Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) tidak memiliki banyak opsi untuk membatalkan apalagi menghentikan kegiatan Pesta Rakyat Jakarta (PRJ) di Senayan. Sebab, para pedagang sudah terlanjur membayar kios di muka sebesar Rp 2 juta.

"Gimana bisa setop? Orang sudah bayar. Itu kan tanah Setneg bukan tanah kami. Dia sewa sama Setneg," ujar Ahok saat dimintai tanggapan perihal semrawutnya penyelenggaraan PRJ Senayan di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (1/6/2015).

Mantan Bupati Belitung Timur itu hanya bisa mengusulkan agar ke depannya tidak ada lagi aksi memberikan dukungan atau mengeluarkan surat izin. Sebab, bukan tidak mungkin nama Pemprov sengaja dicatut sang penyelenggara acara untuk meraup keuntungan.

"Tapi sebaiknya lain kali DKI jangan kasih surat dukungan. Kenapa orang berani kasih duit Rp 2 juta atau sampai berapa puluh juta, karena kamu kira DKI yang menyelenggarakan acara itu," lanjutnya.

Dia pun mewanti-wanti jajarannya untuk senantiasa berwaspada dengan segala macam proposal proyek yang ditujukan ke Pemprov. Tidak teliti sedikit bisa-bisa pihak penyelenggara menjual nama untuk mencari keuntungan.

"Pensiunan pegawai di kampung-kampung nawarin pengusaha pasang banner spanduk-spanduk dari dia. Pasang foto saya lagi, dia bilang saya nggak pakai duit bapak kan, tapi dia jual nama saya buat cari duit," celetuk Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur itu juga sudah menerima surat tembusan dari Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan DKI terkait pengadaan PRJ 'tandingan' Kemayoran tersebut. Namun, pihaknya tidak dapat berbuat apa-apa.

"Ada (surat), sudah tanda tangan. Baru tembusan ke saya, kalau sudah baca gitu mau gimanain," sambungnya.

Ahok berharap ini menjadi pelajaran bagi Wagub DKI Djarot Saiful Hidayat dalam memberi pernyataan berupa dukungan apalagi secara tertulis. Dia bahkan meminta agar segala bentuk dukungan terhadap program-program tertentu tidak menggunakan kop surat secara asal-asalan.