JAKARTA, KOMPAS - Politisi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, menilai bahwa konflik yang melanda internal Partai Golkar akan membawa keuntungan bagi partai lain dalam menghadapi pemilihan kepala daerah serentak pada akhir tahun ini. Ia menyatakan hal itu untuk mengingatkan agar Golkar segera menyelesaikan perselisihan kepengurusannya.

Adian mengatakan, Golkar terancam tidak dapat mengikuti pilkada jika tidak segera menyelesaikan masalah internalnya. Saat hal itu terjadi, maka peta persaingan dalam memenangkan pilkada menjadi lebih terbuka.

"Partai lain, jujur saja, diuntungkan. Ini fakta. Kalau Golkar tidak ikut, peluang menang memang lebih besar," kata Adian dalam diskusi bersama SmartFM di Jakarta, Sabtu (30/5/2015).

Anggota Komisi II DPR RI itu menuturkan, kendala yang dihadapi Golkar untuk mengikuti pilkada merupakan konsekuensi dari masalah internal partai tersebut. Ia tidak sepakat dengan anggapan Golkar tidak dapat mengikuti pilkada karena terganjal regulasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kalau Golkar tidak ikut bukan kerena kita atau regulasi, tapi karena Golkar yang lebih senang berkonflik dari pada ikut pilkada," katanya.

Konflik internal yang melanda Partai Golkar menyebabkan partai tersebut terancam tidak dapat mengikuti pilkada serentak. Pilkada serentak akan digelar pada Desember 2015.

Menurut anggota KPU Ida Budiarti, jika merujuk pada UU Partai Politik, yang dapat mengusung calon kepala daerah adalah kepengurusan parpol yang telah diakui pemerintah berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM. Persoalannya, keputusan Menkumham terkait kepengurusan kedua parpol itu tengah menjadi objek sengketa hukum.

Ida menyatakan, parpol yang bersengketa baru dapat mengusung calon kepala daerah apabila telah menempuh jalur perdamaian. KPU menegaskan hanya akan menerima calon kepala daerah yang diusung oleh parpol dengan satu kepengurusan.

Pelaksanaan pilkada serentak dimulai pada 9 Desember 2015 di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota. Pilkada selanjutnya digelar pada Februari 2017 di 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Pada Juni 2018, akan digelar pilkada di 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Secara nasional, pilkada serentak akan digelar pada tahun 2027 di 541 daerah.

Pelantikan gubernur terpilih akan dilakukan oleh Presiden, secara bersamaan di Istana Negara. Untuk bupati dan wali kota, pelantikannya akan tetap dilaksanakan dalam sidang paripurna DPRD kabupaten/kota.