Jakarta - Empat Menteri Koordinator (Menko) mengajukan anggaran dengan total Rp 2,97 triliun untuk tahun depan, kepada Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menuturkan, anggaran yang dibutuhkan instansinya adalah Rp 572 miliar.

Dana ini meliputi, Rp 151 miliar untuk dukungan manajemen teknis dan pelaksanaan tugas atau rutin. Kemudian Rp 421 miliar untuk koordinasi pengembangan kebijakan, yang termasuk di dalamnya adalah program revolusi mental.

"Total yang dibutuhkan untuk tahun depan adalah sebesar Rp 572 miliar," ungkap Puan, dalam rapat kerja dengan Banggar di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (‎10/6/2015)

Menko Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhi mengatakan, kebutuhan anggaran kementeriannya untuk tahun depan‎ adalah Rp 800 miliar. Lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 1,08 triliun.

Tedjo juga meminta tambahan anggaran untuk Satuan Kerja (Satker) Bakamla Rp 990,6 miliar. Di antaranya untuk‎ operasi intelijen dalam rangka operasi keamanan laut bersama, dan koordinasi penegakan hukum di wilayah perairan‎. Termasuk penambahan kapal pengawas.

Menko Perekonomian Sofyan Djalil mengusulkan anggaran tahun depan Rp 354,2 miliar. Lebih besar dibandingkan anggaran tahun sebelumnya Rp 326 miliar. Ini karenakan ada peningkatan aktivitas.

"Aktivitas untuk melakukan koordinasi sekarang sangat tinggi. Sehingga dibutuhkan anggaran tambahan," kata Sofyan.

Menko Maritim Indroyono Soesilo‎ mengajukan usulan anggaran Rp 255 miliar untuk kementeriannya tahun depan. Beberapa program di bawah kemenko ini adalah untuk memberantas illegal fishing, peningkatan kawasan wisata dan lainnya.

"Kami mengusulkan bisa ada tambahan anggaran menjadi Rp 255 m‎iliar," sebutnya.
(mkl/dnl)