JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mendukung ide Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa untuk memublikasikan pelanggan pekerja seks komersial (PSK) di media sosial. Tindakan itu bisa dilakukan sebagai bentuk hukuman sosial bagi para pria hidung belang.

"Bagus dong, harusnya yang di Hotel (Jakarta) Selatan dulu dikeluarin (nama-nama pelanggan dari PSK) yang (tarifnya) Rp 80 juta sampai Rp 200 juta," kata Basuki di Balai Kota, Rabu (20/5/2015).

Di sisi lain, Basuki juga mengaku penasaran dengan dugaan banyaknya pejabat yang menggunakan jasa PSK dengan tarif selangit. Pasalnya, lanjut dia, oknum pejabat yang menggunakan jasa bernilai ratusan juta rupiah ini patut diduga menerima gratifikasi.

"Mereka (oknum pejabat) merasa untung karena kalau uangnya untuk menyogok pejabat Rp 500 juta dibilang menghina, kalau kasih Rp 1 miliar-Rp 2 miliar belum tentu dapat proyek. Kan kalau dikasih cewek (PSK dengan tarif) Rp 200 juta masih untung kan Rp 300 juta. Siapa tahu pikirannya begitu kan? Makanya saya ingin lihat dan ingin tahu oknum itu, jangan-jangan ada perbuatan gratifikasi nanti," kata Basuki.

Seperti yang diberitakan secara luas, Mensos berharap adanya hukuman setimpal terhadap semua pihak yang terlibat prostitusi, baik mucikari, PSK, maupun pelanggannya. Berkaca pada Swedia, semua pihak yang terlibat prostitusi wajib diberi hukuman. Bahkan, di sana, lanjut dia, wajah pelanggan jasa PSK harus dipublikasikan, selain dikenakan sanksi denda.

"Kalau itu bisa dilakukan, pasti akan dapat mencegah meluasnya praktik prostitusi," kata Khofifah, Selasa malam.

http://megapolitan.kompas.com/read/2015/05/20/19592031/Ahok.Setuju.Pelanggan.PSK.Dipublikasikan.di.Medsos?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp

=====

urusin masalah selangkangan...
urusin dollar tuch yg makin tinggi

kemana panastak bodoh
salam gigit jariiii
ngumpet di gorong gorong lo padaa