irebon -Dalam 10 tahun terakhir, pemerintah menggelontorkan dana ratusan triliun untuk memberikan subsidi bahan bakar minyak (BBM), jumlahnya sekitar Rp 200 triliun per tahun. Namun dana sebanyak itu hanya habis untuk dibakar di jalan, dan tidak menghasilkan apa-apa.

Namun, tahun ini, di masa awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengeluarkan kebijakan menghapus sebagian besar anggaran subsidi BBM. Sebagian besar dananya digunakan untuk membangun infrastruktur.

"Jangka pendek kebijakan ini nggak populer, kurang mengenakkan untuk sebagian masyarakat," kata Menteri ESDM Sudirman Said, usai membuka acara Hari Nusantara ke-15 tahun 2015, di Pelabuhan Nelayan Nusantara Kejawanan, Cirebon, Jawa Barat, Senin (1/6/2015).

Sudirman mengatakan, dana subsidi Rp 200 triliun yang selama ini hanya dibakar di jalan, sekarang digeser ke sektor yang lebih produktif.

"Kita sudah ada tambahan mengisi subsidi fiskal sampai Rp 200 triliun. Pak Basuki (Menteri PUPERA) dapat tambahan anggaran untuk infrastruktur 60%, Pak Jonan (Menteri Perhubungan) dapat tambahan anggaran 50%, Menteri Pertanian anggaran nambah 40% untuk pertanian," ungkapnya.

Pengalihan subsidi tersebut, sebagian besar untuk digunakan membangun infrastrukur, mulai dari pelabuhan, tol, jembatan dan banyak lagi. Di mana untuk membangun infrastruktur tersebut butuh waktu yang cukup lama.

"Coba bayangkan kalau pelabuhannya jadi, tol sudah jadi, berapa besar pengaruhnya. 5 tahun akan datang jadi, besar sekali efek positifnya. Tapi coba lihat, 10 tahun lalu kita bakar BBM di jalan tapi nggak ada hasil. Kebijakannya (beri subsidi BBM) sih populer iya, tapi tidak ada hasil, sayang sekali. Makanya pemerintah sekarang berani ambil kebijakan pengalihan subsidi meski itu tidak populer," tutupnya.

(rrd/ang)

Ini Alasan PDI-P Konsisten Tolak Kenaikan BBM
JAKARTA, KOMPAS.com — Kubu PDI Perjuangan (PDI-P) terus menempatkan posisinya di depan untuk menolak rencana pemerintah membatasi subsidi bahan bakar minyak (BBM). Sebagai partai oposisi, PDI-P menilai masih banyak alternatif ketimbang memangkas subsidi BBM dan menggantinya dengan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).

Politisi PDI-P Maruarar Sirait menyampaikan, sejauh ini, pihaknya bersikukuh menolak pembatasan subsidi BBM karena pemerintah tak mencoba jalan lain sebagai solusinya. Menurutnya, jika pembatasan subsidi itu dilakukan untuk menghindari jebolnya kas negara, seharusnya pemerintah bisa menyiasati dengan cara menggenjot potensi pendapatan baru di sektor lain.

"Harusnya (anggaran jebol) bisa ditutup dari efisiensi anggaran dan pemasukan baru. Saya konsisten menolak kenaikan BBM karena dua jalan itu masih terbuka," kata Maruarar, dalam sebuah diskusi bertajuk BLSM untuk Kepentingan Rakyat atau Parpol, di Gedung DPR, Kamis (16/5/2013).

Untuk efisiensi anggaran, anggota Komisi XI DPR ini mengambil contoh dari pemangkasan biaya kunjungan luar negeri seluruh kementerian dan lembaga. Sebab, berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan, ada potensi kerugian negara triliunan rupiah dari anggaran kunjungan ke luar negeri tersebut.

Selain itu, efisiensi juga bisa dilakukan dari sisa anggaran yang tak terserap oleh kementerian dan lembaga di setiap tahunnya. Untuk 2012, ada anggaran sekitar Rp 30 trilliun yang tak terserap di seluruh kementerian dan lembaga.

"Padahal, kita bisa maksimalkan pemasukan baru dari batu bara atau pemberian cukai untuk minuman bersoda. Kalau itu ditempuh, subsidi BBM tak perlu dibatasi. Kunjungan ke luar negeri hapus saja, kecuali kalau ke daerah tapal batas yang berkaitan dengan kedaulatan," ujarnya.
http://bisniskeuangan.kompas.com/rea...k.Kenaikan.BBM

Kalah di Parlemen, PDIP Gelar Aksi Tolak Kenaikan Harga BBM Hari Ini
Jakarta - Dalam sidang paripurna RAPBN-P 2013, PDIP menjadi partai paling keras menolak disahkannya RAPBN-P 2013 yang didalamnya ada dana kompensasi BBM. Perjuangan tak berhenti, PDIP hari ini turun ke jalan kembali suarakan penolakan kenaikan harga BBM.

"Saya sudah gunakan hak parlemen saya dan kalah, maka saya gunakan hak satunya perjuangan ekstra parlemen. Bukan hanya PDIP, tetapi bersama rakyat," kata Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning, kepada detikcom, Rabu (19/6/2013).

Menurut Ribka, PDIP prihatin dengan keputusan pemerintah yang akan menaikkan harga BBM bersubsidi, karena kenaikan harga BBM berdampak besar pada kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya transportasi.

