyataan visum itu," kata Ical di mimbar Rapimnas VIII Golkar, Hotel Shangri La, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Sabtu (13/6/2015).

Ical menyatakan kerusuhan kala itu mengakibatkan sekelompok orang berbaju Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) menguasai Kantor. Lantas polisi, pada Desember 2014, merazia dan menemukan senjata tajam beserta bom molotov di Kantor DPP. Pintu gerbang Kantor juga digembok.

"Saya memutuskan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang sama anarkisnya dengan tindakan yang dilakukan pihak sebelah sana," kata seteru Agung Laksono ini.

Teranyar, peristiwa upaya penggerudukan terjadi pada Senin (8/6) lalu. Kerusuhan itu terjadi usai provisi Pengadilan Neger Jakarta Utara pada 1 Juni lalu yang menyatakan kepengurusan Munas Riau dengan Ketum Ical-lah yang sah. Namun Kantor masih saja diduduki oleh kubu Agung Laksono.

"Sampai sekarang pihak kepolisian belum mengambil langkah untuk mengosongkan DPP dengan alasan yang di dalam kantor adalah kader internal Golkar juga," kata Ical.

Kantor Golkar tetap digembok. Ical menyebut kubu Agung tak mengindahkan ajakan Islah lewat pendudukan kantor di Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat itu.

"Gayung tidak bersambut," ujarnya.

Ical menyatakan menempuh upaya hukum untuk mengeksekusi putusan provisi Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Upaya hukum ini dipilih Ical daripada memilih upaya mengerahkan massa mengambil alih markas pusat Golkar seperti aksi yang sudah-sudah dan disebut Ical sebagai premanisme.

"Saya mendapat usulan merebut Kantor DPP dengan mobilisasi kader. Saya memilih untuk tidak melaksanakan itu. Bukan masalah berani atau takut, tetapi kita masih memercayai langkah hukum, dan kita masih mempercayai polisi sebagai penegak hukum," tutur Ical.

http://news.detik.com/read/2015/06/1...-di-dpp-golkar