Liputan6.com, Jakarta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi menyatakan siap untuk merevisi Surat Keputusan (SK) Pembekuan Kepengurusan PSSI. Dengan catatan, sejumlah prasyarat dipenuhi terlebih dahulu.

"Soal merevisi atau mencabut SK pembekuan PSSI, kita harus lakukan sesuai prasyarat yang harus dipenuhi. Misal, soal kompetisi, sponsor, hak siar. Itu semua harus transparan dan terbuka dulu,"kata Imam dalam rapat dengan anggota Komisi X DPR di DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2015).

Dia mengungkapkan dua hari silam mendapat surat dari sponsor yang mengaku rugi karena sudah mengeluarkan Rp 100 Miliar untuk perhelatan Indonesia Super League. "Mungkin soal sponsor itu tak terbuka. Padahal, PSSI harusnya transparan," ucap Imam.

Selain itu, opsi revisi bakal dikonsultasikan dulu dengan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sejauh ini, Wapres Kalla sudah menginstruksikan agar SK Pembekuan direvisi, hanya dengan syarat PSSI mencabut gugatan ke PTUN.

"Wapres setuju revisi SK asal PSSI mencabut gugatan PTUN. Tapi, sampai sekarang belum dicabut gugatan itu," ujar Imam.

Imam juga menegaskan pihaknya tidak main-main dalam usaha memperbaiki persepakbolaan Indonesia. Pihaknya sudah memiliki roadmap, yang memang tidak dipublikasikan. Alasannya, pihaknya khawatir setiap rencana selalu diganjal bahkan diputarbalikkan.

"Saya mendengar hinaan dan cacian, seakan saya orang jahat, tak punya hati dan perasaan. Saya tahu itu. Tetapi, hanya bisa mendoakan, kalau benar memang sengaja, semoga bisa kembali ke jalan yang benar," tutur Imam yang disambut jawaban 'amin' dari para anggota komisi X.

Menurut Imam, semua perbaikan itu bisa berjalan asal semua pihak menghilangkan ego sektoral dan mau bersama-sama. Selama ini, baik PSSI dan FIFA selalu menyatakan Pemerintah tidak bisa mengintervensi.

"Kalau tidak intervensi, darimana mereka bisa gunakan stadion? Bagaimana bisa dapat izin keamanan? Saya kira ke depan ego sektoral harus dihilangkan," ujar dia.

Imam akhirnya membuka sejumlah poin yang akan dibenahi, seperti masalah kemandirian wasit, perlindungan pemain melalui kontrak yang jelas, serta soal hak klub peserta kompetisi. "Soal hak klub, kita tidak ingin seperti ISL 2014 yang selesai pelaksanaan, tapi belum selesai semua masalahnya. Saya minta maaf, ini resiko tapi bilamana ingin sehat kita minum obat. Semoga setelah Kongres Luar Biasa 2016 Indonesia bisa temukan jatidiri," pungkas Imam.