Pesta Rakyat Jakarta (PRJ) Senayan diwarnai keributan berupa protes dari para pedagangnya. Mereka berkumpul dan mencari panitia acara karena mengalami kerugian jutaan rupiah sejak diresmikan oleh Wagub DKI Djarot S Hidayat pada Sabtu (30/5) kemarin.

"Kita lagi berkumpul di sekretariat Gelanggang Kolam Renang Senayan untuk menyelesaikan masalah ini," kata salah satu penyewa stand bernama Ayu saat dihubungi, Minggu (31/5/2015).

Ayu menuturkan ada puluhan pedagang yang telah menyewa stand berkumpul di sekretariat itu untuk menunggu panitia. Namun, menurut Ayu, tak ada satupun panitia yang terlihat di lokasi.

"Dibilangnya gratis tapi kita ditarik Rp 2 juta, untuk kebersihan dan listrik mungkin," ujar Ayu.

Puluhan pedagang lalu berkumpul pada pukul 20.00 WIB, mereka mencari panitia untuk meminta pertanggungjawaban sesuai janji pihak penyelenggara. Menurut Ayu, akibat sepi pembeli dan listrik yang tidak mengalir ke sebagian besar stand dari 300 stand yang disediakan, pedagang makanan mengalami kerugian yang besar.

"Yang jual makanan itu kan perlu freezer dan lain-lain, itu ada yang harus bayar Rp 5 juta. Jadi makanannya basi semua. Para penyewa stand minta sekarang minta uang kembali. Nggak ada lampu, panitia nggak angkat telepon. Kita sudah komplain tapi nggak ada apa-apa dari panitia," ucap Ayu.

Walau begitu, aksi protes tersebut tidak berjalan anarkis. Para pedagang hanya berkumpul di sekretariat Gelanggang Kolam Renang Senayan untuk bertemu panitia. Aksi ini sempat membuat sejumlah pengunjung mengira ada kericuhan yang tengah terjadi.

Sebanyak 800 UKM ikut meramaikan acara PRJ Senayan 2015. Acara yang diadakan di Parkir Timur Senayan ini memang sengaja dijadikan ajang pemberdayaan UKM yang ada di sekitar area Jabodetabek. Setiap pedagang yang ikut meramaikan dikenakan iuran sebesar Rp 2 juta, dan penyelenggara acara ini adalah pihak swasta.

http://news.detik.com/read/2015/06/0...991101mainnews

Ahok Sebut Djarot Tidak Berkoordinasi Terkait Izin "PRJ Senayan"
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku heran Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat mengizinkan penyelenggara Pesta Rakyat Jakarta (PRJ) 2015 alias "PRJ Senayan" untuk mengatasnamakan Pemerintah Provinsi DKI dalam pelaksanaan acara tersebut.

Menurut Ahok, sapaan Basuki, mengaku Djarot tidak pernah berkoordinasi dengan dirinya terkait hal tersebut.

"Yang di Senayan itu tidak ada izin dari kita, saya juga tidak tahu menahu. Kelihatannya itu Wagub yang izinkan. Saya tidak tahu menahu kenapa wagub mengizinkan, dasarnya apa, karena tidak pernah dibawa dalam rapim (rapat pimpinan)," ujar Ahok usai menghadiri acara pertemuan ilmiah tahunan ke-10 Persatuan Dokter Keluarga Indonesia, di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (30/5/2015).

Meski demikian, Ahok mengaku tidak tahu menahu dan enggan berkomentar banyak seputar tindakan Djarot yang enggan berkoordinasi dengan dirinya itu. "Ya mesti tanya sama Wagub-lah. Kamu tanya sama Wagub kenapa dia enggak lapor ke saya," ujar Ahok.

Sebagai informasi, beberapa hari lalu Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) DKI Irwandi mempertanyakan pihak penyelenggara Pesta Rakyat Jakarta yang memasang lambang Pemprov DKI di spanduk, poster, banner, stiker promosi acara tersebut. Pasalnya, kata dia, untuk menyewa tenda di PRJ Senayan, dikenakan biaya hingga Rp 2 juta.

Irwandi mengaku khawatir, nantinya akan ada banyak pihak yang menyangka PRJ Senayan merupakan acara resmi Pemprov DKI sehingga seluruh biaya sewa masuk ke dalam pendapatan asli daerah (PAD).

"Saya baru lihat kok ada lambang DKI ya di posternya. Masalahnya ada pemungutan tenda Rp 2 juta dan ada logo Pemprov DKI, takutnya warga atau penyewa mengira duitnya masuk ke DKI, padahal kami sama sekali tidak terlibat apa pun," kata Irwandi, Senin (25/5/2015).

Pada kesempatan terpisah, pihak penyelenggara acara menyatakan bahwa mereka telah mendapatkan izin dari Djarot terkait pemasangan lambang Pemprov DKI sebagai bagian dari promosi acara tersebut.

"Pemasangan logo ini bentuk dukungan Pemprov DKI. Bentuk dukungannya yaitu surat rekomendasi tertulis dari Pak Wagub atas audiensi dengan beliau. Suratnya ada, kami pegang," kata ketua panitia acara Indra Maulana, Selasa (26/5/2015).

Djarot pun mengakui dia yang mengizinkan penyelenggara acara untuk menggunakan lambang Pemprov DKI. Sebab, kata dia, penyelenggara acara berjanji akan menyediakan tempat khusus dan gratis untuk para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

"Memang, kita izinkan. Karena mereka akan menampung kalangan UMKM, dan itu gratis," ujar dia di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (27/5/2015).

Djarot mengaku tidak tahu menahu perihal adanya biaya Rp 2 juta yang dikenakan penyelenggara kepada para pelaku UMKM. Namun ia yakin biaya tersebut bukanlah untuk penyewaan stan, tapi untuk biaya seperti jasa penyediaan listrik ataupun kebersihan.

"Jadi harus dicari tahu dulu Rp 2 jutanya itu untuk apa. Bisa jadi untuk listrik dan segala macam. Kalau boothnya sih gratis. Masa semuanya digratisin," ujar mantan Wali Kota Blitar itu.

http://megapolitan.kompas.com/read/2...n.PRJ.Senayan.


AKIBAT RENCANA TAK MATANG MIRIP YANG DISONO, KERJA DULU HASIL BELAKANGAN