JAKARTA, KOMPAS.com — Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyampaikan pandangannya mengenai Pemerintah Indonesia di Bundaran Hotel Indonesia, Rabu (20/5/2015). Mereka menuntut pemerintah mencabut mekanisme bahan bakar minyak (BBM) yang mengikuti pasar bebas.

"Juga segera mencabut Blok Mahakam dan Freeport dari pihak asing dan dikembalikan lagi ke Pemerintah Indonesia," kata Presiden BEM SI Ahmad Hairudin Syam, di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Rabu (20/5/2015).

BEM SI menyebut aksi mekanisme BBM mengikuti pasar bebas merupakan bentuk liberalisasi, apalagi soal Blok Minyak dan Gas Bumi dikuasai asing yang semakin mencekik rakyat.

"Jokowi mengingkari dengan meneken Perpres 191 Tahun 2014 Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM," kata Ahmad.

Kendati demikian, BEM SI memaklumi belum ada perubahan signifikan dalam pemerintahan yang dipimpin Joko Widodo. Sebab, pemerintahan tersebut masih seumur jagung.

Meski menyampaikan tuntutannya kepada pemerintahan Jokowi, BEM SI memastikan mereka tidak melakukan unjuk rasa hari ini. Mereka akan melakukan unjuk rasa pada Kamis (21/5/2015), sesuai dengan momentum reformasi.

"Aksi hari ini hanya konferensi pers untuk aksi unjuk rasa besar-besaran besok sesuai dengan momentum reformasi," kata Ahmad.