JAKARTA, KOMPAS.com - Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir triwulan I-2015 mencapai 298,1 miliar dollar AS, naik tipis dibandingkan triwulan IV-2014 292,6 miliar dollar AS.

Namun, apabila dilihat secara pertumbuhan, ULN Indonesia tumbuh melambat yakni 7,6 % (yoy) dibandingkan triwulan IV-2014 10,2 persen (yoy).

"Bank Indonesia memandang perkembangan ULN pada triwulan I-2015 sejalan dengan pertumbuhan perekonomian domestik yang melambat," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara, Senin (18/5/2015).

ULN sendiri terdiri dari ULN sektor publik sebesar 132,8 miliar dollar AS (44,5 persen dari total ULN) dan ULN sektor swasta sebesar 165,3 miliar dollar AS (55,5 persen dari total ULN).

Berdasarkan jangka waktu asal, posisi ULN Indonesia didominasi oleh ULN berjangka panjang (85,3 persen dari total ULN).

ULN berjangka panjang pada triwulan I-2015 tumbuh 8,9 persen (yoy), lebih lambat dari pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 10,4 persen (yoy). Sementara itu, ULN berjangka pendek tumbuh 0,3 persen (yoy), juga lebih lambat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 9 persen (yoy).

Pada akhir triwulan I-2015, posisi ULN berjangka panjang mencapai 254,4 miliar dollar AS. ULN terdiri dari ULN sektor publik 129,7 miliar dollar AS (97,7 persen dari total ULN sektor publik) dan ULN sektor swasta 124,7 miliar dollar AS (75,4 persen dari total ULN swasta).

Pada sektor swasta, posisi ULN akhir triwulan I-2015 terpusat pada sektor keuangan, industri pengolahan, pertambangan, dan listrik, gas & air bersih. Pangsa ULN keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta masing-masing sebesar 29,5 persen, 19,9 persen, 16 persen, dan 11,7 persen.

Pada triwulan I-2015, pertumbuhan tahunan ULN sektor keuangan dan industri pengolahan tercatat melambat dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya, sementara pertumbuhan ULN sektor pertambangan dan sektor listrik, gas & air bersih mengalami peningkatan.

"Bank Indonesia akan terus memantau perkembangan ULN, khususnya ULN sektor swasta. Hal ini dimaksudkan agar ULN dapat berperan secara optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas makro ekonomi," ujar Tirta.