"Ini paling menyedihkan, nasib rakyat kok divoting (di paripurna). Ini tahun politik, jangan dong ketika butuh suara rakyat mengemis, tapi giliran menentukan nasib rakyat divoting. Kita tahu semua itu hanya drama!" kritiknya.

Pihaknya juga mengkritik Bantuan Langsung Sementara Masyarakat sebagai kompensasi naiknya harga BBM. Menurut Ribka, BLSM yang hanya diberikan 4 bulan tidak bisa menutup penderitaan rakyat miskin.

"Sebentar lagi hari raya puasa, lalu anak-anak masuk sekolah. Kalau buruh menuntut kenaikan 10 persen saja belum dipenuhi, harga sudah naik. Lalu BLSM ini hanya Rp 150 ribu per keluarga. Kalau satu keluarga ada 5 orang, artinya satu orang hanya dapat Rp. 30 ribu dan sebulan Rp. 1.000 pero orang. Makan apa Rp. 1.000 sebulan?" bebernya.

Aksi hari ini menurut Ribka, direncanakan akan digelar bersama puluhan ribu simpatisan dan kader PDIP serta masyarakat luas dimulai dari Tugu Proklamasi, di Jakarta Pusat.

"Kita kumpul dulu di Tugu Proklamasi, nanti lihat situasinya karena ini bukan hanya PDIP tapi ada warga lain yang ingin mengekspresikan penolakan kenaikan harga BBM," ucap ketua komisi IX DPR itu.
http://news.detik.com/read/2013/06/1...a-bbm-hari-ini

Fraksi PDIP Bagi-bagi Buku ‘Tolak BBM Naik'
VIVAnews – Fraksi PDIP teguh pada sikap mereka menolak kenaikan harga bahan bakar minyak. Fraksi banteng moncong putih ini bahkan membagi-bagikan buku berwarna merah berjudul ‘Argumentasi PDI Perjuangan Menolak Kenaikan Harga BBM’ di Gedung DPR RI, Jumat 30 Maret 2012.

Buku merah itu dibagi-bagikan kepada para anggota DPR, pers, maupun pengunjung rapat paripurna DPR, menjelang dimulainya rapat paripurna membahas usul pemerintah menaikkan harga BBM. Tak ayal lagi aksi PDIP ini cukup menarik perhatian dari peserta rapat paripurna.

Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani menegaskan, aksi PDIP itu bukankah politik pencitraan, namun bentuk konsistensi mereka dalam memperjuangkan hak-hak rakyat.

“PDI Perjuangan mencoba berjuang tidak hanya dengan kata-kata saja, tapi menggunakan data, fakta, dan tindakan riil. Ini salah satu fungsi partai dalam mencerdaskan bangsa,” kata Puan usai memimpin rapat internal Fraksi PDIP pagi ini.

Puan menjelaskan, buku merah itu berisi berbagai keterangan dan data resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait APBN Perubahan 2012. Buku itu menurutnya juga memuat data sensus nasional, data Badan Pusat Statistik, data World Bank, dan data hasil survei PDIP di wilayah Jabodetabek.

“Ini cara PDI Perjuangan agar sikapnya bisa dilihat masyarakat luas dan konstituen kami,” tegas Puan. Ia menambahkan, buku itu diterbitkan PDIP supaya semua pihak bisa memahami alasan kuat partainya dalam menolak kenaikan harga BBM.

Minimal, kata Puan, kader PDIP sendiri bisa lebih memahami duduk persoalan sehingga dari jajaran atas sampai bawah bisa solid satu suara. Buku itu pun dibagikan kepada semua anggota Fraksi PDIP agar saat reses nanti, mereka bisa menjelaskan alasan penolakan kenaikan harga BBM kepada publik dan konstituen mereka secara komprehensif.

“Ini ibarat buku panduan bagi anggota fraksi maupun struktur partai dari tingkat pusat dan daerah,” terang putri Megawati Soekarnoputri itu. Buku merah itu baru saja diterbitkan 28 Maret 2012 kemarin dan dicetak sebanyak 40.000 eksemplar. (eh)
http://politik.news.viva.co.id/news/...ak-bbm--di-dpr

PDIP : Subsidi BBM Hak Rakyat !
Jakarta, Seruu.com - Anggota Komisi XI Fraksi PDI Perjuangan, Arif Budimanta menilai kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tidak tepat. Menurutnya, pemerintah masih mempunyai uang untuk menanggulangi beban subsidi di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karena itu, banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk menghemat APBN, misalnya dengan memangkas belanja barang dan anggaran rutin.

"Jika itu dilakukan, negara bisa menghemat anggaran Rp35 triliun. Jadi, tidak perlu dinaikkan," kata Arif Budimanta di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/2).

Ditambahkan, sebenarnya pemerintah masih memiliki uang untuk menanggung beban subsidi. Karena uang itu berasal dari rakyat, imbuh Arif, maka sudah semestinya dikembalikan ke rakyat. "Uang pemerintah itukan uang rakyat dari bayar pajak dan sebagainya. Ya, jadi kembalikan ke rakyat juga," ujarnya.

Arif Budimanta juga mengingaktkan pemerintah untuk mengembangkan sektor riil supaya masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan dan memeroleh uang. Hal itu, imbuh dia, sangat penting dilakukan supaya daya beli masyarakat tetap ada. "Dan diikuti pula dengan kebijakan stabilitas harga," pungkasnya. [ms]http://esdm.seruu.com/read/2012/02/28/85647/pdip-subsidi-bbm-hak-rakyat