JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebutkan penurunan BPIH merupakan hasil kerja Kementerian Agama. Padahal, penurunan biaya haji itu juga merupakan kerja keras dari Komisi VIII.

Faktanya, komisi VIII DPR memiliki bukti bahwa besaran penurunan yang diusulkan pemerintah hanya USD26. Berkat kerja keras DPR untuk menyisir seluruh komponen BPIH, akhirnya diperoleh efisiensi yang cukup besar hingga USD502.

"Mungkin ketika menghadap Presiden, Menag (Lukman Hakim Saifuddin) hanya menceritakan soal penurunan dan efisiensi yang dilakukan oleh Kemenag. Bisa saja beliau lupa menyebut bahwa pembahasan BPIH itu dilakukan bersama-sama DPR,” ujar Ketua Komisi VIII DPR, Saleh Daulay dalam siaran pers yang diterima Okezone, Kamis (28/52015).

Saleh mengaku tak akan mempersoalkan jika pemerintah mengklaim penurunan itu berkat kerja pemerintah secara sepihak. Apalagi, orientasi DPR dalam menurunkan BPIH bukanlah untuk mencari nama.



Menurutnya, DPR lebih fokus terhadap upaya memperbaiki tata kelola penyelenggaraan haji Indonesia, dan itu dapat dimulai dengan penurunan BPIH dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah agar kualitas pelayanan haji ditingkatkan.

"Tapi begini, kalau pemerintah mengklaim sepihak seperti ini, dikhawatirkan masyarakat akan berpikir bahwa DPR tidak pernah memikirkan rakyat. Hanya pada titik itulah, DPR secara kelembagaan, khususnya Komisi VIII perlu menyampaikan ke masyarakat bahwa penurunan itu juga adalah atas kerja keras DPR. Bahkan, tanpa campur tangan DPR, penurunan itu hanya USD26. Itulah yang perlu diketahui masyarakat,” terangnya.

Di sisi lain dirinya tetap bersyukur dan mengapresiasi karena akhirnya Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Presiden No 64 Tahun 2015 tentang BPIH 2015. Dengan ditandatanganinya Perpres tersebut, diharapkan seluruh calon jamaah haji segera dapat melunasi sisa pembayaran BPIH-nya.