Politik di Arab, Teologi di Indonesia
Senin, 1 Juni 2015 | 15:15 WIB

Oleh: Hajriyanto Y Thohari

JAKARTA, KOMPAS - Pergolakan politik di dunia Arab akhir-akhir ini menjadi wacana yang sangat serius di Indonesia. Diskusi-diskusi yang semula memperdebatkan politik Arab an sich ada tendensi merembet ke teologi dan sektarianisme.

Akan tetapi, kecenderungan yang terakhir ini, menurut pengamatan saya, lebih diakibatkan oleh reduksi dan simplifikasi akibat kegagalan orang Indonesia membaca perpolitikan Arab yang rumit. Saking rumitnya, saya sering mengakhiri diskusi dengan berseloroh: bahwa kesulitan membaca politik Arab itu gara-gara beda konsep politik.

Berbeda dengan bahasa Indonesia yang menerjemahkan kata 'politic' dengan 'politik', orang Arab menerjemahkan kata 'politic' dengan 'siyasah (t)' (nakirah, indifinite article) atau 'al-siyasah' (bentuk ma'rifah, difinite article). Dalam kitab-kitab al-Munjid dan Lisanu 'l-'Arab, kata siyasah berakar sAsa-yasUsu-siyasatan yang -seperti dalam contoh kalimat-sasa al-dawaba yasusuha siyasatan berarti qama 'alaiha wa radlaha wa adabbaha (mengurusinya, melatihnya, dan mendidiknya) atau sasa al amra artinya dabbarahu (mengurusi perkara).

Sampai di sini tidak ada masalah. Hanya saja ketika kata Arab siyasah(t) masuk ke dalam bahasa Indonesia menjadi 'siasat' yang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya antara lain politik (muslihat, taktik, tindakan, kebijakan, atau akal) untuk mencapai suatu maksud, maka konotasinya menjadi lain.

Pasalnya, siasat juga berarti muslihat dan cara berperang bagaimana mengalahkan lawan. Dalam klasik Melayu siasat malah berarti siksa, aniaya, hukuman. Kata kerja menyiasat artinya menyiksa, menganiaya, atau menghukum (KBBI hlm 1300).

Pantas kita orang Indonesia sering luput dalam memahami politik dunia Arab yang terus bergolak itu. Pasalnya, seperti kata akademisi terkemuka Inggris keturunan Lebanon, Albert Hourani dalam Arabic Thought in the Liberal Age 1798-1939 (1962), orang Arab memiliki kesadaran lebih tinggi terhadap bahasa mereka dibandingkan dengan bangsa lain. Mereka bukan hanya memandang bahasa Arab sebagai alat komunikasi, melainkan juga seni tertinggi dan sekaligus kriteria mereka mendefinisikan diri dan lingkungannya.

Dulu jernih kini keruh

Ketika perang Irak-Iran (1980-1988) kita bangsa Indonesia rasanya bersikap lebih jernih, dalam pengertian tidak melihat perang tersebut secara sektarian. Padahal, baik rezim Irak pimpinan Presiden Saddam Husein yang Sunni ataupun penguasa baru Iran pimpinan Ayatollah Khomeini yang Syiah keduanya sama-sama melakukan politisasi agama secara habis-habisan.

Irak menamakan perang tersebut sebagai perang yang berdimensi keagamaan dengan menyebutnya Perang Qaddisiyyah (Qaddisiyyah Saddam). Perang Qaddisiyah (636) adalah perang antara tentara-tentara Arab-Islam melawan dinasti Sassanid, Persia, yang dipimpin Kaisar Yazdegrid III yang beraliansi dengan Kaisar Heraclius dari Bysantium pada masa penaklukan Islam. Sementara Khomeini menyebut perang tersebut sebagai Pertahanan Suci melawan agresor dan Revolusi Islam.

Akan tetapi, pergolakan politik dan perang yang terjadi di dunia Arab sekarang, baik di Yaman (antara aliansi Arab yang dipimpin Arab Saudi dan pemberontak al-Houthi yang didukung Iran), Suriah (antara pemerintahan Presiden Bashar Asad yang didukung Iran dan pemberontak yang didukung beberapa rezim Arab), Palestina (antara Fatah dan Hamas), fenomena Islamic State in Irak and Syria (ISIS), Kurdi (yang melibatkan Suriah, Irak, dan Turki dengan segala aliansi pendukungnya), bahkan Mesir (antara Presiden Abdel Fatah El-Sisi dan Presiden Mursi dengan Ikhwanul Muslimin-nya), dan lain-lainnya, telah membingungkan bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, dan memancing keberpihakan yang sektarianistik.

