Jakarta - DPRD DKI Jakarta masih berupaya mencari dukungan sejumlah fraksi untuk membulatkan suara mendukung hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok). Salah satu partai yang diincar untuk adalah Fraksi PDI Perjuangan sebagai pemilik kursi terbanyak.

Adalah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menyebut pihaknya saat ini tengah getol menjalin lobi dengan PDIP untuk mengubah sikap mendukung HMP yang berpotensi pada pemakzulan Ahok.

"Ya kita coba terus komunikasi. Harus optimis (berhasil bujuk PDIP) lah," kata Taufik saat berbincang dengan detikcom, Jumat (5/6/2015).

Menanggapi sikap Taufik, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gembong Warsono angkat bicara. Dia menyebut, sikap partainya tidak akan goyah balik mendukung memakzulkan Ahok.

"Kalau Pak Taufik lobi ke pimpinan, saya nggak tahu. Tapi sikap PDIP sudah bulat menolak HMP. Sejak awal PDIP menyetujui angket batasannya nggak sampai HMP karena PDIP melihat bahwa hubungan harmonisasi antara DPRD dan eksekutif perlu dibangun dalam meningkatkan pembangunan di Jakarta," kata Gembong saat dihubungi.

Tapi Gembong menghargai upaya-upaya sesama rekan partai lain di DPRD yang menghendaki HMP tetap berjalan. Hanya saja, sikap partainya tetap tidak mendukung HMP.

"PDIP sudah kukuh pada pendiriannya karena melihat kepentingan Jakarta," ucap dia

Sebagai orang yang berada dalam satu partai dengan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi di PDIP, Gembong berharap Wagub DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat bisa lebih aktif mendamaikan Ahok dan DPRD.

"Belum ada komunikasi secara formal atau informal antara Fraksi PDIP. Langkah itu perlu diambil oleh Pemda DKI dalam rangka membangun hubungan harmonisasi eksekutif, jembatan ada di wagub yang diusung partai. Kita harap Pak Djarot bisa menjembatani karena kalau terus seperti ini warga yang dirugikan," ujar Gembong.

Dari total 9 fraksi yang ada di DPRD, Fraksi PDIP (28 orang), Hanura (10 orang), PKB (6 orang), dan NasDem (5) sudah secara tegas menyatakan menolak HMP. Total jumlah anggota DPRD dari 4 fraksi itu 49 orang. Artinya, sudah 46% anggota DPRD yang menolak.

Pengajuan HMP ini harus diikuti oleh 3/4 dari seluruh anggota DPRD DKI Jakarta. Berarti harus ada 53 orang yang sepakat, dari jumlah total anggota DPRD DKI 106 orang. Sementara yang menjadi kunci agar mencapai kuorum adalah PDIP, karena jumlah anggota fraksinya paling besar, yakni 28 orang.
sumber