Di dunia Arab apa yang disebut dengan politik itu dihayati sebagai benar-benar siasat yang sarat muslihat canggih. Tidak mudah bagi kita orang Indonesia memahami perpolitikan di negara-negara Arab yang begitu rumit dan enigmatik itu. Politik di sana bukan hanya who get what, when, and how, melainkan siasat dalam bentuk paling sempurna (par excellence) dan tinggi (in optima forma) yang tidak mudah disimplifikasi dalam perspektif agama apalagi sektarianisme yang miopik dan hitam putih.

Bablasan sejarah lama

Politik di Arab itu menjadi penjuru atau variabel independen dalam berbagai kehidupan, bahkan sampai dalam pengembangan ilmu dan pemikiran yang notabene banyak dicerna di sini dalam konteks Indonesia yang sebenarnya berbeda. Setelah menjelaskan fenomena politik di dunia Arab yang berperan dalam mengarahkan dan membelokkan pemikiran Arab-Islam sejak era kodifikasi, Abed al-Jabiri, seorang pemikir Arab kontemporer, penggagas proyek pemikiran Kritik Nalar Arab dalam bukunya Takwin al-'Aqlu al-'Arabi (1989), mengatakan bahwa berbagai analisis terhadap pemikiran dan keilmuan Arab tidak akan pernah utuh-dan kesimpulan-kesimpulannya bisa menyesatkan-jika tidak mempertimbangkan faktor politik struktural dan historis.

Pasalnya, dalam konteks Arab politik (siyasah) adalah panglima: politiklah yang melahirkan sekte-sekte teologi dalam Islam, dan karena itu politik pulalah yang sejatinya menjadi ibu dari skisma Sunni-Syiah. Sikap-sikap politik yang tentu saja bersifat parsial mulai mencari sandaran dalam agama dan ini merupakan langkah teoretis permulaan yang menjadi landasan bagi apa yang di kemudian hari disebut dengan ilmu teologi (ushuluddin).

Buya Syafii Maarif menegaskan bahwa sebelum 657 M itu golongan Sunni, Syiah, dan Khawarij belum dikenal dalam sejarah Islam. Perang Siffin itulah yang memicu kemunculan sekte-sekte dalam Islam dan merusak seluruh perjalanan sejarah umat Islam selama 14 abad. Benar sekali jika Dr Thoha Husen, ilmuwan dan sastrawan Mesir modern, menyebut Perang Siffin sebagai malapetaka terbesar (al-fitnatu al-kubra) dalam sejarah Arab-Islam.

Dalam konteks dan perspektif historis seperti ini, ilmu teologi dalam Islam bukan semata-mata soal akidah atau keimanan, melainkan merupakan praktik politisasi agama in optima forma. Dalam nalar Arab, politik masa lalu bukan peristiwa semata, melainkan juga merupakan preseden dan dasar-dasar (ushul) di mana orang-orang dari generasi belakangan (khalaf) mewarisi pengetahuan kultural dari generasi pendahulunya (salaf).

Negara (kekhalifahan, daulah, dan kesultanan, dulu; atau kerajaan/al-mamlakah, republik/ al-jumhuriyah, kini) dan oposisinya sama saja kelakuannya: masing-masing ingin merengkuh masa lalu itu dan memanfaatkannya untuk kebaikan dirinya. Politik di dunia Arab saat ini, baik berkenaan dengan negara atau oposisinya, merupakan kelanjutan atau bablasan dari politik masa lalu yang memperebutkan dan mempertahankan hegemoni politik di kawasan panas itu.

Perebutan hegemoni

Fatalnya sebagian umat Islam Indonesia memandang perpolitikan Arab yang kompleks tersebut secara agama. Malah dalam kasus Yaman diam-diam umat Islam Indonesia terpecah dua: yang mendukung aliansi Arab dan yang mendukung Houthi.

Fatalnya argumen yang mendasari dukung-mendukung itu adalah agama, bahkan sektarian. ISIS pun yang notabene gerakan politik, di Indonesia dianggap sebagai gerakan agama belaka.

Uniknya, sekaligus bedanya: di sana yang namanya politik benar-benar politik. Meski ada rivalitas antara Saudi dan Iran, di sana tidak ada pengafiran (takfiri) satu sama lain. Jutaan anggota jemaah umrah dan haji dari Iran setiap tahun memasuki Mekkah tanpa masalah. Itulah politik di Arab. Sayang, politik di Arab itu menjadi teologi di Indonesia.

Hajriyanto Y Thohari
Mantan Wakil Ketua MPR (2009-2014)

* Artikel ini terbit di harian Kompas edisi 1 Juni 2015 dengan judul "Politik di Arab, Teologi di Indonesia".